SurveyMETER mengikuti acara “Konsultasi Nasional tentang Pedoman Core Humanitarian Standard dalam Konteks Indonesia” Sabtu (17/10/2015) kemarin di Ballroom 3, Hotel Sunan, Kota Surakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh YAKKUM Emergency Unit (YEU) bersama ACT Alliance Forum Indonesia dalam rangka Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2015 yang diselenggarakan pada 16 – 18 Oktober 2015 di Kota Surakarta. Survey METER sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam penelitian  kebencanaan  bersama 48 lembaga lain mendapatkan undangan untuk mengikuti acara tersebut.

penyelenggara bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Acara dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diskusi paparan dengan pembicara Ir. Tri Budiarto, M.Si (Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB) dan H. Iskandar Leman (MPBI) dengan tema “Core Humanitarian Standards (CHS): Implikasinya bagi Pelaku Kemanusiaan dan Organisasi Masyarakat Sipil”. Sesi kedua, Diskusi terarah: Kontekstualisasi CHS di Indonesia dan Peran LSM di Indonesia yang ditutup dengan penyampaian Poin advokasi untuk manajemen bencana yang Berkualitas.

Core Humanitarian Standards (CHS) pada kualitas dan akuntabilitas ini merupakan hasil lanjut dari Joint Standards Initiatives (JSI) yang didengungkan pada Juni 2013 dalam menanggapi kebutuhan lebih besar untuk sinergi dan koherensi standar-standar yang telah ada sebelumnya, seperti Humanitarian Accountability Partnership (HAP), People in Aid dan Sphere Project. Sebagai standar inti, CHS menjelaskan unsur penting dari aksi kemanusiaan yang akuntabel dan berkualitas melalui Sembilan Komitmen, di mana untuk masing-masing komitmen dijelaskan:

• Apa yang diharapkan orang maupun masyarakat yang terdampak krisis dari pekerja kemanusiaan atau organisasi yang terlibat dalam aksi kemanusiaan?
• Apa yang harus dilakukan oleh pekerja yang terlibat dalam aksi kemanusiaan agar secara konsisten memberikan bantuan yang berkualitas serta bertanggung jawab kepada orang/masyarakat yang dibantu?
• Apa aksi yang harus dilakukan organisasi yang terlibat dalam aksi kemanusiaan untuk memastikan staf mereka memberikan kualitas yang baik dan bantuan kemanusiaan yang akuntabel?

CHS dapat menjadi acuan standar sukarela bagi organisasi kemanusiaan untuk menyelaraskan prosedur internal mereka. Hal ini juga dapat digunakan sebagai dasar verifikasi kinerja dalam kerangka tertentu. Indikator terkait juga dikembangkan untuk memastikan relevansi dan konteks yang berbeda.  CHS relatif baru dan masih dalam taraf diperkenalkan kepada para pemangku kepentingan di setiap level. Pekerja kemanusiaan dan organisasi yang bergerak dalam aksi kemanusiaan di Indonesia perlu memetakan sejauh mana CHS dapat dioperasionalkan dengan konteks yang ada. Pedoman ini diharapkan mampu mendorong pekerja dan organisasi kemanusiaan untuk bekerja lebih konsisten, berkualitas dan memberikan bantuan secara lebih efektif.

Dengan diterapkannya CHS ini, tentu menjadi bahan pembelajaran yang baru bagi SurveyMETER dalam melaksanakan penelitian-penelitian pasca bencana. Keberhasilan pemberian bantuan  dan program-program yang yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana, mungkin berhubungan erat dengan kemampuan lembaga maupun individu pemberi bantuan. Untuk itu, dalam penelitian pasca bencana, mungkin perlu dilakukan juga evaluasi terhadap lembaga maupun individu yang telah memberikan bantuan selama dan setelah bencana terjadi. (EP/JF)