Melalui kampanye pemilihan presiden untuk peroide keduanya, Joko “Jokowi” Widodo menekankan pada peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak sebagai langkah untuk meningkatkan perkembangan sumber daya manusia.

Merujuk pada fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030, ketika populasi anak muda indonesia memasuki usia produktif, peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak juga dapat mendorong pembangunan ekonomi.

Namun, sumber daya yang paling berharga bagi Indonesia yaitu anak-anak, masih menghadapai masalah pada kesehatan dan kesejahteraan yang akan berdampak pada masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia.

Kerdil (stunting) yang disebabkan karena malnutrisi telah menjadi masalah kesehatan yang menonjol di Indonesia karena memberikan dampak pada semua aspek pembangunan, dari sumber daya manusia hingga pertumbuhan ekonomi.

Anak-anak dikatakan mengalami stunting apabila rasio tinggi terhadap usianya 2 standar deviasi lebih rendah dari rata-rata standar grafik pertumbuhan dari World Health Organization (WHO). Hal ini terjadi karena ketidakcukupan sumber makanan dan asupan gizi harian, serta beberapa faktor lain seperti kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi yang dapat menyebabkan infeksi berulang. Stunting dimulai sejak awal masa anak-anak dan dapat memberikan implikasi yang permanen pada perkembangan fisik dan kognitif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk menghadapi penyebab dan efek yang ditimbulkan oleh stunting.

Beberapa program pemerintah telah dirancang untuk mengatasi masalah stunting. Terdapat beberapa kemajuan yang terlihat dalam masa jabatan pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Prevalensi stunting menurun dari 37.2 % pada tahun 2013 menjadi 30.8% pada tahun 2018 menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil yang serupa juga didapat dari studi longitudinal IFLS selama lebih dari dua dekade, namun tingkat penurunannya masih lambat.

Gambar 1. Prevalensi Stunting di Indonesia tahun 1993–2014. Sumber: Indonesia Family Life Survey (IFLS)

Stunting menyebabkan masalah yang signifikan bagi kesehatan anak dan memengaruhi kemakmuran negara. Hal ini menunjukkan bahwa stunting merupakan kepentingan semua orang, tidak peduli dari sisi politik mana mereka berasal.

Pada masa kampanye, Jokowi dan rivalnya, Prabowo Subianto, berjanji untuk menurunkan angka stunting. Hal yang telah disampaikan seperti meninkatkan kualitas gizi di awal kehidupan, meningkatkan kualitas pengasuhan anak, dan meningkatkan praktik yang berkaitan dengan air dan sanitasi, namun keduanya belum ada yang memberikan gambaran spesifik dan detail praktis terkait apa yang akan dilakukan.

Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, berajanji untuk mencegah stunting melalui gerakan nasional yang disebut dengan “Sedekah Putih”, di mana mereka akan mendistribusikan makanan yang bergizi, seperti susu sapi dan kacang hijau kepada anak-anak yang sedang memasuki pendidikan awal. Sementara itu, Jokowi dan pasangannya, Ma’ruf Amin, berjanji untuk mempromosikan praktik pemberian Air Susu Ibu (ASI) hingga usia 2 tahun, seperti yang direkomendasikan dari WHO.

Namun, belum ada pasangan kandidat yang mempertimbangkan terkait masalah keadilan (equity) dan kesetaraan (equality) dalam menangani masalah stunting. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya kapasitas pemerintah daerah merupakan beberapa faktor yang menghambat efektivitas program pemerintah meskipun adanya desentralisasi membawa pemerintah untuk lebih dekat kepada masyarakat sehingga pemerintah lebih mudah untuk memantau dan mengevaluasi program.

Laporan terbaru dari media Kompas pada bulan Januari 2019 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di daerah timur Indonesia lebih tinggi dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Angka ini bisa saja menunjukkan angka yang lebih besar karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Selain itu, Studi Sentinel pada tahun 2017 yang dilakukan oleh SurveyMETER dan MCA-Indonesia menemukan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada anak usia satu tahun kebawah hampir 3 kali prevalence wasting dan hampir dua kali prevalensi dari anak underweight.

Langkah selanjutnya

Dengan partai pengusung Prabowo, Gerindra, yang merupakan partai kedua terbanyak dalam perolehan suara pemilu legislatif, apakah kita akan melihat upaya bersama dari koalisi Partai Gerindra untuk bergerak maju dengan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama?

Apa yang dapat mereka lakukan sudah cukup jelas. Indonesia membutuhkan sebuah sistem data sederhana namun terintegrasi yang dapat menghubungkan pemerintahan pusat dan daerah untuk mempercepat perencanaan intervensi, untuk memperpendek kesenjangan antar daerah, dan memaksimalkan koordinasi multisektoral, serta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Sistem data yang terintergrasi dari bawah dapat memetakan kasus malnutrisi di daerah dan memastikan intervensi stunting tersebut berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Data dari tingkat dasar dapat menunjukkan kasus mana yang membutuhkan intervensi dan membantu mengeksekusi rencana sesuai dengan target. Hal ini juga dapat digunakan untuk melacak kemajuan program pada tingkat dasar di daerah apakah sudah memenuhi target nasional.

Pendekatan ini telah diujicobakan di Kecamatan Patianrowo di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan oleh SurveyMETER bekerjasama dengan Knowledge Sector Innovative (KSI) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Penelitian uji coba ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem informasi data yang dapat diakses dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi stunting.

Para kader kesehatan setempat diperdayakan dan dilatih untuk megumpulkan data kesehatan pada ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun. Data ini kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi pengampu kebijakan, dari tingkat kabupaten, kepala desa, hingga Rukun Tetangga (RT). Hasil studi ini mendapatkan respon positif dari para pemangku kebijakan di daerah dan akan direplikasi pada 19 kecamatan lainnya di Kabupaten Nganjuk.

Jokowi sekarang memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin negara dengan memengaruhi masyarakat setempat untuk terlibat, berkolaborasi, dan memberikan dukungan dalam mengatasi stunting, sehingga dapat membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terkait masalah ini. Perlu adanya komitmen dalam masyarakat, aparatur negara, dan pemangku kebijakan lainnya untuk membantu mengatasi masalah ini.

Pembangunan sumber daya manusia sama pentingnya seperti pembangunan ekonomi atau pembangunan infrastruktur nasional. Presiden terpilih harus mempertimbangkan pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengembangkan sebuah sistem terintegrasi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya berdampak pada produktifitas, daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup.

Hal ini bukan hanya tentang menghindari masalah malnutrisi pada anak, namun juga memastikan distribusi petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang merata dan  memberikan kesempatan yang sama pada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mereka dapat bersaing secara global, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi potensi yang mereka miliki.

*Nur Fitri Widya Astuti is a researcher at SurveyMETER, a non-governmental research institute based in Yogyakarta, Indonesia.

Artikel pertama kali dibuat dan dipublikasikan dalam Bahasa Inggris di:

https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/what-is-jokowi-planning-to-do-about-stunting/

Komisi pemilihan umum (KPU) telah berupaya untuk memaksimalkan angka partisipasi pemilu, salah satunya dengan menyediakan beberapa kemudahan bagi Pemilih disabilitas, lanjut usia dan wanita hamil. Penentuan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) harus memerhatikan kemudahan jangkauan, lebar dan luas yang memadahi serta dipastikan TPS tidak didirikan di lahan berbatu, berpasir, berbukit, dikelilingi selokan, ataupun yang ada anak tangganya. Selain itu, tinggi meja bilik berada pada rentang 75-100 cm dan tinggi meja kotak suara setidaknya 35 cm dari lantai.

Teknis pelaksaan pemberian suara di TPS oleh Pemilih diurutkan berdasar waktu kehadiran, kecuali untuk Pemilih disabilitas/ibu hamil/lanjut usia dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu melalui persetujuan Pemilih yang sudah hadir. Bagi Pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit, rumah sakit jiwa, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan Pemilih yang sakit di rumah akan didatangi oleh petugas TPS terdekat untuk proses pengambilan suara.

Akan tetapi, bagaimana dengan lanjut usia yang tidak sakit tapi sangat lemah untuk datang ke TPS terdekat? Mereka tidak termasuk Pemilih yang berhak dikujungi dan kemungkinan besar akan enggan untuk meminta fasilitas tersebut (kunjungan ke rumah). Saat ini, hak pendampingan selama proses pemberian suara dengan tetap menjaga kerahasiaan menjadi krusial bagi lanjut usia, terlebih karena mereka telah mengalami penurunan fungsi fisik.

Berdasarkan data Suvey Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI/IFLS) pada tahun 2007 dan 2014, persentase lanjut usia yang tidak memberikan suara pada pemilu di tingkat nasional mengalami kenaikkan. Secara statistik, kesulitan dalam aktivitas sehari-hari berperan signifikan dalam menjelaskan hal tersebut. Aktivitas fisik sehari-hari yang dimaksud adalah memakai pakaian, berdiri dari posisi duduk, ke toilet tanpa bantuan serta berjalan setidaknya 1 km. Terlepas dari banyak kemungkinan alasan yang menyebabkan menurunnya angka partisipasi lanjut usia dalam pemilu, data menunjukkan bahwa secara statistik keterbatasan fisik lanjut usia harus diperhitungkan.

Di Surakarta, provinsi Jawa Tengah, relawan KPU mengadakan sosialisasi pemilu kepada 55 orang lanjut usia pada awal April 2019. Salah satu relawan menyatakan bahwa secara umum lanjut usia sangat antusias menjadi pemilih dalam pemilu akan tetapi mereka membutuhkan penjelasan yang disesuaikan dengan kondisi mereka, seperti penyampaian yang pelan-pelan dan penggunaan kalimat yang sederhana supaya lebih mudah dipahami.

Data SAKERTI/IFLS juga mengungkap bahwa lanjut usia yang berpendidikan memiliki kecenderungan untuk mencoblos di pemilu nasional. Sementara itu, satu per tiga dari total lanjut usia melaporkan tidak pernah terdaftar di sekolah formal sama sekali, 8% pernah sekolah sampai dengan SMA/sederajat, dan hanya 4% dari lanjut usia yang pernah merasakan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini berarti bahwa edukasi pemilu kepada lanjut usia harus disampaikan sesederhana mungkin. Selain itu, anggota rumah tangga seharusnya juga dilibatkan dalam menjelaskan pentingnya dan tata cara pemilu di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut usia di Indonesia berjumlah 23,4 juta atau sekitar 8,97% dari total penduduk pada tahun 2017. Mengingat trend angka ini yang terus mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun, diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk menyukseskan pemilu khususnya pada 17 April mendatang, terutama pendampingan dari keluarga dan anggota rumah tangga sebagai orang terdekat dari lanjut usia. Ke depannya, fasilitas kunjungan ke rumah seharusnya juga diberikan pada Pemilih yang tidak terdiagnosis penyakit tertentu (dalam kondisi sakit) akan tetapi kemampuan fisiknya terlalu lemah untuk datang ke TPS seperti kondisi kesehatan lanjut usia.

*Penulis adalah Peneliti Lambaga Penelitian SurveyMETER, Lulusan S2 Ekonomi Universitas Gadjah Mada(UGM), Yoyakarta

Versi Bahasa Inggris artikel ini dipublikasikan di TheJakartaPost.com, Senin (15 April 2019) kemarin. Berikut linknya: https://www.thejakartapost.com/academia/2019/04/15/eliminate-barriers-for-elderly-voters.html

Provinsi Bali sudah memasuki era struktur penduduk tua di tahun 2017 dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 10,79%. Kondisi tersebut menempatkan Provinsi Bali sebagai daerah dengan jumlah penduduk lanjut usia tertinggi di luar Pulau Jawa. Perbaikan dalam bidang kesehatan, migrasi, angka harapan hidup yang tinggi serta keberhasilan program keluarga berencana ikut berkontribusi dalam peningkatan jumlah pendudukan lanjut usia di Bali. Penomena penuaan penduduk tidak hanya terjadi di Bali tetapi juga terjadi secara nasional dan global. Seiring dengan penuan penduduk penyakit degeneratif seperti demensia juga semakin meningkat. 

Demensia merupakan suatu penyakit dengan serangkaian gejala penurunan fungsi otak seperti daya ingat, emosi, pemecahan masalah, termasuk komunikasi yang sifatnya progresif hingga tidak dapat lagi melakukan aktivitas harian. Pada tahun 2015, World Alzheimer’s Report memperkirakan terdapat 9,9 juta kasus demensia baru setiap tahun di seluruh dunia dan satu kasus baru setiap tiga detik. Biaya ekonomi yang dikeluarkan untuk negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, seperti Indonesia, diperkirakan mencapai US$ 2.2 Milyar per tahun. Biaya ini mencakup biaya medis, biaya sosial dan perawat yang tidak formal.

Hingga sebelum akhir tahun 2015, di Indonesia belum tersedia data tentang prevalensi demensia pada tingkat populasi. Studi SurveyMETER di DI Yogyakarta di pengujung tahun 2015 merupakan studi pertama di Indonesia tentang prevalensi demensia pada tingkat populasi dengan sampel bersekala besar. Indonesia sangat memerlukan data prevalensi demensia di provinsi lain untuk perencanaan penanganan demensia pada tingkat lokal maupun nasional.

Studi Demensia di Provinsi Bali yang dilakukan pada Maret-April 2018 bisa menjawab tantangan terhadap kebutuhan terhadap data pada tingkat populasi di luar Jawa. Guna memberikan informasi sekaligus untuk mengetahui kondisi demensia di luar Jawa pada umumnya dan Bali khususnya. Studi dilakukan SurveyMETER bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Suryani Institute, dan Alzheimer Indonesia (ALZI) dengan dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI). Studi dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan total responden 1.685 lanjut usia di 117 desa/kelurahan. Data kemudian dianalisis berdasarkan faktor-faktor resiko untuk mendukung lahirnya kebijakan kelanjutusiaan di Bali yang mencakup kebijakan orang dengan demensia.   

Sama dengan di Yogyakarta studi di Bali menggunakan tiga instrumen yaitu MMSE, AD8, dan IADL untuk lanjut usia yang menjawab sendiri saat wawancara serta menggunakan AD8 dan IADL dari pengasuhnya. Data studi memperlihatkan prevalensi demensia lanjut usia di Provinsi Bali 1,6 kali lebih tinggi dari lanjut usia di DI Yogyakarta. 

Hal tersebut disebabkan berbagai faktor risiko yang dimiliki lanjut usia di Bali lebih besar dibandingkan dengan lanjut usia di DI Yogyakarta. Di antara berbagai faktor tersebut adalah tingkat pendidikan lanjut usia di Bali lebih rendah, lebih banyak tinggal di wilayah pedesaan, lebih banyak yang melaporkan memiliki tekanan darah tinggi, lebih banyak yang tidak bekerja, dan banyak yang tidak melakukan partisipasi sosial dibandingkan dengan lanjut usia di DI Yogyakarta.

Analisis bevariate menunjukkan lanjut usia yang melakukan aktivitas sosial atau bekerja memiliki tingkat prevalensi demensia jauh lebih rendah (setengahnya) dibandingkan dengan lanjut usia yang tidak berkerja atau melakukan aktivitas sosial. Lanjut usia yang masih bekerja atau melakukan ativitas sosial di Provinsi Bali yang demensia mencapai 23%. Prevalensi demensia tidak hanya dipengaruhi oleh status bekerja atau tidak namun juga oleh jenis pekerjaan. Pekerjaan seperti pekerja keluarga atau membantu seseorang memperoleh pengasilan tetapi tidak dibayar dengan jam kerja yang sedikit memberikan stimuli pada otak sehingga memiliki tingkat prevalensi yang paling tinggi disusul oleh pekerja yang berusaha sendiri. Sementara prevalensi paling rendah terjadi pada mereka yang berstatus sebagai pegawai swasta atau pegawai pemerintah.

Guna mencegah demensia dan menjamin lanjut usia selalu sehat, memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam bidang ekonomi maupun sosial, kawasan ramah lanjut usia dan demensia perlu diwujudkan. Kawasan ramah lanjut usia dan demensia akan meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan Demensia (ODD) dan care givernya. Empat komponen utama kawasan ramah demensia adalah ODD itu sendiri, komunitas, kelembagaan, dan kemitraan.

Dokumen Alzheimer’s Disease International (ADI) dalam pemaparan tentang prinsip lingkungan fisik secara sepesifik menyebutkan perlu indentifikasi kesempatan berkolaborasi dengan group yang melakukan inisiatif kawasan ramah lanjut usia. Di Indonesia regulasi mewujudkan kawasan lanjut usia berkembang cukup pesat setelah dilakukannya studi asesmen kapasitas kota ramah lanjut usia di 14 kota tahun 2013 oleh studi SurveyMETER dan CAS UI. Pada tahun 2017, lahir Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia. Pedoman tidak hanya mencakup delapan dimensi kota ramah lansia WHO 2007, namun juga memuat sejumlah dimensi penting yang ditambahkan menyesuaikan dengan konteks permasalahan di Indonesia di antaranya: memiliki kebijakan kelanjutusiaan, layanan keagamaan dan mental spiritual, advokasi sosial, bantuan hukum; dan/atau perlindungan lanjut usia dari ancaman dan tindak kekerasan.   

Disebutkan kriteria pertama dari sebuah kawasan dikatakan kawasan ramah lanjut usia adalah memiliki kebijakan kelanjutusiaan. Kebijakan kelanjutusiaan yang dimaksud harus mencerminkan keberpihakan pada lanjut usia dan tidak diskriminatif. Bentuk kebijakan dapat berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan dijabarkan menjadi rencana strategis dan pembiayaan bisa bersumber dari APBD, APBN, hibah dll. 

Adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencakup kebijakan ODD sangat penting karena: dapat memastikan terbentuknya kawasan ramah lanjut usia dan demensia; dapat menjadikan kebijakan kesehatan dan pelayanan sosial terkait lanjut usia dan demensia menjadi prioritas; dapat memperbaiki pengetahuan, pemahaman, sikap dan prilaku, para pelayan masyarakat dan profesional terkait lanjut usia dan demensia; dapat meningkatkan investasi dalam bidang kesehatan dan sistem sosial untuk memperbaiki perawatan dan pelayanan lanjut usia dan demensia; meningkatkan prioritas agenda penelitian tentang lanjut usia dan demensia. Semua upaya ini akan bermuara pada penguatan posisi lanjut usia dalam berbangsa yang dapat menyangga pembangunan, mengawal nilai-nilai budaya dan menginspirasi generasi muda.

*Disarikan dari Research Brief SurveyMETER, Juli 2018, Oleh: Wayan Suriastini, Yuda Turana, Luh Ketut Suryani, I Wayan Sukadana, Bondan Sikoki, Firman Witoelar, Cokorda Bagus Jaya Lesman, Endra Dwi Mulyanto, Roni Hermoko, I G. A. A. Apsari Anandari. Hasil studi telah dipaparkan kepada pemangku kebijakan dan kepentingan terkait di Provinsi Bali pada kegiatan “Diseminasi Hasil studi Demensia di Bali: Mendorong Lahirnya Kebijakan Kelanjutusiaan di Bali” pada Senin (16/06/ 2018), di Gedung Wisma Sabha Utama Lt. 2, Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Bali. Research Brief versi cetak silahkan unduh di sini

Kami tiba di rumah Kepala Dukuh kurang sepuluh menit dari pukul sembilan pagi, jam acara dimulai. Rupanya kedatangan kami sudah ditunggu puluhan simbah-simbah dan kader posyandu lansia. Di antara mereka bahkan ada yang sudah datang sebelum pukul tujuh pagi. Mereka menunggu kami (dan Pak Lurah Desa) lebih dari 30 menit di ruang tamu dan selasar,— setelah pemeriksaan berat badan, tensi, dan santap makanan tambahan (PMT) selesai.

Semangat kami dibakar oleh antusias mereka. Mereka manut saja ketika kami meminta pindah lesehan di pelataran rumah, beralas tikar. Mereka pun setia di tempat saat gerimis pagi sempat turun sejenak. Semoga antusias ini menjadi awal yang baik untuk pelaksanaan program ke depan.

Minggu pagi (31/12/2017) kemarin, menjadi peristiwa yang istimewa bagi mereka dan tentu juga  kami. Kegiatan di pagi terkahir tahun 2017 itu kami sebut dengan “Kegiatan Kumpul Lansia Dusun Iroyudan” untuk pertanda dan menyambut program pendampingan kegiatan Posyandu Lansia Bougenvil Dusun Iroyudan Desa Guwosari  yang dilakukan SurveyMETER per Januari 2018. Pendampingan ini merupakan satu program kecil SurveyMETER dalam upaya menciptakan Komunitas Ramah Lanjut Usia. Iroyudan menjadi dusun kedua setelah Dusun Watugedung yang didampingi.

“Mulai Januari tahun depan pelayanan Posyandu Lansia dipisah dari Posyandu Balita. Setiap pelaksanaan posyandu akan dilakukan pemerikasaan kesehatan dan senam lansia dengan materi bervariasi. Kita juga mengagendakan program home care untuk lansia yang bedridden (sakit dan hanya mampu tiduran di rumah)”, papar Titis Putri Ambarwati, koordinator pelaksana program, di hadapan simbah-simbah.

“Saya mengharapkan simbah-simbah semua untuk aktif mengikuti kegiatan posyandu karena dengan aktif ke posyandu dapat mengetahui kesehatan. Kesehatan itu penting dan kita harus menjaganya. Selain itu posyandu ini juga untuk ajang silaturahim dan bercengkrama dengan sesama,” ujar Lurah Desa Guwosari, H Suharto, dalam sambutannya. Suharto juga mengucapkan terimakasih kepada SurveyMETER yang telah memperluas jangkauan pendampingan.

Selanjutnya rangkian kegiatan berjalan alami dan gayeng. Simbah-simbah antusias ketika diajak   senam anti pikun. Senyum dan tawa mereka membuncah di sela gerakan. Beberapa lansia yang berhalangan melakukannya sambil duduk.

Mereka pun manggut-manggut menandakan paham ketika peneliti SurveyMETER, Endra Dwi Mulyanto, memaparkan hasil studi tentang posyandu lansia (serta pentingnya posyandu lansia) yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Endra menyampaikan hasil studi dengan bahasa yang mudah dipahami termasuk saat merekomendasikan peningkatan pengalokasian dana desa dalam mensuport kegiatan posyandu lansia. Menurutnya, berdasar hasil studi yang menjadi tugas bersama adalah mendorong keaktifan lansia laki-laki yang jauh di bawah lansia perempuan. “Kesehatan itu menjadi modal kehidupan. Selain  itu aktif ke posyandu lansia merupakan bagian dari gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) yang digalakan Kementerian Kesehatan RI, “ tegas Endra. Selesai paparan, mewakili manajemen SurveyMETER, Endra secara simbolik menyampaikan satu set Portable DVD Player untuk membantu kader posyandu lansia dalam mempelajari ragam senam lansia.

Sejenak kemudian simbah-simbah diajak untuk mengenang masa muda dan anak-anak. Simbah kakung dipersilahkan membuat kreasi dari janur kuning dan simbah putri dari daun pisang. Beberapa menit kemudian kader pemandu acara memanggil yang paling pertama menyelesaikan kreasinya. Seorang simbah laki-laki maju ke depan menghampiri pemnadu acara dengan sebilah anyaman eluk keris di tangan. Kreasi alakadarnya dari simbah tersebut disambut tawa riuh yang lain. Suasana pun menjadi ramai dan meriah. Karena kegesitannya, simbah tersebut dihadiahi bingkisan “doorprize”.

Setelahnya simbah-simbah lain berebutan menghampiri pemandu acara, memamerkan kreasinya demi memperoleh bingkisan. Dua orang simbah putri rebutan memamerkan takir karyanya disusul dengan yang lainnya. Kami dan para kader tentu menyediakan bingkisan berlebih agar semua simbah kebagian.

Selain anyaman eluk keris beberapa produk kreasi lain dihasilkan para simbah laki-laki mulai dari aneka jenis ketupat, pecut (cemeti), burung-burungan, hingga sekadar bikin kitiran (baling-baling). Sementara kreasi simbah putri menghasilkan takir, sudi, samir, dan pincuk.

Menghindari rebutan bingkisan, pemandu acara mengganti syarat memperoleh bingkisan dengan mempersilahkan simbah untuk menampilkan “bakat terpendamnya”. Seorang simbah kakung yang mengaku berusia 95 tahun mengawalinya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pengucapan syair yang bertukar dan bolak-balik serta suara yang parau (bisa jadi karena giginya nyaris habis) membuat suasana penuh gelak atawa juga bangga. Selanjutnya seorang simbah putri meminta untuk kembali menyanyikan Indonesia Raya. Dia menjadi dirigen dengan penghayatan yang lumayan sehingga mampu menggemakan Indonesia Raya untuk kedua kalinya dengan cukup baik dan lengkap. Lalu seorang simbah kakung melengkapi kemeriahan acara dengan mendendangkan ular-ular sarat petuah.

Di pagi terakhir tahun 2017 yang gayeng itu kami tentu bangga, bahagia, terhibur, dan tumbuh semangat menatap 2018. 

Serombongan belajar siswa-siswi kelas V SDN Iroyudan, Guwosari, Pajangan, Bantul, nampak sumringah bercampur penasaran. Pagi itu (13/12/2016) guru Bahasa Indonesia dan kami mengajak mereka untuk belajar kepada seorang Mbah Girah di Dusun Watugedug, Guwosari. Mereka penasaran karena belajar langsung kepada seorang lanjut usia ini merupakan yang pertama kali.

Menjelang berangkat, sekali lagi, kami hanya membekali mereka dengan; kita akan bertemu dan belajar dengan seorang simbah dan silahkan bertanya tentang apapun kepadanya. Bisa mengenai nama, umur, saudara, pekerjaan, dan lain-lain serta mengobservasi kondisi di sekitar rumahnya. Kalau simbahnya tidak mengerti bahasa Indonesia, bisa bertanya dengan bahasa Jawa yang halus. Dan, tugas kalian, tuliskan semua cerita simbah itu.

Di atas tikar alas lantai plesteran, di beranda rumah Mbah Girah, mereka sempat berebut tempat. Ingin lebih dekat dengannya. Hingga akhirnya mereka bisa melingkung dan mengerumuninya. Mbah Girah duduk di tengah-tengah mereka. Siap menjawab dan bercerita di hadapan mereka. 

Mulailah mereka bertanya bergantian: “Mbah namine sinten?”, “Umurnya berapa?”, ”Kerjaannya Apa?”, “Di rumah sama siapa?”, “Punya anak berapa?”, “Saudara berapa?”, “Cucunya berapa?”, dan seterusnya. Tapi Mbah Girah tidak paham maksudnya “kerja”, “punya”, dan beberapa kosa-kata dari pertanyaan mereka dan mereka kebingungan mencari bahasa Jawa halus dari kata-kata tersebut.

Akhirnya mereka bertanya kepada guru dan juga kami. Merasa pertanyaannya belum terjawab, di antara mereka ada yang mengulang tanya; ”Tiap dinten nyambut damel nopo Mbah?”, “Kagungan putro pinten Mbah?”, “Kagungan sederek mboten Mbah?”, dan Biyen sekolah mboten Mbah ”.

Mbah Girah menjawab pertanyaan mereka dengan cerita panjang dan suara cukup lantang. Hanya pertanyaan berikut dari mereka yang bisa menghentikan atau menghela ceritanya. Kalau tiba saat dihela seperti itu, ia terkesiap. Sekejap ia lupa alur ceritanya dan melempar tawa, memperlihatkan sisa gigi kecoklatannya. Anak-anak pun tertawa melihat simbah yang lucu alami.

Menjawab pertanyaan tentang usianya, Mbah Girah bercerita kalau saat Indonesia merdeka tahun 1945, ia sudah gadis, usia 16 tahun. “Silahkan ditambahkan saja, sampai sekarang,” katanya sambil terkekeh.

Tanpa menunggu pertanyaan berkutnya, ia pun bercerita tentang sejarah hidupnya pada masa penjajahan Jepang. Katanya, kehidupan waktu itu sangat memprihatinkan; bisa sekolah tapi tidak ada buku, baju yang dipakai terbuat dari karung goni yang gatal berkutu, makan katul, omah gedheg, lampu ting beling, dan seterusnya. Dia pun bercerita sekolahnya di masa penjajahan Jepang itu tidak sampai lulus karena memang kondisi yang tidak memungkinkan.

Sejurus kemudian Mbah Girah bercerita tentang “gendis” sebagai jajanannya di masa kecil dulu serta asal-usul "sendang" yang menjadi sumber kehidupan di desanya. “Seorang anak bertanya, ”apa itu gendis dan sendang?”. Guru pun menjawab, gendis itu gula dan sendang adalah mata air.

Begitulah, pagi di lembah itu, di beranda rumah sederhana itu, di balik lembah kawasan Goa Selarong itu, membuncah senyum berseling tawa suka-cita. Dari siswa-siswi kelas V SD itu, juga dari Mbah Girah. Kegiatan itu adalah simulasi pembelajaran dari “Program Cerita Kehidupan”. Setelah simulasi ini mereka akan melakukan kunjungan dan “wawancara” sendiri-sendiri kepada lanjut usia selain kakek-nenek mereka yang berada di lingkungannya sebanyak 3 kali dalam rentang 10 minggu. Mereka ditugaskan menuliskan hasilnya.

“Kegiatan percontohan ini dilakukan di 3 SD, 2 SMP, dan 2 SMA/SMK di Kecamatan Pajangan. Selain memberikan reward kami juga akan bekerja sama dengan media cetak untuk mempublikasikan tulisan terbaik dari mereka. Di akhir program, Maret atau April 2017 nanti, kami berencana mengundang semua sekolah peserta dan pemangku kepentingan untuk mempresentasikan hasil kegiatan. Kalau ini berhasil kami berencana mengambangkan kegiatan yang sama dalam wilayah yang lebih luas,” jelas Titis Putri Ambarwati, koordinator pelaksana program.

Menurut Titis, tujuan utama kegiatan ini adalah upaya menumbuhkan penghormatan generasi muda kepada lanjut usia dan pembelajaran mereka dalam kehidupan kedepan. Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan “Komunitas Ramah Lanjut Usia” yang digagas SurveyMETER Yogyakarta merujuk hasil Studi Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia (Age Friendly Cities) di 14 kota di Indonesia yang dilakukan pada 2013.

SurveyMETER adalah Lembaga Penelitian Independen yang berpusat di Yogyakarta. Visi dan Misi kami adalah untuk menjadi lembaga pengetahuan yang menginspirasi dan memperkuat kebijakan berbasis data penelitian. Fokus penelitian kami dalam isu kesehatan, pendidikan, dan kebencanaan. Satu sub bidang kesehatan yang terus kami gawangi adalah isu kelanjutusiaan (penuaan penduduk).

Dalam rangka peringatan 2 tahun UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Institute for Research and Empowermentire (IRE) menyelenggarakan Seminar Refleksi Dua Tahun UU Desa. Seminar dilaksanakan di Gazebo Batik Giriloyo Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul Senin (21/12/2015). SurveyMETER turut hadir sebagai peserta seminar ini. SurveyMETER dan IRE sama-sama sebagai lembaga yang tergabung dalam program Knowledge Sector Inititive (KSI).

Tema dalam seminar adalah Maneges Desa. Maneges Desa berarti memperteguh kembali desa. Dapat juga berarti memaknai kembali dengan melakukan refleksi diri. Dari seminar ini peserta diharapkan dapat melakukan refleksi atas perjalanan implementasi UU Desa. Yaitu untuk memperteguh keberadaan desa sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut.

Bertindak sebagai pembicara kunci adalah Drs. H. Akhmad Muqowam (Ketua Komite I DPD RI). Sementara narasumber seminar antara lain Prof. Achmad Erani Yustika, M.Sc, Ph.D (Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi), Bapak Tugiman  dari Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dan  Dr. Arie Sujito (Peneliti IRE). Bertindak selaku moderator Dr. Abdur Rozaki (Peneliti IRE).  Peserta seminar antara lain kepala desa, BPD, UMKM desa, pemerintah daerah, DPRD, NGO, dan akademisi.

Seremonial acara diawali dengan sambutan dari perwakilan Desa Wukirsari dilanjutkan sambutan ketua panitia oleh Sunaji Zamroni M.S.i. Acara selanjutnya adalah Launching Instrumen Pendampingan Desa, Launching hasil uji coba pelembagaan demokratisasi desa dan kewenangan desa. Dalam sesi ini, tim peneliti dari IRE dan Center for Civic Engagement and Studies (CCES) memperkenalkan beberapa materi antara lain: Modul, Aplikasi Desakita, Video Musdes, Foto-foto dan Infografis. Tiga aplikasi yang berhasil dikembangkan oleh CCES yang dapat didownload di google app dan dapat digunakan secara offline antara lain: desa kita.id di www.desakita.id, desa belajar di www.belajar.desakita.id dan desa membangun di www.bangun.desakita.id

Memasuki paparan seminar, Drs. H. Akhmad Muqowam selaku legislator saat UU Desa ini disusun, mengajak kepada semua peserta untuk merefleksikan kembali kelembagaan di tingkat pusat. UU mengamanatkan bahwa kementerian yang bertanggungjawab terhadap implementasi UU Desa adalah satu kementerian. Namun dalam kenyataan sekarang, kewenangan di tingkat pusat dipecah-pecah ke dalam Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Hal ini menyebabkan sulitnya koordinasi dalam pelaksanaan UU Desa. Hal ini diduga merupakan salah satu penyebab masih kurang berhasilnya pelaksanaan UU Desa pada tahun pertama ini.

Selanjutnya, ketiga narasumber seminar mengajak kepada peserta untuk merefleksikan beberapa kekurangan yang ada, untuk selanjutnya secara bersama-sama mencari solusi perbaikan yang tepat. Meskipun pelaksanaan UU Desa pada tahun pertama masih banyak kekurangan seperti kurang koordinasi, keterlambatan pencairan dana hingga kurangnya pendampingan serta pelaporan administrasi, semua merasa yakin bahwa di tahun berikutnya pelaksanaan UU ini akan lebih baik. Semua perangkat desa diharapkan tidak hanya terpaku pada dana yang ada, karena dana ini sudah pasti akan terus ada dan selalu meningkat selama UU belum direvisi. Kedepan pemerintah desa justru harus lebih fokus pada amanat UU Desa yang lain. Terutama dalam hal memperjuangkan kewenangan desa seperti kewenangan asal usul maupun kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Sehingga sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan dan dinikmati sebesar besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

SurveyMETER sendiri dapat mengambil peran untuk berkontribusi dalam mengawal implementasi UU Desa ini. Langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan analisis menggunakan big data yang dapat diunduh dari semua media yang ada. 

“Kabahagiaan paling tinggi yang tak terkira adalah ketika saya melihat meraka bahagia. Ketika lanjut usia buta mendengar suara saya, spontan memanggil saya bunda. Coba kalau mereka ketemu pejabat, paling hanya memanggil bapak, ibu.”

Itulah sebagian kata-kata penutup obrolan sharing dengan Frida Citra Dewi. Pendiri Karanglansia Rahayu, Kelurahan Desa Danginpuri Kangin, Kota Denpasar. Kalimat itu menegaskan kembali perkenalannya di awal. Mengenai hal yang mendorongnya untuk menginisiasi pendirin komunitas lanjut usia yang mencakup satu kelurahan. Kami sengaja menemuinya untuk lebih tahu dari sekadar memastikan bagaimana sebuah hasil disemanasi Studi Asesmen Kapasitas Kota Lansia (dilakukan tahun 2013 dengan salah satu sampelnya Kota Denpasar) yang disampaikan tahun lalu, menginspirasi kebijakan kelanjutusiaan di kota ini. “Tujuan saya tidak ada apa-apa selain mencari pahala untuk tabungan akhirat, mengajak meraka bermain, senang-senang,” ujar Bunda Frida mengawali obrolan.

Menurutnya, Karanglansia Rahayu merupakan satu-satunya komunitas lansia tingkat kelurahan dari 42 kelurahan yang ada di Kota Denpasar. Kegiatan lansia di kelurahan lain masih terserak di masing-masing banjar (dusun). Itu pun eksistensinya antara ada dan tiada, tergantung keaktifan posyandu lansia.

Usia Bunda Frida belum mencapai kategori pra-lansia sekalipun. Namun itu bukan menjadi alasan bagi dia untuk tidak peduli terhadap persoalan lansia. Dahulu, ia juga pengurus posyandu balita di banjarnya. Kini, ia malihat, orang tua balita di perkotaan sudah lebih perhatian dan mengerti tentang kesehatan anak-anaknya. Mereka sudah banyak yang melek informasi mengenai kesehatan balita. Sementara siapa yang akan peduli terhadap lansia?

Kepada kami, Bunda Frida berkisah mengenai muasal didirikannya Karanglansia Rahayu pada 27 Februarai 2014. Baginya, Pemerintahan Kota (Pemkot) Denpasar periode sekarang sudah cukup perhatian terhadap persoalan lansia. Terbukti wakil walikotanya sendiri yang menjabat ketua Komda Lansia Kota Denpasar. Pemkot Denpasar memiliki program Posyandu Lansia Paripurna di setiap kelurahan. Program ini semacam gebyar-nya kegiatan posyandu lansia. Di Posyandu Paripurna akan banyak kegiatan pelayanan aneka kebutuhan lansia. Mulai pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makanan tambahan, perlombaan, hingga pembagian seragam lansia. Program ini diadakan setahun sekali di setiap kelurahan. Penyenggaraannya digilir di tiap banjar yang ada di kelurahan. Kelurahan tempat tinggal Bunda Frida sendiri membawahi 8 banjar.

Beberapa minggu setelah Posyandu Paripurna digelar di kelurahannya, yang kebetulan berlangsung di Banjarnya. Kegiatan posyandu lansia mengalami kevakuman. Begitu juga di kelurahan lain. kegiatan yang tersisa hanya senam lansia yang diikuti beberapa orang saja. Bunda Frida berfikir, untuk menggerakkan lansia apakah harus menunggu Posyandu Paripurna lagi? Apakah harus 8 tahun untuk peduli terhadap lansia? mengapa kita tidak membuat sendiri?

Bagi Bunda Frida, lansia butuh perhatian orang yang belum lansia. Mereka butuh happy, butuh sesuatu yang bisa mengusir sepi di masa pensiun. Karena mungkin sebagian mereka akan uring-uringan karena sindrom kerja. Jadi, mereka butuh teman dan komunitas. Namun perlu rayuan berlebih untuk mengajak mereka aktif. Karena kebanyakan mereka merasa malu, tidak perlu, dan semacamnya sampai persoalan tidak ada dukungan dari keluarganya.

Lalu, dibantu teman dan semua Klian (Kepala Dusun), Bunda Frida mendata semua lansia di kelurahannya. Kemudian dibentuk pengurus dari kalangan lansia perwakilan seluruh banjar. “Kami buatkan proposal, kami carikan dana ke teman-teman di DPRD. Terus yang pertama saya lakukan membikinkan baju seragam untuk mereka. Dengan seragam itu mereka merasa diakui. Selanjutnya, baru kami undang mereka untuk ikut senam lansia, senam osteoporosis”, cerita Bunda Frida.

Kegiatan berikutnya baru ditambah dengan materi psikologi dan ice breaking supaya diantara mereka yang berpenyakit tremor termotivasi untuk bergerak. Akhirnya hingga sekarang, berjalan kegiatan senam rutin pada hari Jumat (senam lansia biasa) dan Minggu (senam osteoporosis). Dan, kegiatan besar seperti gebyar lansia rutin digelar 3 bulan sekali.

“Awalnya lansia yang berminat bergabuang di Karanglansia Rahayu sedikit. Lama kelamaan mereka yang sudah bergabung banyak yang cerita dari mulut ke mulut. Kok saya enggak diajak. Sehingga bertambah banyak angotanya, mencapai 120 orng. Ini masih sedikit, jauh dari target karena lansia tiap banjar bisa mencapai 50 orang,” jelas Bunda Firada. Di kelurahannya, dari penduduk sekitar 3000 orang, jumlah lansia mencapai 300-an orang (10%). Alasan ketidakaktifan lansia lain sangat beragam. Dari tidak ada yang mengantar (transportasi) hingga merasa rendah diri (keterlibatan) karena tidak memakai seragam.

Bunda Frida menyebut dirinya hanyalah organisator. Bukan pemilik komunitas. Dia senang memposisikan diri sebagai humas bagi komunitas lansia ini. Saat peresmian dan pelantikan pengurus Karanglansia Rahayu, dia mengundang Ibu Walikota. Bahkan, Walikota-lah yang memberikan nama Karanglansia Rahayu yang artinya selamat atau sehat.

Untuk meminimalisir pengeluaran dia mengajak teman komunitasnya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan lansia. Kebetulan Bunda Frida juga menjadi pengurus organisasi pencegahan osteoporosis di Denpasar. Sehingga untuk kemudahan dan tidak menuntut biaya, materi senam itulah yang menjadi pilihan. Pada acara talk show mengenai kesehatan lansia khususnya pencegahan dan pengobatan diabetes dan rematik, Bunda Frida mengajak dokter yang praktek di wilayahnya untuk berbagi. Beruntungnya lagi, sebagian lansia di komunitasnya sudah ada yang melek informasi, terus diceritakan lagi kepada temannya.

Tema acara talkshow pun berkembang. Hal ini terlepas dari metode partisipatoris yang diterapkan Bunda Frida dan rekan-rekan di komunitasnya. Para lansia diajak berpartisipasi dalam menyusun kegiatan atau materi pertemuan. Di antara mereka ada mengusulkan konsultasi problem rumah tangga dan persoalan relasi anak, menantu, dan cucu. Pada kegiatan rutin 3 bulanan juga dikaitkan dengan momen perayaan seperti merayakan HLUN Nasional dan HLUN Dunia. Mengambil momen itu hanya sekadar mengingatkan juga kepada para lansia, bahwa ada hari-hari perayaan itu.

Beberapa bulan inten berkegiatan, Karangansia Rahanyu terdaftar dan menjadi rujukan Dinas Sosial Kota Denpasar, Komda Lansia, dan lembaga pemerintahan lainnya. Kegiatan apapun tentang lansia dari dinas atau Komda selalu diundang. Demikian juga kalau ada talk show kelanjutusiaan dari rumah sakit dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, komunitasnya mesti diundang untuk terlibat. Pada sejumlah kegiatan beberapa gebyar pemeriksaan kesehatan asam urat dan gula darah Karanglansia Rahayu bekerja sama dengan RS Manuaba dan RS Puri Raharja meski berada di luar wilayah kelurahannya.

Di usia komunitas yang masih seumur jagung, Karanglansia Rahayu mendapatkan pengalaman mengesankan. Beberapa bulan lalu mereka terlibat dalam penelitian tentang kelanjutusiaan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Sinjoku Jepang. Selama 6 bulan mereka menjadi objek penelitian ini. Mereka diterapi, dipakaikan alat untuk mengukur kebugaran boleh dilepas kecuali mandi. Mereka malah senang bisa mengetahui kadar gula, jantung dan lain-lain dengan gratis. Kesan para peneliti Jepang sendiri kaget dengan antusiasme anggota Karanglansia Rahayu.

Infrastruktur Kota Ramah Lansia

Hingga hari ini pembangunan infrastruktus kota ramah lansia di Kota Denpasar belum terlihat jelas. Pelayanan geriatric pun baru ada di RSUD Kota Denpasar saja. Di tiap puskesmas belum ada. Namun begitu, Bunda Firda menilai perkembangannya menuju arah positif. Rencana pembangunan taman lansia pada tahun 2016 sudah didegungkan Pak Walikota. Itu akan menjadi prioritas kalau ia terpilih lagi. Terlebih taman hijau untuk umum dan taman bermain anak sudah dibangun selepas dicanangkannya kota layak anak. Kota ini memang mencanangkan pengintegrasian kota hijau, kota ramah anak, dan kota ramah lansia. Meski terintegrasi, Bunda Frida dan aktifis kelanjutusiaan lainnya menginginkan harus ada taman khusus lansia entah dengan cara disekat pagar atau tembok. Karena kebutuhan dan kenyamanan lansia dalam menikmati taman akan berbeda dengan anak atau khalayak umum.

Mengapa Bunda Frida begitu optimis dengan walikota sekarang dalam menangani kelanjutusiaan? Karena ia sudah melihat perhatian Walikota yang cukup besar dalam perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2015 lalu yang begitu meriah. Pada pemerintahan sebelumnya belum pernah ada. Walikota dan Wakil Walikota serta jajaran SKPD hadir meluangkan waktu, mensupport, dan memberikan hadiah dalam perlombaan yang dikuti lansia. Bisa begitu meriah karena anggaran anggaran program penanganan lansia benar-banar dialokasikan.

Namun demikian Bunda Frida dan rekan-rekannya masih jauh dari puas. Ia masih ingin mengajak kelurahan lain mendirikan karanglansia. Ingin mendirikan rumah singgah untuk anak-anak terlantar. Meski sulit, ia juga bercita-cita menggerakan anak muda menjadi volunteer lansia. Menyelenggarakan talk show dengan pesertanya kaum muda yang memiliki lansia dengan tujuan mengubah paradigm; dari orang tua yang memaklumi anak dan menantu menjadi sebaliknya. Bagi Bunda Frida, setelah banyak mendengar cerita lansia di komunitasnya, memerhatikan orang tua bukan berarti mengasih yang enak-enak tapi memberi yang mereka inginkan.

Pak Wakil Walikota melihat Karanglansia Rahayu sebagai best practice dan merencanakan pembentukan karanglansia di tiap kelurahan. Namun, kesan kebanyakan desa/kelurahan lain malah menyangsikan, coba saja apakah bisa. Tapi Bunda Frida masih yakin, di tiap kelurahan masih banyak yang memiliki jiwa kemanusiaan lebih dan tergerak hati. Karena mereka juga memiliki orang tua. Dan kalau memang dianggap best practice dan dapat menginspirasi kelurahan/desa lain, ia ingin ingin profil Karanglansia Rahayu masuk Koran atau liputan. “Tapi, ternyata mau masuk koran itu malah harus banyar. Kalau harus banyar mendingan uangnya saya belikan nasi buat mereka,” tukas Bunda Frida yang melihat koran sekarang banyak menonjolkan hal-hal yang glamor.

Satu lagi, cita-cita yang paling dekat nan sederhana dari Bunda Frida. Menanti jawaban iya untuk pemeriksaan gratis mata para lansia dari Rumah Sakit Mata yang berada di wilayah kelurahannya. Berkali-kali Kranglansia Rahayu mengajukan proposal kerja sama pelayanan kepada RS tersebut. Terlebih rumah sakit tersebut milik pemerintah. 

*Tulisan berdasarkan hasil wawancara (obrolan) Ni Wayan Suriastini dan Sri Lestari dengan Frida Citra Dewi

Banyak pihak menyakini Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang mencapai tahap akhir di tahun 2015. Karena dari 8 target MDGs yang belum tercapai kembali menjadi target SDGs dengan lebih ambisius dalam 17 target. Pihak lainnya melihat SDGs bukan kelanjutan dari MDGs karena secara substansi target SDGs lebih pundamental, holistik, dan partisipatoris.

Namun demikian, penandatanganan SDGs 2015-2030 pada September 2015 segera akan ditindaklanjuti oleh 177 negara yang turut menandatangani. Di berbagai negara SDGs ini menjadi kerangka pembangunan ataupun menjadi acuan perundingan pembangunan pasca 2015 termasuk di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pidatonya dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), Sabtu (26/9/2015), mengatakan agenda pembangunan setelah tahun 2015 adalah janji untuk generasi masa depan. Pemerintah bakal berupaya untuk meninggalkan sebuah warisan dunia yang lebih sejahtera lewat pembangunan.

Sementara untuk mewujudkan program pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan tepat sasaran setiap program dan kebijakan harus berdasarkan data yang baik. Sebagai lembaga penelitian yang bervisi sebagai Lembaga Pengetahuan yang Menginspirasi dan Memperkuat Kebijakan Berbasis Data Penelitian, SurveyMETER siap membantu pemerintah Indonesia untuk menghadirkan data berkualitas bahkan berbentuk data panel. Tentu ini menjadi kesempatan yang menantang.

Dengan 17 target capaian, kebutuahan SDGs terhadap data akan lebih besar dibanding MDGs. Tentunya selain menggunakan sumber data yang selama ini menjadi acuan kebijakan pembangunan, pemerintah juga diharap membuka diri terhadap data penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian independen. Data tersebut dapat dijadikan acuan ataupun sebagai data pembending dari data lainnya.

Untuk mengenali dan mempersiapkan diri mengahadapi tantangan tersebut Tim Kajian SurveyMETER mendiskusikan SDGs ini pada Selasa (6/10/2015) lalu di Ruang Meeting Lt. 2. Dari pengenalan dan diskusi tersebut SurveyMETER harus siap berkontribusi dalam SDGs Indonesia. Semua staf peneliti harus lebih bekerja keras mempersiapkan diri.

Pada era MDGs, SurveyMETER sudah berkontribusi melakukan penelitian independen untuk mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan 8 target MDGs. Berkaitan dengan sanitasi SurveyMETER telah melakukan survei evaluasi program WSLIC 2 tahun 2010. Berkaitan dengan kemiskianan melakukan penelitian Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga Indonesia (SUSETI) tahun 2008-2013, survei evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), dan evaluasi Program Raskin. Terkait program mortalitas, melakukan penelitian evaluasi program stunting (MCA dan SKAI) tahun 2014. 

On a sunny morning on the west coast of Aceh, mothers chat near a calm blue sea as children play nearby. It is almost unbelievable that 10 years ago, on Dec. 26, 2004, waves 18 meters high surged through this village and many others, leaving about 170,000 people dead.

Indonesia’s government, donors, NGOs and individuals contributed roughly US$7 billion in aid for Aceh and the government established a high-level bureau based in Aceh to coordinate recovery. What did these resources buy?

Initially progress was slow; frustration was high. But 10 years on, a very different picture has emerged. Life has returned to something that feels normal. It’s a recovery in which Aceh, Indonesia and the world should take pride — but it did not come quickly, easily or cheaply. 

We led an international team of scientists for the Study of the Tsunami Aftermath and Recovery (STAR). Beginning five months after the disaster, we searched for 32,320 people first interviewed as part of a 2004 survey in nearly 500 communities along the coast. Of the 30,000 survivors, we interviewed 96 percent in follow-up surveys between 2005 and 2010 to measure the immediate impact of the tsunami and subsequent recovery in badly damaged communities in comparison to communities not directly affected.

The tsunami tore apart networks of family, friends and neighbors. In some communities, 80 percent of the population perished. Within four months, nearly two-thirds of those in severely damaged communities had moved away. 

It took time to establish property rights and assemble construction materials, but within five years these individuals lived in family-owned homes at the same rates as before the tsunami. They formed new families through marriage. In communities where tsunami mortality was higher, we saw a greater fertility increase in the five years after the tsunami. Recently married couples had their first babies and mothers whose children had been killed gave birth again.

Some women were pregnant when the tsunami struck, and their needs were particularly acute. Two years after the tsunami, children in utero at the time of the tsunami were shorter for their age than Acehnese children born before the tsunami, probably reflecting their mother’s stress and reduced resources. 

But within three years, in terms of height-for-age, most of these children had caught up to or even surpassed their older counterparts. Post-tsunami assistance provided a health advantage that may turn out to be permanent.

Not everyone recovered to the same degree. The loss of one or both parents took a toll on children aged 15 to 17 years. Five years after the tsunami, these boys left school and entered the work force at higher rates than boys whose parents survived. Older girls who lost both parents married sooner. Among younger children, schooling outcomes did not differ although gaps may emerge. A man whose wife died was much more likely to remarry than a woman whose husband died. 

Major shifts in the labor force accompanied reconstruction. Among adults from heavily damaged communities, the proportion of young males and young and middle-aged females working increased, but employment rates declined markedly for middle-age males and modestly for older males and females (relative to rates for individuals of the same age but from other areas).

Over the last decade, hurricanes, earthquakes and tsunamis have struck the US, Pakistan, China, Myanmar, the Philippines and Japan.

Aceh’s example is striking. The hard work and perseverance of families and communities — combined with the commitment of the provincial and national governments and the generosity of the international community — have helped Aceh recover to a degree simply unimaginable in the months after the disaster. When the next natural disaster strikes, Aceh provides a compelling reminder that recovery efforts really can make a lasting difference.

_______________

Elizabeth Frankenberg and Duncan Thomas, of Duke University, and Bondan Sikoki and Cecep Sumantri, of SurveyMETER Indonesia, led a team studying the 2004 tsunami in Indonesia.

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/24/aceh-example-slow-permanent-recovery-after-2004.html