Mengakui kebutuhan untuk meningkatkan kinerja penargetan rumah tangga miskin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) meminta Bank Dunia untuk memberikan bantuan teknis dalam mencari cara untuk merancang sistem penargetan rumah tangga yang lebih baik. Temuan penelitian ini akan memberitahukan keputusan pemerintah untuk mengembangkan metode baru untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin yang berhak dalam berbagai program bantuan. Penelitian ini merupakan upaya kolaborasi antara Kantor Bank Dunia Jakarta (WBOJ), Biro Pusat Statistik (BPS), dan peneliti akademis berafiliasi dengan Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) di Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Proyek penelitian ini memiliki dua tahap. Studi tahap pertama dilakukan oleh BPS dan fasilitator masyarakat yang disewa oleh Bank Dunia dan J-PAL. Pada tahap pertama ini, BPS dan fasilitator masyarakat menguji beberapa metode yang berbeda dalam menentukan kelayakan rumah tangga untuk program anti-kemiskinan. Metode penargetan termasuk menyederhanakan proses untuk menentukan kelayakan, desentralisasi aturan kelayakan, dan keterlibatan masyarakat dalam menilai kelayakan. Setiap metode akan menghasilkan daftar status kemiskinan seluruh rumah tangga di RT / RW.

Tahap kedua studi yang segera dilakukan setelah tahap pertama, dikelola oleh SurveyMETER. Tahap kedua ini dilakukan dua kali, yaitu Survei Perdana dan Survei Baseline. Interview perdana ini dilakukan di Muara Enim (Sumatera Selatan) dan Gowa (Sulawesi Selatan). Rangkaian Studi Perdana dan Baseline ini dilakukan di tiga Provinsi yaitu Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan dari Agustus 2008 hingga Februari 2009.

Survei Baseline yang rinci mengenai pengeluaran rumah tangga dilakukan pada sampel acak dari rumah tangga di wilayah yang sama dengan studi tahap pertama. Survei ini mengajukan sejumlah pertanyaan tentang konsumsi rumah tangga, serta berbagai karakteristik rumah tangga lainnya dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Sehingga SurveyMETER sendiri memperkenlkan studi ini dengan Survei Sosial Ekonomi (SUSETI). Survei baseline ini dilakukan di 12 kabupaten pada tiga propinsi tersebut. (SM)