SurveyMETER diundang untuk mengikuti Annual ConferenceHICE (Hawaii International Conference on Education) 2016. Annual Conference HICE ke-14 tahun ini dilaksanakan di Hilton Hawaiian Village Resort, Pantai Waikiki, Honolulu, 3-6 Januari 2016. Sejak digagas 14 tahun lalu, setiap tahun HICE selalu menggelar konferensi.

Tujuan pembentukan HICE adalah dalam rangka peningkatan mutu bidang pendidikan kelompok akademisi dan profesional di bidang pendidikan. HICE merupakan wadah saling bertukar pikiran, pengalaman ataupun ilmu pendidikan dari segala penjuru dunia. Tujuan konferensi adalah untuk menyediakan tempat bagi kalangan akademisi dan profesional dengan kepentingan lintas-disiplin terkait dengan pendidikan untuk bertemu dan berinteraksi dengan anggota dalam dan luar disiplin khusus mereka sendiri.

Dalam konferensi ini dipresentasikan banyak bidang yang berkaitan dengan pendidikan. Bidang-bidang yang ada di HICE ini antara lain: Academic Advising and Counseling; Art Education; Adult Education; Business Education; Counselor Education; Curriculum, Research and Development; Distance Education; Early Childhood Education; Educational Administration; Educational Foundations; Educational Measurement and Evaluation; Educational Psychology; Educational Technology; Education Policy and Leadership; Elementary Education; Higher Education; Human Resource Development; Indigenous Education; Kinesiology & Leisure Science; Language Education; Mathematics Education; Music Education; Reading Education; Rural Education; Science Education; Secondary Education; Social Studies Education; Special Education; Student Affairs; Teacher Education; Cross-disciplinary areas of Education; dan Other Areas of Education.

Dalam HICE 2016 ini, SurveyMETER memperesentasikan makalah berjudul Effect of Teacher’s Quality on Early Childhood  Development yang disusun Bondan Sikoki, Nasirudin, dan Ni Wayan Suriastini. Makalah tersebut merupakan hasil analisi Studi Edukasi Nutrisi dan Perkembangan PAUD pada 2013. Studi ini merupakan penelitian independen SurveyMETER atas support AusAID melalui The Asia Foundation. Presentasi hasil studi yang mengungkap pengaruh dari pengetahuan pendidik tentang perkembangan anak usia dini dan karakteristik orangtua (pendidikan orang tua dan status perkerjaan orang tua) terhadap perkembangan anak yang meliputi 5 aspek yaitu perkembangan anak terkait dengan nilai-nilai agama dan moral, Perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan menerima dan mengungkapkan bahasa dan perkembangan sosial-emosional anak.

Banyak hal yang bisa diambil manfaatnya atas keikutsertaan SurveyMETER pada HICE 2016 ini. Diantaranya berkesempatan untuk bertemu dengan banyak akademisi dan profesional bidang pendidikan dari berbagai negara. Konferensi HICE ke-14 ini diikuti sekitar 1.300 partisipan dari berbagai negara. (Udin/JF)

SurveyMETER turut dalam Lokakarya Nasional Finalisasi Indeks Pemulihan Pascabencana atau Indonesia Post-Disaster Recovery Index (Ina-PDRI). Lokakarya digelar di Novotel Hotel Bandung pada Senin-Selasa (07-08/12/2015) kemarin.

Lokakarya ini mendiskusikan finalisasi rancangan indeks. Turut dalam kegiatan ini peserta mulai dari Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan United Nation Development Program (UNDP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), SurveyMETER, Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) DI Yogyakarta, dan FPRB Jawa Tengah.

Perjalanan panjang keikutsertaan SurveyMETER dalam penyusunan indeks pemulihan bencana menjadi hal yang sangat menarik. Dari Studi Longitudinal Merapi 1 (LS Merapi 1) tahun 2012 dan LS Merapi 2 tahun 2014, perjalanan panjang ini berawal. Saat penyusunan laporan LS Merapi 1, materi Index Disaster Recovery (DRI) menjadi bagian laporan yang sangat penting dan tim SurveyMETER memiliki andil yang besar dalam bagian ini.

Pada acara “Dissemination of The Result of Merapi Longitudinal Study and Disaster Recovery Index”, 27 November 2013 di Jakarta berisi pemaparan hasil studi, tim peneliti LS Merapi 1 sudah memaparkan hasil rancangan penyusunan indeks ini. Penyusunan rancangan indeks ini berlanjut di LS Merapi 2 yang mendapat perhatian yang lebih besar dari UNDP dan BNPB.

Pada lokakarya di Bandung ini rancangan materi indeks mendapatkan masukan dan penyempurnaan yang lengkap dari semua peserta. Akhirnya, setelah melalui kerja keras semua pihak yang terlibat mulai dari UNDP, BNPB, konsultan teknis, dan masukan dari sejumlah lembaga penelitian atau ahli indeks di Indonesia dan tentunya tim SurveyMETER, akhirnya indeks ini muncul dengan nama Indonesia Post-Disaster Recovery Index (Ina-PDRI). Rencana selanjutnya, indeks ini akan dilaunching kepada semua pemangku kepentingan di Indonesia pada tanggal 14 Desember 2015.

Semua pihak yang terlibat berharap, semua daerah di Indonesia dapat memiliki Ina-PDRI. Dengan metodologi dan data yang cukup sederhana, dan tools yang mudah dioperasikan semua pihak, maka besaran indeks pemulihan pascabencana dapat segera dihitung pada saat terjadi bencana dan proses rekonstruksi sedang berjalan di wilayah bencana tersebut. Dengan demikian Ina-PDRI dapat menjawab pertanyaan yang selama ini. Yaitu, seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari terjadinya suatu bencana dan seberapa besar program rekonstruksi telah memberikan manfaat pada masyarakat terkena bencana tersebut. (Edy/JF)

Direktur Eksekutif SurveyMETER, Dr Ni Wayan Suriastini Mphil, menjadi narasumber pada Workshop “Kabupaten Rembang Merintis Menuju Kabupaten Ramah Lansia pada Senin (7/12/15) di Aula Bappeda Kabupaten Rembang. Workshop ini diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Rembang.

Maksud tujuan workshop adalah pertama, untuk membangun sinergitas antara pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha untuk peduli terhadap lansia, memenuhi hak hak lansia dan peningkatkan  pelayanan lansia. Kedua, Koordinasi dan sinergisitas pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam persiapan penyusunan program untuk merintis menuju Kabupaten Ramah lansia. Motor perencanaan Kabupaten Rembang dalam merintis menuju kabupaten ramah lansia berada di Bappeda Kabupaten Rembang. Terbukti Ketua Komisi Daerah (Komda) Lansia Kabupaten Rembang adalah Kepala Bappeda.

Ibu Wayan menyampaikan materi “Mewujudkan Kabupaten dan Masyarakat Ramah Lansia” yang di antara mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Kabupaten Rembang dalam mewujudkan kota ramah lansia. Selain Ibu Wayan dua pemateri lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dengan materi “Siapkan Puskesmas Kabupaten Rembang Menuju Puskesmas Ramah Lansia” dan Kepala Bidang dari Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang dengan materi “Pelaksanaan, kendala dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Kabupaten Rembang”.

Paparan Bu Wayan mengacu pada 8 dimensi menurut WHO untuk mencapai kota/kabupaten ramah lansia. Yaitu Gedung dan Ruang Terbuka, Transportasi, Perumahan, Partisipasi Sosial, Penghormatan dan Inklusi/Keterlibatan Sosial, Partisipasi Sipil dan Pekerjaan, Komunikasi dan Informasi, dan Dukungan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan.

Pada kesempatan ini juga, Bu Wayan memberikan contoh beberapa beberapa kota yang sudah melakukan aksi dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia yaitu, Jakarta, Balikpapan, dan Denpasar. Di antara dasar acuan kebijakan kota-kota tersebut dalam membuat kebijakan dan aksinya itu adalah hasil penelitian Kota Ramah Lansia yang telah dilakukan oleh SurveyMETER di 14 kota di Indonesia pada 2013 lalu. (TPA/JF)

Direktur Riset SurveyMETER, Firman Witoelar Ph.D, tampil sebagai salah satu pembahas dalam Workshop and Public Lecture yang diselenggarakan ANU Indonesia Project Research Grant bekerja sama dengan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret (FEB UNS) Surakarta pada Rabu (11/11/2015) kemarin. Tema kegiatan ini adalah Education, the Labour Market and Wage Inequality in Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari diseminasi dan diskusi setalah sebelumnya dilakukan kolaborasi penelitian antara FEB UNS dan ANU Indonesia Project Research Grant tentang Education, the Labour Market and Wage Inequality in Indonesia (pendidikan, pasar tenaga kerja dan kesenjangan upah di Indonesia).

Selain Bapak Firman Witoelar, sebagai pembahas lainnya adalah Prof. Anne Daly (University of Canberra), Adjuct Associate. Prof. Chris Manning (ANU), Heni Wahyuni, Ph.D (FEB UGM), Tri Mulyaningsih Ph.D (FEB UNS), Dr. Riyana Miranti (University of Canberra), dan Farah Amalia SE (UGM). Selain diundang menjadi salah satu pembahas, dalam rangka peningkatan kapasitas staf, surveyMETER juga mengirimkan 2 staf lain yaitu Edy Purwanto dan Teguh Yudo Wicaksono sebagai peserta.

Acara workshop dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama berisi pemaparan dan diskusi publik dari Prof. Anne Daly tentang kesenjangan penghasilan di dunia, Adjuct Associate. Prof. Chris Manning tentang perkembangan pasar tenaga kerja dan kesenjangan di Indonesia, dan pemaparan Farah Amalia SE serta Heni Wahyuni, Ph.D tentang isu kesenjangan pendidikan dan kesenjangan pendapatan di negara-negara di dunia. 

Sesi kedua fokus pada diseminasi temuan-temuan awal atas studi “Skill Differentials and Wage Inequality: A Study of the Indonesian Labour Market” yang dipresentasikan oleh Tri Mulyaningsih Ph.D dan Dr. Riyana Miranti dilanjutkan dengan pembahasan Firman Witoelar Ph.D. Sejumlah koreksi dan saran untuk penyempurnaan hasil studi ini disampaiakan. Setelah pembahasan, acara dilanjutkan dengan diskusi yang memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap penelitian yang ada.

Dari pemaparan kedua sesi serta diskusi yang berkembang, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesenjangan pendapatan yang terjadi pada pasar tenaga kerja akibat dari tingkat pendidikan yang berbeda jelas akan selalu ada. Namun, kita berharap kesenjangan tersebut tidak terlalu lebar. Sebagai contoh adalah di negara-negara anggota Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) kesenjangan tersebut relatif kecil.

Selain itu, berdasar paparan hasil-hasil penelitian tersebut banyak potensi penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah melakukan penelitian yang menghubungkan antara kondisi dan kualitas sekolah pada masa kecil dengan tingkat pendapatan yang diperoleh sekarang. (EP/JF)

SurveyMETER diwakili oleh Edy Purwanto dan Iip Umar Rifa’i mengikuti kegiatan Indonesia Health Informatics Forum atau Forum Informatika Kesehatan Indonesia (FIKI). FIKI adalah forum 2 tahunan di mana para praktisi, peneliti, akademisi, vendor, dan pengguna informasi kesehatan dapat berkumpul. Dalam acara ini peserta mendiskusikan pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi kesehatan. Tahun ini, FIKI ke-4 digelar pada Rabu-Sabtu (21-24/10/2015) di Hotel Inna Garuda Yogyakarta di mana IKM FK UGM bertindak sebagai panitia penyelenggara.

Rangkaian acara terbagi menjadi 3 bagian yaitu: Pre Conference Workshop tanggal 21 Oktober yang berisi “Workshop Bridging Sistem Informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di era JKN”, Seminar 2 Hari tanggal 22-23 Oktober, dan Post Conference Workshop tanggal 24 Oktotober yang terdiri dari pemaparan Mobile Survey dan Software Informasi kesehatan untuk mengetahui epidemologi penyakit. SurveyMETER mengikuti 2 kegiatan yaitu Pre dan Post Conference.

Materi Pre Confrence berisi bridging informasi kesehatan. Bahwa saat ini sudah informasi kesehatan mulai terkoneksi antara semua bagian di fasilitas kesehatan terutama rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan BPJS, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rujukan.  Bahkan Ruamah Sakit Umum (RSU) dapat mengetahui langsung tarif Ina-CBG secara online dan melacak klaim yang sekarang diajukan.

Pada acara Post Conference, tampil sebagai narasumber adalah Michael Kitty dari Recearch Triangle Institute (RTI). Dua materi yang disampaikan adalah desain web survey/application survey dan CAPI mobile survey. Materi pertama menggunakan aplikasi dari surveygizmo.com. Aplikasi ini telah digunakan SurveyMETER saat evaluasi Training of Enumerator (ToE) Indonesian Family Life Survey 5 (ifls5) di Salatiga.

Sementara CAPI mobile phone survey, pada prinsipnya sama dengan metode CAPI yang telah dilaksanakan oleh SurveyMETER dengan menggunakan computer (laptop). Kelebihannya, di mobile phone semua fasilitas seperti GPS, kamera, dan mikropon sudah lengkap sehingga tidak perlu tambahan material. Namun demikian, dalam metode ini kurang cocok untuk pertanyaan panjang seperti ifls. Kekurangan lainnya, sebagaimana disampaikan salah satu peserta yang pernah menggunakan tablet untuk survei, respon responden kurang positif saat kita menggunakan mobile phone. (Edy/JF) 

SurveyMETER mengikuti acara “Konsultasi Nasional tentang Pedoman Core Humanitarian Standard dalam Konteks Indonesia” Sabtu (17/10/2015) kemarin di Ballroom 3, Hotel Sunan, Kota Surakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh YAKKUM Emergency Unit (YEU) bersama ACT Alliance Forum Indonesia dalam rangka Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2015 yang diselenggarakan pada 16 – 18 Oktober 2015 di Kota Surakarta. Survey METER sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam penelitian  kebencanaan  bersama 48 lembaga lain mendapatkan undangan untuk mengikuti acara tersebut.

penyelenggara bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Acara dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diskusi paparan dengan pembicara Ir. Tri Budiarto, M.Si (Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB) dan H. Iskandar Leman (MPBI) dengan tema “Core Humanitarian Standards (CHS): Implikasinya bagi Pelaku Kemanusiaan dan Organisasi Masyarakat Sipil”. Sesi kedua, Diskusi terarah: Kontekstualisasi CHS di Indonesia dan Peran LSM di Indonesia yang ditutup dengan penyampaian Poin advokasi untuk manajemen bencana yang Berkualitas.

Core Humanitarian Standards (CHS) pada kualitas dan akuntabilitas ini merupakan hasil lanjut dari Joint Standards Initiatives (JSI) yang didengungkan pada Juni 2013 dalam menanggapi kebutuhan lebih besar untuk sinergi dan koherensi standar-standar yang telah ada sebelumnya, seperti Humanitarian Accountability Partnership (HAP), People in Aid dan Sphere Project. Sebagai standar inti, CHS menjelaskan unsur penting dari aksi kemanusiaan yang akuntabel dan berkualitas melalui Sembilan Komitmen, di mana untuk masing-masing komitmen dijelaskan:

• Apa yang diharapkan orang maupun masyarakat yang terdampak krisis dari pekerja kemanusiaan atau organisasi yang terlibat dalam aksi kemanusiaan?
• Apa yang harus dilakukan oleh pekerja yang terlibat dalam aksi kemanusiaan agar secara konsisten memberikan bantuan yang berkualitas serta bertanggung jawab kepada orang/masyarakat yang dibantu?
• Apa aksi yang harus dilakukan organisasi yang terlibat dalam aksi kemanusiaan untuk memastikan staf mereka memberikan kualitas yang baik dan bantuan kemanusiaan yang akuntabel?

CHS dapat menjadi acuan standar sukarela bagi organisasi kemanusiaan untuk menyelaraskan prosedur internal mereka. Hal ini juga dapat digunakan sebagai dasar verifikasi kinerja dalam kerangka tertentu. Indikator terkait juga dikembangkan untuk memastikan relevansi dan konteks yang berbeda.  CHS relatif baru dan masih dalam taraf diperkenalkan kepada para pemangku kepentingan di setiap level. Pekerja kemanusiaan dan organisasi yang bergerak dalam aksi kemanusiaan di Indonesia perlu memetakan sejauh mana CHS dapat dioperasionalkan dengan konteks yang ada. Pedoman ini diharapkan mampu mendorong pekerja dan organisasi kemanusiaan untuk bekerja lebih konsisten, berkualitas dan memberikan bantuan secara lebih efektif.

Dengan diterapkannya CHS ini, tentu menjadi bahan pembelajaran yang baru bagi SurveyMETER dalam melaksanakan penelitian-penelitian pasca bencana. Keberhasilan pemberian bantuan  dan program-program yang yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana, mungkin berhubungan erat dengan kemampuan lembaga maupun individu pemberi bantuan. Untuk itu, dalam penelitian pasca bencana, mungkin perlu dilakukan juga evaluasi terhadap lembaga maupun individu yang telah memberikan bantuan selama dan setelah bencana terjadi. (EP/JF)

Itulah keinginan dan target Walikota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi SE, sebagai tindak lanjut dari Semiloka Data untuk Kebijakan; Paparan Studi Kebijakan Berbasis Data Dan Diskusi Lanjutan Studi Kota Ramah Lansia Balikapan di Ruang Rapat Kantor Walikota Balikpapan Rabu (16/09/2015). Keinginan  itu disampaikan Rizal Effendi dalam sambutannya. Ia mengharapkan semua peserta dapat memanfaatkan semiloka ini dalam membuat kebijakan ke depan. Semua paparan pemateri dan diskusi mengarah pada semangat yang sama.

Ir. Nining Surtiningsih dalam paparannya menyebutkan pemanfaatan data sangat diperlukan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD. Karena perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratis dibutuhkan data-data untuk penyusunan kebijakan, sasaran, strategi, program dan kegiatan dalam rangka menterjemahkan visi dan misi pimpinan daerah. Sehingga kalau kita gagal merencanakan berarti kita merencanakan gagal.

Dr. Vivi Yulaswati, MSc mengungkapkan di antara banyak fungsi data adalah dasar dalam menyediakan informasi, bahan/alat pengambilan keputusan, dasar dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, alternatif/metode untuk melaksanakan kegiatan, mengukur seberapa besar lingkup kegiatan, penentu SDM pelaksanaan kegiatan, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, menentukan kapan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan, dan memprediksi besaran anggaran yang dibutuhkan.

Sementara Dr. Ni Wayan Suriastini menyebutkan hasil riset SurveyMETER dapat diadopsi menjadi kebijakan melalui 3 jalur. Pertama, memperluas kapasitas kebijakan dengan cara meningkatkan pengetahuan/data aktor. Kedua, memperluas horizon kebijakan dengan memperkenalkan konsep baru untuk agenda kegiatan. Ketiga, mempengaruhi rezim kebijakan dengan memodifikasi program/kebijakan yang ada serta mengarahkan untuk merancang kembali program dan kebijakan dasar.

Lima faktor Kunci yang berpengaruh terhadap 3 jalur tersebut adalah. 1). Keinginan pemerintah daerah jelas dan kuat, kepemimpinan pemerintah daerah yang kuat. 2). Adanya kepercayaan pembuat kebijakan pada peneliti. 3). Hasil riset memberikan rekomendasi detil tentang indikator. 4. Target dan usulan perode pencapain yang bisa diadopsi langsung oleh pengambil kebijakan untuk Rencana Aksi Daerah. 5). Kejelasan komunikasi; informasi hasil riset disampaikan secara sederhana dalam bentuk indek komposit dan katagori warna yang mudah dipahami sehingga dapat  langsung dipakai sebagai acuan dalam pembuatan rencana aksi dan indikator evaluasi pencapaian.

Sedangkan hasil riset Kebijakan Berbasis Data di Kota Balikpapan oleh Dani Alfah, M.P.A menyimpulkan bahwa: a) Sumber data dan pengumpulan data di Kota ini menjadi dimensi tertinggi. b) Penggunaan data sekunder masih dominan dibandingkan penggunaan data lain. c) Analisis data tergolong tinggi, tetapi perlu meningkatkan kapasitas SKPD dalam melakukan analisis. d) Kualitas data dan penggunaan data untuk kebijakan perlu ditingkatkan.

Kepada Pemkot Balikpapan, Dani merekomendasikan untuk; mensosialisasikan 5 dimensi  data, menyamakan persepsi antar SKPD tentang data yang diperlukan, menyediakan dukungan pendanaan untuk upaya penyediaan data yang berkualitas, dan memaksimalkan (perlu dibentuk) institusi yang bertanggung jawab tentang data daerah. Dengan rekomendasi operasional: mengembangkan kualitas SDM SKPD (konteks keahlian dalam 5 dimensi) dan variasi penggunaan data, penting menggunakan data lokal dengan sinkronisasi data nasional.

Menutup acara, perwakilan dari KSI, Dr. Kharisma Priyo Nugraha, menyampaikan mewujudkan Kota Ramah Lansia adalah kewajiban moral kita. Karena akan tidak adil ketika muda kerja keras sementara saat tua malah menanggung beban hidupnya sendiri. (JF)

Hasil Sensus penduduk 2010 menempatkan Indonesia di peringkat lima negara-negara dengan populasi lansia  tertinggi. Atau peringkat empat di Asia setelah India, China, dan Jepang. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penuaan penduduk ini memunculkan tantangan yang sangat kompleks dibanding negara maju. Uniknya, hasil penelitian menunjukkan indek penuaan aktif domain ketenagakerjaan Indonesia tinggi di dunia. Pertanyaannya, dari sisi jaminan sosial apakah lansia Indonesia benar-benar aktif atau dikondisikan untuk aktif.

Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, menyatakan dalam bidang kesejahteraan sosial, sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah meningkatnya akses dan kualitas hidup lansia. Di mana khusus untuk lansia arah kebijakan nasional difokuskan pada penguatan skema perlindungan sosial bagi lansia. Apakah Indonesia akan mampu mengelola sumber daya untuk menangani penduduk lansia yang berkembang pesat dengan inovatif dan integratif. Tentu hal tersebut merupakan tugas bersama semua komponen bangsa.

Dengan maksud untuk mewujudkan ikhtiar bersama tersebut, Lembaga Penelitian SurveyMETER, sebagai lembaga yang concern pada isu kelanjutusiaan dan penuaan penduduk menyelenggarakan Lokakarya Satu Hari “LANSIA DAN PENUAAN PENDUDUK INDONESIA”. Kegiatan ini didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI), Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

Lokakarya ini digelar pada Selasa 7 April 2015 kemarin di Jogjakarta Plaza Hotel Jalan H Afandi Yogyakarta. Tujuan dari Lokakarya ini adalah untuk berbagi informasi dan mendiskusikan permasalahan terkait hak dan perlindungan sosial lansia serta merumuskan terobosan dalam penanganan lansia yang inovatif dan terkoordinasi. Lokakarya dikemas sebagai suatu forum diskusi dalam 5 sesi pemaparan dan diskusi dari hasil penelitian empiris berkaitan dengan lanjut usia aktif di Indonesia, dari perspektif pemerintah, serta dari praktisi kelanjutusiaan dan pemangku kepentingan tentang lanjut usia lain.

Sesi 1 diskusi Pemaparan Hasil Studi Empiris tentang Lansia Aktif dan Perlindungan Sosial dengan pemateri Firman Witoelar PhD (judul: Kondisi Ekonomi dan Kesehatan Lansia: Kajian Empiris) dan Edy Purwanto SP, MSc (judul: Menuju Indeks Penuaan Aktif: Sebuah Eksplorasi). Keduanya merupakan peneliti dari SurveyMETER. Dua kajian pemateri merupakan hasil analisa data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 1993-2007. Pemimpin diskusi sesi ini adalah Dr Aris Ananta PhD, peneliti dari Institute of South East Asian Studies Singapore ((ISEAS).

Di antara yang cukup seru pada sesi ini adalah diskusi panjang mengenai indeks penuaan aktif. Diakui bahwa indeks penuaan aktif ini merupakan yang pertama di Indonesia. Namun 7 dimensi lansia yang menjadi alat ukur active ageing masih harus dieksplorasi lagi mengingat perbedaan karakter antara lansia Indonesia dan di negara-negara maju dalam Global Agewatch Index 2013 yang dijadikan perbandingan. Sehingga perlu didiskusikan kembali pemberian bobot setiap domain agar lebih sesuai untuk kondisi Indonesia.

Di antara hasil eksplorasi ini menunjukan domain participation in society memiliki nilai yang jauh lebih rendah sehingga perlu diberikan kesempatan yang lebih mudah kepada lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sementara domain employment memiliki persentase kontribusi yang paling tinggi. Karena dilihat dari jaminan sosial, lansia harus bekerja karena tidak mampu sehingga harus bekerja. Tantangannya adalah upaya peningkatan kesejahteraan untuk lansia agar berkurang aktivitas bekerjanya, atau sebaliknya, perlu diciptakan lapangan kerja yang dapat menampung lansia kembali. Sehingga kondisi yang paling ideal dan diharapkan adalah memiliki jaminan masa tua bagi lansia dan di sisi lain menyediakan lapangan kerja bagi lansia yang masih ingin bekerja.

Sesi 2 diskusi Pemaparan Program Keluarga dan Lansia Tangguh dan Skema Perlindungan Sosial bagi Lansia, Tantangan dan Hambatannya. Pemateri Dra Elisabeth Kuji sebagai Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN (judul: Pendampingan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam Menjadikan Lansia Tangguh) dan Bapak Nuim Mubarok sebagai Kepala Departemen Aktuaria dan Manajemen Resiko BPJS Kesehatan (judul: Skema Perlindungan Sosial bagi Lansia dalam JKN, Tantangan dan Hambatannya). Diskusi panel sesi ini dipimpin oleh Prof Tri Budi W Rahardjo dari Centre for Ageing Studies University of Indonesia (CAS UI).

Sesi 3 diskusi tentang Penanganan Lansia Berbasis Keluarga dengan pemateri Dra Eva AJ Sabdono MBA dari Yayasan Emong Lansia UI (judul: Penanganan Lansia dalam Keluarga) dan pemimpin diskusi Prof Mayling Oey Gardiner PhD. Pemateri kedua Dra Tuti Haryati MM sebagai Direktur Pelayanan Lanjut Usia Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI secara mendadak urung hadir.

Sesi 4 diskusi tentang Penanganan Lansia Berbasis Masyarakat menampilkan 3 pemapar. Yaitu Dr Didik Suprayitno MM yang merupakan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan (judul: Penanganan Lansia dan Sistem Pemerintahan NKRI), Dr Vivi Yuliaswati MSc sebagai Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/BAPPENAS (judul: Perlindungan Sosial Lanjut Usia), dan H Sudiman SAg, MPd.I ketua Yayasan Melati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (judul: Bangun Masyarakat Peduli Lansia). Diskusi sesi ini dipimpin oleh moderator Prof Dr Clara Meliyanti Kusharto dari Silver College Indonesia.

Sesi 5 diskusi pemaparan bagaimana Mencari Solusi Penanganan Lanjut Usia yang Inovatif dan Terkoordinasi dengan pemateri Dr Ir Adhi Santika MS, SH sebagai Ketua Pokja III Komnas Lansia 2010-2014 (judul: Mencari Solusi Penanganan Lanjut Usia yang Inovatif dan Terkoordinasi) dan Prof dr Fasli Jalal PhD, SpGK sebagai kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (judul: Tantangan dan Peluang Dalam Mewujudkan Lansia Tangguh). Diskusi dipimpin moderator Dr Nugroho Abikusno dari InResAge Universitas Trisakti dan NB CMS UI Jakarta. 

Sesi terakhir ini cukup seru juga kerana menyangkut eksistensi Komnas Lansia yang kebetulan masih vakum. Adhi Santika menawarkan 3 metode dalam penanganan lansia di Indonesia yang seperti 7 mozaik berserakan. Pertama, metode evaluasi terhadap produk hukum, peran stakeholder, lembaga tinggi negara dll, serta evaluasi program, kebijakan dan kegiatan pemerintah dalam kelanjutusiaan. Kedua, metode pendekatan: indikator. Ketiga, metode pendekatan: yuridis. Adhi Santika juga menawarkan 4 alternatif solusi. Yaitu pengarusutamaan lintas sektoral dan lintas generasi dan berbagi masalah kelanjutusiaan dengan sektor swasta serta pengarusutamaan peran lansia, pendekatan hak (right based approach), perkuat Komnas Lansia dalam rekrutmen anggota (revisi Kepres No. 52), dan perkuat data kelanjutusiaan.

Sementara Prof Fasli Jalal menyampaikan penanganan lansia lebih efektif kalau dimulai di level daerah. Bagaimana para stakeholder meyakinkan calon-calon kepala daerah yang diusung untuk memerangi isu kependudukan dan KB.

Kesimpulan lokakarya disampaikan oleh Dr Evi Nurvidya Arifin dari Institute of South East Asian Studies Singapore ((ISEAS). Pertama, yaitu keeksistensian Komnas Lansia sebagai aparat pemerintahan yang memayungi semua. Kedua, ageing population adalah the mega demographic trend kerena lajunya yang sangat cepat dan jumlahnya sangat besar. Ketiga, Indonesia mengalami ageing population di saat negara sedang merangkak menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, kita tua sebelum kaya. Di Eropa, ageing population terjadi saat ekonominya kaya, mereka kaya sebelum tua. Pertanyaannya, bagaimana cara membiayai semua kebutuhan kelanjutusiaan manakala kita nggak punya uang. Ikhtiarnya adalah seperti bahasan lokakarya ini; bagaimana menjadi active ageing (menua dengan aktif) bukan lansia aktif. Isu ini harus menjadi isu semua kelompok umur; bagaimana menjadi orang tua yang tangguh. Jadi kesimpulan dari semua presentasi adalah “untuk menjadikan lansia menua secara aktif, sehat, tangguh, dan terlindungi”.

Petisi Masyarakat Peduli Lansia

Salah satu hasil spontan dari skenario lokakarya ini adalah lahirnya “Petisi Masyarakat Peduli Lansia” yang disampaikan dan ditandatangani peserta lokakarya di sela sesi 5. Petisi ini menyoroti peran Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lansia. Komnas Lansia terbukti memberikan sumbangsih yang besar dalam fungsinya membantu presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia serta memberikan saran presiden dalam menyusun kebijakan-kebijakan upaya peningkatan sosial lanjut usia. Namun Komnas Lansia periode 2015-2019 masih belum juga dilantik oleh presiden. (JF)

The National Team for the Acceleration of the Poverty Reduction (TNP2K) on 11 June 2014 launched the Indonesian Family Life Survey East 2012 (IFLS‐East 2012), the first IFLS dataset to focus specifically on the quality of family life in Indonesia’s eastern provinces.

The questionnaire-based survey, conducted by SurveyMETER on behalf of Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Poverty Reduction Support Facility (PRSF) and TNP2K, analysed information gathered from households, schools and health facilities in seven provinces: East Nusa Tenggara, East Kalimantan, Central Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua and West Papua.

“IFLS is perhaps the best longitudinal dataset in Indonesia, and possibly in the world,” said Neil McCulloch, lead country economist at DFAT, at the event. Data from IFLS-East 2012 feeds into a larger IFLS dataset to provide extensive coverage across all of Indonesia. McCulloch added that he hopes researchers, government agencies and other stakeholders will use IFLS‐East 2012 that will, in turn, boost development in eastern Indonesia.

“Having accurate data on eastern Indonesia is absolutely critical to making developmental progress,” he said. “[As] the developmental problems in eastern Indonesia are the deepest … and access to facilities is the worst.”

Bambang Widianto, Deputy of Social Welfare and Poverty Alleviation at the Office of the Vice President of the Republic of Indonesia and Executive Secretary of TNP2K, opened the event, which was held at the Hotel Borobudur in Central Jakarta. In support of IFLS-East 2012, Widianto emphasised the importance of evidence-based data for implementing pro-poor programmes. This, he said, also motivated the launch of the Social Assistance Card (KPS) in 2013. KPS uses quantitative data from TNP2K’s Unified Database to provide 15.5 million of Indonesia’s poorest households with access to vital social assistance programmes, such as the subsidised rice for poor households programme (commonly known as Raskin) and cash for poor students (BSM).

“Hopefully, these efforts can be continued by the next government,” he said, in reference to the upcoming presidential elections.

Meanwhile, Researcher and Executive Director at SurveyMETER Ni Wayan Suriastini stressed the importance of IFLS-East 2012, as the previous IFLS surveys did not cover eastern Indonesia, due to safety and financial reasons. Since then, however, IFLS has grown to become a “standard” for longitudinal datasets.

The session was then split into two panel discussions, debating topics including the impact of health, education, food and conflict on poverty, as well as the processes involved in conducting surveys and creating datasets. Speakers included Bondan Sikoki (SurveyMeter), Ari Perdana (TNP2K), Jan Priebe (TNPK), Firman Witoelar (SurveyMeter), Neil McCulloch (DFAT) and Elan Satriawan (TNP2K). Several of the panellists argued that datasets are currently underutilised and underappreciated, and that modern technology and social media could to be used to disseminate the information and gather input from a wider audience.

Around 50 people attended the event, including representatives from Bappenas, World Bank, KSI, Demographic Institute at the University of Indonesia, TNP2K, PRSF and DFAT.

Source: http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/tnp2k-launches-iflseast-2012-its-first-for-eastern-indonesia/

Setelah banyak diakui sebagai lembaga penelitian yang berpengalaman dalam pengumpulan data, SurveyMETER mulai bergerak dalam kepenulisan. Para peneliti SurveyMETER bertekad menjadikan lembaga yang tidak hanya teruji sebagai pengumpul data saja, melainkan juga lembaga yang mampu memberikan input pengetahuan dan masukan bagi maupun pembuat kebijakan melalui tulisan.

Beberapa peneliti dari SurveyMETER memang telah menghasilkan tulisan di publikasi nasional maupun internasional dengan menggunakan data penelitian yang telah dilakukan. Tulisan-tulisan tersebut sebagian besar telah di presentasikan dalam konferensi di lembaga pemerintahan dan akademika, di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun regenerasi penulis penting untuk dilakukan. Terlebih, ternyata banyak staf dan asisten peneliti yang berminat untuk mengembangkan kapasitas dengan menuangkan ide, pemikiran melalui tulisan dengan menggunakan data penelitian SurveyMETER.

Dalam rangka menampung minat besar tersebut, Bidang Kajian yang dikoordinir Bapak Edy Purwanto membuat forum diskusi dan pelatihan menulis. Pada 19 Maret 2014 forum pertama diskusi kepenulisan ini dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif SurveyMETER, Ibu Wayan Suriastini yang diikuti oleh 11 orang yang terdiri dari peneliti maupun asisten peneliti. Pada forum ini masing-masing peserta ditargetkan untuk menulis policy brief atau opini dalam 2 halaman berdasar pengalaman lapangan ataupun di Pusat Informasi Penelitian yang  dikombinasikan dengan studi literatur.  

Melihat antusiasme  peserta, maka tanggal tersebut oleh Ibu Wayan dicanangkan sebagai “Gerakan SM Menulis (GSM)”. Forum ini adalah ajang belajar dan mengembangkan kapasitas asisten peneliti maupun peneliti untuk menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Setiap peserta yang ikut dalam kegiatan ini akan didampingi oleh Ibu Wayan Suriastini, Bapak Firman Witoelar, Ibu Bondan, dan Bapak Edy Purwanto. Selanjutnya, Forum Gerakan SM Menulis ini dilaksanakan setiap hari Rabu dari pukul 16.00–17.30 WIB. Sekretaris forum kegiatan adalah Mbak Lazimah.

Bebarap ide tulisan dengan sumber studi yang telah dilakukan muncul. Misalnya mengenai Wanita Pekerja Seks (Ronni Hermoko), Pelayanan Kesehatan Santun Lansia sesuai dengan Program Puskesmas Santun Lansia (Sunar Indriati), Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Siklus Bencana Merapi (Hendry Setyo Nugroho), Kepedulian Orang Tua terhadap pendidikan Anak di Papua (Angky Bayu Putrantyo), dan banyak lagi. (JF)