Keefektifan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu pendukung utama pengentasan masalah ketenagakerjaan patut dipertanyakan bentuk hasil akhirnya. Pertanyaan ini diawali dengan banyaknya kasus BLK yang seakan hanya melaksanakan kegiatan normatif yaitu melakukan pelatihan. Padahal permintaan kompetensi tenaga kerja tidak hanya didukung dengan pelatihan yang bersifat normatif saja tetapi harus dibarengi dengan kualitas instruktur, sarana prasarana, anggaran, serta dukungan semua pihak untuk mewujudkan kualitas peserta pelatihan yang bisa terserap lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki ataupun melakukan usaha sendiri sesuai dengan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan.

Atas dasar semangat tersebut SurveyMETER dengan dukungan Bank Dunia melakukan kegiatan Study on Skills Development atau Studi Balai Latihan Kerja. Pelaksanaan studi ini juga didasarkan akan kebutuhan informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi BLK baik secara manajemen, anggaran, pengelolaan, sarana prasarana, kemampuan instruktur, sampai kepada kemampuannya menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi dibidang-bidang tertentu. Potret inilah yang diharapkan bisa dipenuhi dengan studi ini yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi Kemenakertrans dan lembaga-lembaga lain yang concern terhadap tumbuh kembangnya Balai Latihan Kerja di Indonesia

Tujuan dari ini secara garis besarnya adalah untuk memperolah gambaran tentang Balai Latihan Kerja yang ada di Indonesia, mulai dari pengelolaan sampai kepada fungsi pelaksaanan kegiatan yang dilakukan. Di dalamnya tercakup infrastruktur, model pelatihan, sarana-prasarana, kualitas instrukur, kemampuan melakukan kerja sama dengan pihak lain diluar BLK. Sehingga dengan demikian dapat dilakukan evaluasi; seberapa jauh efektifitas pelaksanaan Balai Latihan Kerja ini, kendala-kendala apa yang dihadapi, dan solusi apa untuk memperbaiki dan memperkuat pengelolaan Balai Latihan Kerja dalam rangka peningkatan kualitas dan fungsinya.

Secara spesifik studi ini akan mengkaji beberapa hal yaitu; Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Kemampuan Kepala BLK dalam hubungannya dengan pengelolaan BLK, Penyajian data Sekunder BLK, Model pengelolaan dan manajemen BLK swasta, Informasi mengenai UPTP sebagai unit latihan kerja perwakilan pengeloaan dari pemerintah Pusat, Informasi tentang BLK swasta terutama mengenai jumlah BLK swasta, serta Jumlah kejuruan yang dibuka serta jumlah peserta untuk masing-masing kejuruan.

Studi ini dilakukan di 33 Provinsi yang terbagi dalam 4 jenis sampel yang diwawancara, yaitu BLK Pusat yang statusnya sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) merupakan perwakilan pengelolaan Pemerintah Pusat, BLK UPT Provinsi sebagai perwakilan dari pengelolaan Pemerintah Provinsi, BLK UPTD Kabupaten/Kota sebagai perwakilan dari pengelolaan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta BLK swasta. Sampel UPTP berjumlah 11 UPTP, untuk sampel UPT Provinsi sejumlah 33 dan sampel Kabupaten/Kota sejumlah 72. Di masing-masing BLK tersebut diwawancarai sampel BLK swasta yang berada di wilayahnya yang diambil secara random. Model pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan kunjungan (observasi) dan mewawancarai responden yang terbagi dalam responden Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja Baik Pemerintah maupun swasta.

Pengumpulan data lapangan studi ini mulai November hingga Desember 2010. Sebelumnya studi ini sudah melalu tahapan-tahapan: pilot test survei di Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 25 Oktober, Pretest di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah Provinsi NTB dan LLK Lombok Tengah pada 10–12 November, diskusi dan perbaikan instrumen hasil pilot test dan pre test, Training of Trainer (ToT) pada 14–16 November, dan training asisten lapangan pada 18–24 November di Grand Wahid Hotel Salatiga. [DA/JF]