Sampai saat ini puskesmas di Indonesia dihadapkan pada masalah promosi kesehatan kepada masyarakat. Padahal puskesmas dapat memanfaatkan peluang kontrak tenaga promosi kesehatan dengan menggunakan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Masalahnya kebanyakan puskesmas  belum siap dengan peluang tersebut sehingga saat ini kontrak yang dilakukan sebatas kontrak individu saja.

Kondisi tersebut terungkap dalam Seminar ke-1 tentang promosi kesehatan (Promkes) “Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak untuk Kesehatan Masyarakat bagi Lembaga Calon Provider dalam Kaitannya Penggunaan Dana BOK” yang digelar Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM pada Jumat (3/02/2017) di Ruang Leadership Gedung IKM FK UGM. Seminar ini direncanakan akan dilakukan 3 kali dalam 3 pekan kedepan dan akan ditutup dengan sebuah workshop. Seminar ke-2 akan dilaksanakan tanggal 10 Februari serta seminar ke-3 yang tanggal 17 Februari di tempat yang sama. Sementara workshop penutup akan digelar tanggal 23 Februari.

Tampil sebagai Pemateri dan pembahas dalam seminar ke-1 tersebut adalah Prof dr Laksono Triasnantoro Msc PhD, Dr dr Dwi Handono Sulistyo MKes, dan Tim PKMK UGM. Selain diikuti, Endra Dwi Mulyanto perwakilan dari SurveyMETER, seminar diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan DIY, Alumnus S2 IKM UGM, dan sejumlah mahasiswa S2 FK UGM.

Karena itu seminar ini digelar dengan tujuan untuk membahas adanya revolusi kontrak di mana kontrak tidak hanya untuk individu tetapi bisa ke lembaga. Memang kontrak individu memiliki kelemahan dalam hal pengawasan sementara sistem kontrak lembaga akan dapat memberikan manfaat yang lebih baik di mana indkator pencapaian kerja lebih mudah diketahui. Namun ketika menggunakan sistem kontrak lembaga akan dihadapkan pada masalah payung hukum, syarat yang harus dilengkapi oleh lembaga, mekanisme yang harus di siapkan dengan tepat, mengetahui seberapa banyak cakupan yang akan menggunakan sistem, serta permasalahan provider sudah siap atau belum, dan seterusnya.  Secara khusus rangkaian seminar hingga workshop nanti semua peserta akan membahas permasalahan serta langkah-langkah untuk menciptakan instrumen atau mekanisme sistem kontrak lembaga.

Sebagaimana dirilis dalam situs Kementerian Kesehatan RI (http://www.depkes.go.id/article/view/X-3006/faq-untuk-apa-saja-pemanfaatan-dana-bantuan-operasional-kesehatan-bok.html) dana BOK dapat dimanfaatkan untuk: pertama, Transport Lokal. Kedua, Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota (dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013). Ketiga, Pembelian/Belanja Barang (a) Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung. b) Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK, SMD, MMD. (EDM)

The National Health Insurance System (JKN) or the Social Security Administering Body (BPJS) is intended to provide the widest possible benefits for the poor and underprivileged communities in accordance with human dignity. However, until now the claims from BPJS participants in the Recipients of Contribution Assistance (PBI) category or participants whose contributions are paid by the Government as participants in the Health Insurance program are 85%. Likewise, claims from non-PBI participants (PNS, Jamsostek, etc.) are 90%. Meanwhile, claims from participants and Non-PBI-Mandiri: 280% so that BPJS has a deficit of around 7 trillion. So, it can be said that the current condition is not the rich people subsidizing the poor, but the contrary.

It was the important point that came up on the first part of the Seminar of JKN Ideology and Policy with the theme of Understanding the Policy Process and Evaluation. It was organized by the Center for Health Policy and Management (PKMK), Faculty of Medicine of Gadjah Mada University Yogyakarta on Wednesday, February 1, 2017, in the Doctoral Lecture Room of FK UGM.

Acting as the presenter of the seminar was Prof. dr. Laksono Triasnantoro M.Sc, Ph.D. as a senior researcher at PKMK-FK UGM. Appearing as the discussants are Prof. Purwo Santoso M.A., Ph.D. (professor at the Faculty of Social and Political, UGM), and Prof. Wihana Kirana Jaya M.Soc.Sc, Ph.D. (professor at the Faculty of Economics, UGM). It was also attended by members of the community of practice for health financing and JKN, graduate students from the department of health policy and management (HPM), graduate students in public health sciences (IKM), practitioners, academics, and researchers including SurveyMETER that represented by Endra Dwi Mulyanto S.E., M.P.H.

It was the first part of a series of 9 seminars in the 2017 monitoring and evaluation (monev) of the JKN activity started in February until the peak of the Outlook 2018 in December 2017. Other activities were a series of workshops and discussions. The purposes aim to see what ideologies are de jure and de facto in the SJSN and the BPJS Laws and to discuss the ideology in health insurance. The urgency was that after the JKN program has been running for 3 years, then policy evaluation and monitoring are needed in the 4th year.

In the JKN policy, the ideological values stated in the 1945 Constitution article 34 paragraphs 1 and 2 (that the poor and neglected children are maintained by the state and the state develops social security for all people and empowers the weak and incapable in accordance with human dignity) that later emerged in the Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Network System (SJSN) and the Law no. 24 of 2011 concerning the Health Insurance Organizing Agency (BPJS) whether they have become a consistent basis for the implementation or not.

According to Prof. Laksono, without an ideological basis, the health coverage system that is based on health insurance may change from its basic spirit. in fact, the Indonesia JKN system results indicated that poor people still subsidize the rich ones for the last 3 years of its implementation.

SurveyMETER terus berupaya mendorong pentingnya mewujudkan komunitas dan kota ramah lanjut usia. Upaya berikut yang dilakukan adalah mendorong pemerintah melakukan rekomendasi 21 indikator utama untuk mewujudkan Komunitas Ramah Lansia. Semua indikator tersebut disusun berdasarkan hasil Studi Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia tahun 2013.

Launching IFLS5 dengan Seminar Sehari "Indonesia Family Life Survey 1993–2014: Kajian, Peran dan Potensi Data Longitudinal untuk Pembangunan pada Selasa (02/08/2016) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta kemarin adalah tahap ketiga dari rangkaian diseminasi data IFLS5. Diseminasi di Jakarta ditujukan kepada pengambil kebijakan (policy maker) di Indonesia.

Diseminasi tahap pertama dilakukan di hadapan para peneliti dan akademisi internasional pada Population Association of America (PAA) Annual Meeting 2016 pada tanggal 31 Maret hingga 2 April 2016 di Washington D.C. Pada kesempatan tersebut dilakukan juga soft-launching data IFLS5 oleh RAND Corporation dan SurveyMETER. Diseminasi tahap kedua disampaikan kepada peneliti dan akademisi nasional dalam the 13th Indonesian Regional Science Association (IRSA) Conference pada 25-26 Juli 2016 di Kota Malang.

Launching di Jakarta kemarin sukses menturutsertakan para pemegang kebijakan dari Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkes, Bappenas, Kantor Staf Presiden, Bank Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pusat Statistik, TNP2K, BKKBN, BPJS Kesehatan, dan Litbangkes. Turut mengikuti seminar ini stakeholder dari lembaga penelitian dan NGO seperti SMERU, PPIM UIN Jakarta, IRE Yogyakarta, ELSAM, PPH Atmajaya Jakarta, Yayasan Emong Lansia, dan MAMPU. Selain itu turut mengikuti juga lembaga donor dan mitra penelitian internasional seperti WHO, The World Bank, DFAT, UNICEF, ADB, J-PAL, Abt, RutgersWPF, dan KSI.

Rangkaian acara dimulai dengan pengantar dari Principal Investigator IFLS yang juga Guru Besar Ekonomi dan Gerontologi University of Southern California, John Strauss, dan Direktur Eksekutif SurveyMETER, Dr Ni Wayan Suriastini MPhil. Ibu Wayan menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam IFLS5. Menurutnya, suksesnya IFLS5 adalah buah dari kerja keras semua tim mulai dari principal investigator hingga enumerator di lapangan.

Pemegang kebijakan yang juga menjadi peserta seminar mengapresiasi positif terhadap kegiatan ini. Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional BAPPENAS, Mesdin Kornelis Simarmata, dalam pengantarnya menyampaikan evidence based policy adalah solusi yang harus ditekankan dalam menghadapi 3 tantangan public policy yaitu globalisai, demokratisasi, dan desentralisasi yang terjadi bersamaan. Tujuannya supaya tidak terjebak kepada pengambilan kebijakan yang politis. Mesdin juga berharap kedepannya penelitian di Indonesia dilakukan oleh tim independen. Menurutnya selama ini pengambil kebijakan melakukan penelitian dengan setup hermaprodit; membiayai dan melakukan penelitian. Artinya lembaga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran litbangnya kepada lembaga penelitian penelitian yang berkualitas. Dengan itu nanti lembaga penelitian yang non-goverment bisa hidup dengan pekerjaannya.

Sementara Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K, Elan Satriawan PhD, menyebutkan di antara tugas kelompoknya adalah menyediakan evidence bagi proses pengambilan keputusan bagi wakil presiden dan menteri terkait. Berbagai jenis data digunakan baik yang berupa eksperimen RCT (randomized controlled trial) maupun non-RCT. Dan, salah satu data non-RCT yang memiliki velue tinggi yang banyak digunakan, selain data BPS adalah data IFLS.

Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Nicola Nixon, data IFLS bisa berkontribusi untuk memperkuat kebijakan dan data pendukung sumber data lainnya. Data IFLS bisa dikombinasikan dengan data set lain seperti SUSENAS, SEKERNAS dan dengan sistem open data pemerintah juga dengan jenis data baru termasuk big data, dan data secara terbuka terkait dengan lingkungan hidup (data curah hujan, polusi dan gempa bumi). Namun, menurut Nicola, data IFLS belum dimanfaatkan secara optimal khususnya para peneliti di universitas, think tank dan lembaga pemerintah Indonesia. Dari 270 publikasi academik yang di-peer review yang memanfaatkan data IFLS hanya sekitar 5% dari peneliti Indonesia.

Sambutan Kepala Badan Pusat Statistik yang disampaikan oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Gantjang Amanullah MA, mengonfirmasikan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik bahwa penyelenggara statistik sektoral harus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan BPS dalam membangun pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, metodologi, dan ukuran-ukuran serta memberikan sinopsis kegiatan statistik kepada BPS. Menurut Kepala BPS, dengan launching data IFLS yang melibatkan BPS ini SurveyMETER menjadi contoh yang baik dalam menyelenggarakan sistem statistik nasional.

Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden (KSP), Yanuar Nugroho PhD, yang bertindak sebagai keynote speaker dan membuka acara mengatakan kementerian dan lembaga harus membuat kebijakan berdasarkan data. Kesan tidak nyambung antara kebijakan yang dibuat dalam ruang politik (politic space) dan evidence dibuat dalam ruang akademik (research space) hanyalah persolaan substansi dan cara komunikasi. Lewat launching data IFLS ini, Yanuar berharap kita semua saling meyakinkan diri bahwa data yang baik bisa menghasilkan kebijakan yang baik untuk negeri ini. (TPA/JF)

SurveyMETER turut aktif dalam forum konferensi keilmuan tahunan regional yang prakarsai oleh The Indonesian Regional Science Association (IRSA). IRSA ke-13 tahun 2016 ini digelar di Kota Malang pada 25-26 Juli 2016 bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang.

Pada tanggal 15-16 Juni 2016 lalu, konsorsium lembaga pendanaan riset yang terdiri dari the Research Councils UK (RCUK), the Indonesia Science Fund (Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia/DIPI), the Thailand Research Fund (TRF) dan the National Foundation Vietnam menyelenggarakan dua hari workshop di Swissotel Nai Lert Park Hotel, Bangkok, Thailand.

Workshop ini bertujuan untuk mempertemukan para peneliti dari empat negara  yaitu Inggris, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Melalui workshop ini diharapkan akan muncul ide-ide penelitian yang akan diajukan untuk mendapatkan pendanaan selama 2-3 tahun. Tema penelitian yang menjadi fokus dalam konsorsium ini antara lain 1) Atmospheric Pollution and Human Health, 2) water resources dan 3) Tropical Peatlands and Mangroves. Pihak Indonesia bersama DIPI tertarik pada tema polusi dan lahan gambut dan hutan mangrove.

Para peneliti yang menjadi delegasi Indonesia dipilih melalui seleksi oleh pihak DIPI. Dari total sekitar 60 pendaftar untuk workshop ini, DIPI memilih 10 peneliti dari Indonesia dengan berbagai latar belakang, seperti ahli biologi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Hampir seluruh peneliti ini berkerja untuk universitas. Sementara itu SurveyMETER merupakan satu-satunya institusi yang tidak berafiliasi dengan universitas.

SurveyMETER diwakili oleh Teguh Yudo Wicaksono, yang bekerja sama dengan Firman Witoelar mengajukan proposal penelitian mengenai dampak jangka panjang dari kebakaran hutan dan polusi udara. Yudo mewakili SurveyMETER dan Indonesia untuk tema riset polusi udara dan kesehatan.

Dalam workshop RCUK-DIPI ini, SurveyMETER menggunakan kesempatan untuk memperkenalkan data the Indonesia Family Life Survey (the IFLS) ke sejumlah peneliti dari negara-negara yang terlibat dalam konsorsium. Sepanjang diskusi, banyak peneliti, terutama dari Inggris, yang terlihat antusias dan tertarik untuk menggunakan data IFLS untuk riset mereka di Indonesia. Sebagian besar peneliti berminat untuk memanfaatkan data biomarker yang terdapat di IFLS. Workshop ini sendiri telah menghasilkan sejumlah insiatif tema-tema riset antara SurveyMETER dengan beberapa lembaga penelitian dari luar negeri. Workshop ini membantu memperluas jaringan SurveyMETER dengan para peneliti di bidang kajian penelitian yang relatif baru untuk SurveyMETER dan juga menjadi ajang promosi data IFLS kepada peneliti yang belum pernah menggunakan data ini. (SM)

Sasaran kedua kegiatan diseminasi Studi Demensia di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. SurveyMETER mengirimkan dua audiensi kepada Pemkab Gunungkidul yaitu ke Bupati dan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan terlebih dulu mengundang SurveyMETER untuk melakukan audiensi.

Audiensi dengan Dinas Kesehatan dilaksanakan pada hari Jumat (01/042016) di Ruang Kerja Sekretaris Dinas Kesehatan komplek Kantor Pemkab Gunungkidul. Audiensi ini diikuti Kepala Dinas, Drs Agus Prihastoro; Bidang Pelayanan Masyarakat, Kartini SKM, MM; Retna Pertiwi; dan M Ali Masudi.

Kegiatan diisi dengan presentasi hasil studi yang dilanjutkan dengan tanggapan dan masukan. Mewakili tim peneliti, Dr Ni Wayan Suriastini MPhil dan Teguh Yudo Wicaksono PhD memaparkan hasil studi. Hasil studi secara umum memotret prevalensi demensia di Kabupaten Gunungkidul dan DIY pada umumnya yang sudah mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari angka prevalensi global. Berdasar hasil studi ini, Kabupaten Gunungkidul memiliki angka prevalensi demensia paling tinggi di antara 5 kabupaten/kota di DIY.

Secara umum Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul dan peserta audiensi lainnya menanggapi hasil studi ini dengan baik. Pak Kadis menginginkan hasil penelitian lebih terperinci lagi mengingat masyarakat Gunungkidul dibagi tiga wilayah yang satu sama lain memiliki karakter berbeda yaitu wilayah utara, tengah dan selatan. Selain itu, menurut Pak Kadis, faktor tingkat pendidikan yang rendah juga memungkinkan angka prevalensi tinggi. Termasuk di dalamnya banyak orang yang dipandang kaya, terutama kalau berdasar luas lahan pertanian.

“Dari semua penduduk di Gunungkidul, kelompok usia produktif hanya ada 10% saja. Selebihnya merantau ke kota-kota. Kalau sudah tua, mereka akan kembali pulang ke sini,” tutur Pak Kadis. Namun demikian menurutnya sosialisasi penyakit demensia ini penting dilakukan kepada masyarakat.

Sementara  Ibu Kartini menyampaikan hasil studi ini belum pernah ada sebelumnya termasuk dari Susenas atau Riskesdas. Dia pun mengiyakan hasil studi ini dan perlu dipikirkan tindak lanjutnya. Perlu dilakukan sosialisasi penyakit demensia kepada masyarakat dan keluarga agar mereka memahami yang benar siklus kehidupan. Sayangnya untuk pembuatan poster atau baliho sosialisasi ke masyarakat, saat ini belum terprogramkan karena masih mengutamakan sosialisasi penyakit menular.

Ke depan Dinas Kesehatan akan mengupayakan sosialisasi khusus penyakit demensia dengan membuat liflet dan sosialisasi ke puskesmas dan posyandu lansia. Termasuk kampanye kepada kelompok muda atau pelajar (SMA dan SMP). “Untuk pencegahan dini yang baru dilakukan adalah sosialisasi puskesmas santun lansia melalui Puskesmas, Posbindu dan Posyandu Lansia sejak tahun 2015,” papar Ibu Kartini seraya menyebutkan kalau dari 30 puskesmas yang ada di Gunungkidul baru 18 yang sudah merintis jadi puskesmas santun lansia.

Di akhir acara Dinas Kesehatan mengundang SurveyMETER untuk mempresentasikan studi Puskesmas Santun Lansia yang dilakukan tahun 2013. (JF)

Studi Demensia di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan secara independen oleh SurveyMETER memasuki tahap diseminasi ke pemangku kepentingan di kabupaten/kota sampel. Diseminasi pertama berbentuk audiensi dilaksanakan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Audiensi berlangsung hari Kamis (31/032016) kemarin di Gedung Kaca Komplek Pemkab Kulon Progo.

Wakil Bupati Kulon Progo, Drs H Sutedjo menerima tim peneliti yang beraudiensi. Pak Wabup didampingi oleh Wakil Direktur RSUD Wates (dr Johanes Witanto), Asisten Bupati Bidang Kesra (Lestaryono, M.Kes), perwakilan Dinas Kesehatan (Ari Tuti U, SKM), dan perwakilan dari Bagian Kesra Sekda Kulon Progo.

Audiensi diisi dengan presentasi hasil studi kemudian tanggapan, masukan, dan diskusi. Ketua tim peneliti, Dr Ni Wayan Suriastini MPhil, dan anggota peneliti, Teguh Yudo Wicaksono PhD, memaparkan hasil studi. Hasil studi secara umum memotret prevalensi demensia di Kabupaten Kulon Progo sudah 2 hingga 3 kali lipat dari angka prevalensi global. Kabupaten ini berperingkat tertinggi kedua setelah Kabupaten Gunungkidul. Pemkab Kulon Progo melalui Wakil Bupati dan peserta audiensi lainnya menanggapi hasil studi ini dengan baik.

“Data hasil penelitian ini merupakan potret Kulon Progo dan Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya yang harus diterima dan disikapi. Data ini menjadi masukan penting bagi Kulon Progo khususnya Dinas Kesehatan, SRUD dan Puskesmas se-Kulon Progo” tutur Pak Wabup Tedjo dalam tanggapannya setelah terlebih dulu menyampaikan terima kasih atas dilakukannya studi ini.

Pak Wabup Tedjo menyampaikan, sosialisasi penyakit demensia menjadi penting dan perlu dilaksanakan agar masyarakat dapat memahami dengan benar penyakit ini. Agar stigma negatif masyarkat yang menyebutkan penyakit pikun sebagai gejala alami bisa dirubah. “Harapan agar kaum lansia bisa menikmati panjang umurnya dengan sehat tanpa pikun ini bagian yang akan kami perjuangkan,” tukas Pak Wabup Tedjo.

Menurut Pak Wabub Tedjo, penelitian ini memantik untuk dilakukan berbagai kajian berikutnya. Terutama terkait beberapa fakta-fakta dan angka-angka hasil studi di Kulon Progo yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Namun demikian, Pemkab Kulon Progo setuju bahwa upaya pencegahan dini penyakit demensia sangat perlu untuk dilakukan. “SKPD teknis akan menyikapi ini. Puskesmas sebagai kepanjangan tangan dari dinas tidak harus menunggu bola tapi harus menjemput bola. Kunjungi masyarakat dengan menyosialisasikan hasil studi ini, kondisikan masyarkat agar mengetahui gejala demensia,” katanya seraya menekankan tuntutan dari kata “masyarakat” yang melekat di puskesmas.

Berhubung RAPBD 2016 sudah diketuk, maka rencana program kegiatan terkait rekomendasi studi akan direncanakan pada anggaran 2017, 2018 dan seterusnya. Tetapi yang paling mudah Dinas Kesehatan Kulon Progo akan segera menindaklanjuti rekomendasi studi ini dengan membuat liflet berisi sosialisasi dan kampanye gejala demensia. Dinkes akan menggunakan dana program sejenis pada anggaran 2016 yang belum teralokasikan. Materi sosialisasi akan menunggu masukan dari SurveyMETER dan Yayasan Alzheimer Indonesia (ALZI).

Di akhir acara Pak Wabup, peserta audiensi dan tim peneliti berfoto bersama. Pak Wagub dengan sigap memamerkan liflet kampanye “Jangan Maklum dengan Pikun, Kenali 10 Gejala Umum Demensia Alzheimer”. (JF) 

Studi Demensia Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 menunjukkan bahwa, tingkat pengetahuan lanjut usia dan pengasuh/caregiver lanjut usia terkait istilah Demensia Alzheimer masih rendah. Lanjut usia yang mengetahui istilah Demensia Alzheimer baru mencapai 20% sedangkan pendamping/caregiver 26%. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan pencegahan Orang Dengan Demensia (ODD) diperlukan penyerbarluasan istilah “Demensia Alzheimer” yang dimulai dari komunitas dan harus didukung oleh semua stakeholder dan masyarakat secara umum.

Demikian disampaikan Wayan Suriastini selaku peneliti studi tersebut di hadapan forum “Dialog Penyusunan Profil Pengembangan Kesehatan Inteligensia di Daerah" yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis Determinan Kesehatan (pada 25-27 Februari 2016) Kementerian Kesehatan RI, Jum'at (26/02/2016) di Jakarta.

Menurut Suriastini, penyebarluasan istilah demensia Alzheimer diperlukan agar masyarakat yang mendengar atau mengetahui istilah demensia Alzheimer semakin luas yang kemudian dapat meningkatkan perhatian serta kepedulian bersama.

Lebih lanjut disampaikan, kesehatan merupakan salah satu indikator tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Seiring dengan bertambahnya usia maka akan muncul berbagai macam permasalahan kesehatan salah satunya adalah gangguan kognitif atau intelektual. Gangguan tersebut merupakan gangguan yang disebabkan karena terjadinya penurunan fisik otak. Banyak yang mengistilahkan gangguan tersebut dengan kepikunan padahal sebenarnya terjadinya penurunan fisik otak bisa disebabkan Alzheimer.

Demensia Alzheimer merupakan gangguan yang dapat mempengaruhi emosi, daya ingat dan pengambilan keputusan. Demensia Alzheimer seringkali tidak terdeteksi, padahal gejalanya dapat dialami sejak usia muda (early on-set demensia) dan deteksi dini dapat membantu penderita dan keluarga Orang Dengan Demensia (ODD) untuk dapat menghadapi pengaruh psiko-sosial dari penyakit ini.

Usaha yang paling tepat dan baik saat ini adalah dengan melakukan pencegahan terhadap penyakit. Hal ini dapat meringankan biaya kesehatan dan beban bagi keluarga. Pencegahan terhadap penyakit akan berjalan dengan baik apabila usaha promotif dapat dilakukan dengan maksimal dengan melibatkan semua stakeholder dan masyarakat. Banyak penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh pengetahuan terhadap pencegahan penyakit. Seperti tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan.

Materi presentasi hasil studi dapat diunduh di sini:

Hasil Studi Pelayanan Tenaga Kesehatan Puskesmas di Papua (Survey of Absenteeism in Health Center of Papua Province) kerja sama SurveyMETER, RTI Internasional dan USAID-Kinerja dipresentasikan dalam Internasional Conference on Family Planning di Nusa Dua, Bali pada 25-28 Januari 2016.

Hasil studi dikemas dalam presentasi dengan judul “Hambatan Kebijakan Operasional Menuju Sekuritas Kontrasepsi: Studi Kasus Ketidakhadiran Petugas Kesehatan Terdepan di Papua”. Presentasi disampaikan tim peneliti pada sesi siang hari ke-3 tanggal 27 Januari 2016.

Studi ini merupakan penelitian terhadap absenteeism(ketidakhadiran) petugas kesehatan pada 50 puskesmas di Provinsi Papua. Studi  dilakukan dengan mewawancarai lebih dari 577 petugas kesehatan yang hadir maupun yang tidak hadir pada saat kunjungan tanpa pemberitahuan ke Puskesmas. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada Mei-Juni 2014 lalu.

Presentasi cukup mendapatkan perhatian peserta. Misalnya bagaimana bisa tingkat absenteeism di satu kabupaten lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dalam konferensi ini terungkap bahwa kebijakan oprasional menjadi terhambat karena, salah satunya, adanya perbedaan dalam pemberian insentif.  

Selain presentasi tim peneliti berkesempatan memperluas jaringan dan horizon pengetahuan terkait perkembangan keluarga berencana terkini di dunia dengan mengikuti sesi diskusi panel. Salah satu panel mengambil tema “Youth Planary Challenging Old Assumtions, Forging a New Agenda”. Yaitu terkait dengan peranan remaja dan pemuda dalam kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Peserta diskusi panel diantaranya membahas tentang hak pemuda dan remaja untuk mendapatkan pendidikan seksualitas, mengontol fertilitas dan bagaimana menjadikan pemuda bagian dari solusi.

Di antara poin yang disampaikan peserta panel adalah klinik pemerintah dan swasta yang dibentuk untuk ramah remaja agar banyak dimanfaatkan oleh remaja. Klinik harus menerima dengan senang hati setiap remaja atau pemuda yang datang dengan permasalahannya, memberikan penilaian atas kejadian yang dialaminya, serta harus menjaga rahasia mereka.