Kegatan ini merupakan pertemuan tahap ketiga atau tahap akhir kegiatan Pendampingan Penyusunan Instrumen Evidence Based Policy Kabupaten Rembang.

Undangan yang hadir total berjumlah 122 orang yang terdri dari pejabat di lingkup SKPD Kabupaten Rembang, anggota DPRD Komisi B dan C, semua camat, BUMD, lembaga perguruan tinggi, dan LSM.

Tujuan utama pertemuan ini untuk mengekspose laporan perkembangan kegiatan dan mencari masukan dari pemangku kepentingan yang diundang.

Rangkaian acara terdiri dari Pembukaan dan Pengantar dari Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Rembang, Drs Drupodo MM, dan Sesi Pemaparan dan Diskusi yang disampaikan oleh Dani Alfah MPA dan Roni Hermoko SE.

Drupodo menyebutkan biasanya ekspose laporan akhir hanya digelar di Aula Bappeda tetapi karena laporan yang akan diekspose penting dan yang diundang ratusan stakeholder se-Rembang maka kegiatan digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Rembang.

“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan gambaran bagaimana sebenarnya proses penyusunan kebijakan yang baik. Dalam penyusunan kebijakan harus disertai dengan data atau fakta. Selama ini kita bermasalah dengan validitas data dan kegiatan ini adalalah upaya untuk memperbaiki secara bersama-sama. Kenapa data penting karena kebijakan sering kali disusun berdasarkan pengalalan atau opini publik atau kepentingan-kepentingan tertentu. Kami yang diamanati untuk menyusun kebijakan secara teknokratis berupaya menyusun ini demi perbaikan ke depan. Langkah awal ini mudah-mudah akan ada turunannya. Kendala kegiatan ini adalah karena feed back dari SKPD yang lambat dan tidak seragam,” papar Drupodo.

Sesi Pemaparan Dani Alfah

Pertama kali Dani menyampaikan ekspose ini merupakan sarana penyampaian informasi sekaligus meminta masukan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Setelah itu ia menjelaskan sekilas tentang lembaga dan kegiatan besar yang dilakukan SurveyMETER.

Selanjutnya Dani memaparkan materi “Perencanaan Pembangunan Berbasis Data: Upaya mempertajam intervensi kebijakan”.

Dani membuka dengan:

•          Data itu mahal dan sulit tapi jauh lebih mahal dan sulit membangun tanpa data

•          Pengambilan kebijakan yang baik harus didukung dengan perencanaan yang baik

•          Proses perencanaan yang baik harus didukung dengan data yang berkualitas

•          Dimensi data memberikan dukungan terhadap proses perencanaan kebijakan

 

Background

•       Penajaman perencanaan pembangunan dapat diupayakan melalui proses perencanaan kebijakan yang lebih berdasarkan bukti dan pengalaman (evidence-based). Khususnya dengan memaksimalkan pemanfaatan data dan informasi untuk mengembangkan analisis situasi daerah.

•       Daerah harus memiliki basis data dan informasi yang berkualitas, tenaga perencana yang terampil dalam menganalisisnya, serta dukungan politik untuk menerapkan proses perencanaan berbasis data dan informasi tersebut dalam penentuan kebijakan.

Perencanaan berbasis data

•       Efektivitas kebijakan ditentukan oleh sejauhmana basis informasi perencanaannya mengacu kepada bukti atau pengalaman (evidence-based). Artinya, rancangan kebijakan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan masalah yang ada dan tidak hanya dibuat untuk memenuhi kepentingan jangka-pendek. Kebijakan harus berorientasi pada penanganan akar dari suatu masalah, bukan gejalanya.

•       Data dan informasi di dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah bahan untuk mengembangkan ‘analisis situasi’ berdasarkan tujuan (goals) pembangunan daerah atau visi dan misi kepala daerah. Analisis situasi adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui masalah, kecenderungannya, serta faktor-faktor yg mempengaruhinya. Dari setiap masalah yang diketahui sebagai prioritas kemudian akan ditentukan sasaran (objectives), strategi, dan aksi kebijakan untuk penanganannya.

Selanjutnya Dani memaparkan spesifikasi beberapa contoh sumber ketersediaan data yaitu: data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), data Potensi Desa (PODES), dan Basis Data Terpau (BDT).

 

KERANGKA ANALISIS

•          Mengidentifikasi prioritas masalah (menggunakan indikator-indikator hasil pembangunan)

•          Mengidentifikasi determinan masalah :prioritas intervensi (misal : spm pendidikan dan kesehatan dasar)

•          Mengidentifikasi prioritas wilayah (sosbud, demografi, geografis dll)

•          Mengidentifikasi prioritas sampai di level terkecil (desa/rumah tangga/penduduk dsb)

 

CONTOH KASUS

•       Kemiskinan rembang  21,88%, Garis Kemsikinan Rp. 266.303 (BPS. 2012)

•       Lebih tinggi secara Provinsi, 14,98% dan lebih rendah dari Kebumen dan Wonosobo

•       APM Jawa Tengah SMP/MTS 91,40% cukup tinggi daripada nasional 75,72%, APM Kab Rembang 85,34%

•       Capaian APM yang lebih rendah daripada Kabupaten lain di Jawa Tengah karena permasalahan jarak tempuh ke Fasilitas Pendidikan.

•       Terdapat 53 fasilitas pendidikan SMP/MTS di Kab Rembang.

•       Jumlah usia sekolah SMP/MTS = 24.214 (2012)

 

Intervensi pengurangan biaya pendidikan

•       Jumlah anak yang tidak bersekolah

•       Jumlah masyarakat dengan pendapatan terendah

•       Identifikasi jumlah anak tidak bersekolah berdasarkan wilayah (kecamatan/Desa)

 

Bagaimana dengan Rembang?

•       Ada pilihan dari data yang telah tersedia (makro dan Mikro), Source=BPS

•       Data tabulasi telah tersedia = Source = BPS

•       Data tersedia di SKPD dengan source dan Indikator yang berbeda=Parsial

•       Inisiasi ONE DATA

•       Menyamakan Persepsi Lintas Sektor

•       Insiasi instrument sesuai kebutuhan OPD dengan data mikro yang kompleks

•       Kebutuhan Penyusunan perencanaan pembangunan bisa terintegrasi dengan baik

 

5 DIMENSI DATA: Sumber data, Pengumpulan data, Kualitas data, Analisis data, Pengambilan kebijakan

SUMBER DATA:

•       Data BPS, Data  OPD, Data NGO, Data perguruan tinggi, Data dari masyarakat, Dll

One data bisa dilakukan dengan mengelaborasi instrumen-instrumen yang telah tersedia

PENGUMPULAN DATA

•       Data yang sudah ada menyesuaikan dengan metodologi dan timeline pihak yang melaksanakan (Susenas/OPD)èapakah menjawab kebutuhan untuk perencanaan di daerah? Apakah sudah dimanfaatkan secara maksimal ?

•       ONE data memerlukan sumber daya, kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan èMenyajikan data mikro yang dibutuhkan untuk perencanaan di daerah, è butuh dukungan semua pihak

KUALITAS DATA

•       Data sekunder yang telah tersedia secara kualitas dijamin berdasarkan metodologi yang dibuat dan digunakan.

•       One data menggunakan metodologi yang dibuat secara representatif

 

ANALISA DATA

•       Data sekunder yang tersedia disajikan secara aggregat ataupun dalam bentuk narasi

•       Butuh upaya untuk memperoleh raw data dan dilakukan analisis sendiri

•       One data menyajikan data yang kontinue, kepemilikan akan raw data dan analisis yang lebih luas di tangan daerah

PENGAMBILAN KEBIJAKAN

•       Data-data sekunder digunakan untuk perencanaan pembangunan baik skala nasional maupun daerah.

•       One data memiliki karateristik yang sama, digunakan  khususnya untuk kepentingan daerah

 

INISIASI ONE DATA

•       Membutuhkan upaya besar untuk menyepakati kebutuhan data di daerah

•       Kebutuhan akan sumber daya di daerah

•       Kebutuhan akan kapasitas SDM khususnya dalam hal melakukan tabulasi dan analisis (baik data kualitatif maupun kuantitatif)

•       Dalam periode awal akan membutuhkan waktu untuk setiap tahapannya.

•       PEMDA/OPD sebagai pemilik data dan user sekaligus penerima manfaat dari data yang dimiliki.

 

Apa yang sudah dilakukan?

•       Identifikasi permasalahan terkait data

•       Identifikasi kebutuhan data OPD

•       Keinginan memperoleh data yang lebih baik khususnya pada level data mikro

•       Membahas aspek tekhnis tentang kebutuhan data OPD, kebutuhan data yang beragam di OPD teridentifikasi

•       Pembahasan aspek tekhnis tentang sumber data, pengumpulan data, kualitas data dan analisa data

•       Adanya draf awal instrumen tentang kebutuhan data di setiap OPD

•       Upaya menyamakan persepsi terhadap draf instrumen

•       TANTANGAN KE DEPAN

 

Sesi Pemaparan Roni Hermoko

Roni memaparkan permasalahan data di daerah yang umumnya sama. Selanjutnya memaparkan bagaimana tahapan mewujudkan one data.

Roni juga mendorong bagaimana mewujudkan prodeskel yang bagus di semua desa di Kabupaten Rembang. Kalau ini berhasil selain akan menunjang data umum di OPD juga akan ada reward dari pemerintah pusat. Karena hingga hari ini belum ada kabupaten atau kota yang semua desa/kelurahannya mengisi prodeskel.

 

Pada sesi tanya jawab dan diskusi beragam tanggapan mengemuka. Eddy Djoko P dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang menyebutkan output penyusunan instrumen dapat dipahami. “Ini sangat dibutuhkan di desa apalagi desa memiliki anggaran yang besar. Kalau ini sistemik ini akan ada software yang mesti akan terkoneksi dengan Bappeda sebagai perencana pembangunan. Masalahnya apakah desa menganggarkan ini?,” ujar Eddy.

Hal senada di sampaikan Johan dari Bagian Humas. “Kalau desa sudah berperan dengan dana dan mengakses potensi desa dan di sana ada wifi yang bisa digunakan. Kalau ini tercipta baik sekali. Ini akan melibatkan komunitas yang punya greget mengembangkan potensi desa. Semoga semua desa 832 desa 7 kelurahan bisa dan bisa dikenal di nasional,” papar Johan bersemangat.

Wiyanto Kepala Desa Kaliori menyampaikan permasalahan seputar data dengan mengambil contoh data base orang miskin yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat tapi tidak sama dengan di lapangan saat pembagian subsidi bantuan.

Sementara Priyo dari Dinas Kesehatan mengharapkan kalau inisiasi ini dilanjutkan, tidak berbeda dengan data BPS yang selama ini menjadi pegangan. “Harus ada sinergitas biar tidak bingung,” kata Priyo.

Menanggapi beragam tangapan tersebut Dani menyampaikan inisiasi one data bisa berangkat dari instrumen data yang ada di prodeskel atau podes atau instrument yang disepakati semua OPD sehingga Dinkes tidak perlu khawatir. Roni menambahkan beragam tanggapan yang senada ini merupakan angin segar untuk perbaikan data di Kabupaten Rembang, tinggal komitmen semua OPD untuk mengimplementasikannya. (JF)