Diseminasi ini dilaksanakan atas kerjasama USAID SUM2 Program, SurveyMETER bersama 12 CSO mitra kerja SUM2. Diseminasi ini terlaksana atas dorongan SurveyMETER kepada 12 CSO pada bulan-bulan terakhir menjelang rangkaian tugas pendampingan selama satu tahun selesai. SurveyMETER mendorong CSO untuk berani menyelenggarakan diseminasi dari hasil Semi Annual Survey (SAS) yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di wilayahnya. Peran SurveyMETER masih terkonsentrasi pada pendampingan CSO untuk bisa memilah, menganalisis, dan menyajikan data SAS yang akan dipaparkan dalam diseminasi.

Diseminasi ini digelar di tiga kota, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Malang. Selain berisi pemaparan data hasil SAS dari masing-masing CSO, diseminasi ini  juga dilengkapi dengan paparan dari FHI SUM1 Program mengenai pengukuran cakupan kondom, kualitas cakupan, dan akses kondom di sejumlah hotzone WPS di masing-masing wilayah; Jakarta, Surabaya, dan Malang dengan menggunakan aplikasi GPS dan GIS. Juga paparan hasil penelitian dari SurveyMETER berupa kesimpulan global dari keseluruhan data SAS dari 12 CSO, mengenai Korelasi Program Intervensi dengan Pengetahuan dan Prilaku MARP. Secara umum pelaksanaan diseminasi di masing-masing kota ini cukup sukses karena

dimeriahkan oleh kahadiran stand board yang memamerkan materi dan produk kegiatan dari semua CSO dan SurveyMETER, yang masing-masing menyajikan kekhasan tersendiri sesuai objek dampingan dan isu yang dikerjakan.

Di Jakarta, pelaksanaan Diseminasi Riset Annual Survey HIV AIDS 2013 ini digagas oleh 6 CSO mitra SUM2 Program wilayah DKI Jakarta yaitu Yayasan Bandungwangi, Yayasan Inter Medika, Yayasan Srikandi Sejati, Yayasan Karisma, Yayasan Kusuma Buana, dan Lembaga Peduali AIDS (LPA) Karya Bhakti. Untuk kesuksesan acara, pihak SUM2 mengusulkan kepada CSO untuk menggandeng Forum LSM Peduli AIDS Jabodetabek sebagai panitia perancang dan manajer teknis kegiatan ini. Meski demikian, dalam pandangan 6 CSO, pelaksanaan kegiatan diseminasi di Jakarta ini tidak maksimal karena panitia tidak mampu mendatangkan lembaga, CSR perusahaan, dan para stakeholder utama di DKI Jakarta. Keenam CSO melihat ketidaksungguhan panitia dalam memaksimalkan waktu persiapan yang mencapai sebulan lebih tidak dimaksimalkan menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya undangan yang hadir. Acara diseminasi digelar di Auditorium Adhiyana Wisma ANTARA Jakarta pada Selasa, 24 September 2013.

Di Surabaya, pelaksanaan diseminasi ini langsung digagas oleh 6 CSO pelaksana program SUM2 wilayah Jawa Timur yaitu Yayasan GENTA Surabaya, Yayasan ORBIT Surabaya, Yayasan GAYa Nusantara, Yayasan PERWAKOS Surabaya, Yayasan PARAMITRA Malang, dan Yayasan IGAMA Malang, dengan menggandeng Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Timur sebagai pengundang kegiatan. Acara digelar di Ballroom 2 Mercure Grand Mirama Surabaya pada 25 September 2013. Pelaksanaan kegiatan diseminasi di Surabaya ini relatif sukses karena selain berhasil menggandeng Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Timur sebagai pengundang, juga berhasil mendatangkan lembaga dan para stakeholder penanggulangan HIV AIDS di Jawa Timur sebagai sasaran kegiatan. Acara dibuka oleh Sekretaris KPA Jawa Timur, Dr Otto Bambang Wahyudi Ms, MM. Sementara acara inti pemaparan hasil riset yang dibagi dua sesi dipandu oleh moderator, Dr Dede Oetomo PhD, pakar Sosiologi Linguistik dari Universitas Airlangga Surabaya yang juga pembina Yayasan GAYa Nusantara.

Di Kota Malang, Yayasan PARAMITRA dan Yayasan IGAMA sebagai CSO mitra kerja SUM2 Program yang memiliki area pendampingan di wilyah Malang Raya, mengagendakan sendiri diseminasi khusus dengan sasaran peserta diseminasi lembaga dan stakeholder yang berada wilayah Malang Raya, meliputi Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Kediri, serta Kabupaten Pasuruan. Acaranya digelar di Ballroom Barat Regent’s Park Hotel Kota Malang pada 26 September 2013. Dengan ukuran bisa menghadirkan stakeholder utama dan berkompeten yaitu Wakil Walikota Malang, Drs. Sutiaji, desiminasi di Kota Malang ini dinilai sukses. Juga, tentunya, karena bisa menghadirkan perwakilan dari akademisi, SKPD terkait dari wilayah Malangraya.

Terdapat sekian poin rekomendasi yang mencuat dari kegiatan desiminasi di tiga kota tersebut, diantaranya; Peningkatkan program outreach pada komunitas beresiko untuk mendukung upaya peningkatan pengetahuan komprehensif dan perubahan perilaku karena upaya pendampingan dan penjangkauan tidak berbanding lurus dengan data yang diperoleh; Pengembangan strategi penjangkauan dan pendampingan untuk kelompok beresiko yang tertutup dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan IMS, HIV dan AIDS; Perlunya terobosan baru serta pemanfaatan IT untuk mendukung program; Pentingnya dukungan untuk sustainability kepada Organisasi Masyarakat Sipil terkait program penanggulangan HIV AIDS untuk meminimalisir ketergantungan pendanaan pada founding luar negeri; Pentingnya peningkatan pemahaman kepada KD dan petugas layanan kesehatan mengenai persetujan ketika akan melakukan tes HIV sebagai salah satu bentuk perlakuan kode etik konseling; Pentingnya partisipasi masyarakat dalam membentuk kesepakatan lokal demi terciptanya lingkungan yang kondusif serta sebagai upaya monitoring WPS khususnya dalam hal kesehatan; Pemberian informasi pengetahuan perlu lebih fokus dan kuat misalnya dalam pengetahuan komprehensif dan negosiasi kondom; dan Menemukan dan mencobakan cara penjangkauan inovatif misalnya pemanfaatan media informasi lewat cell phone pada WPS dan Waria.[JF]

Empat Peneliti SurveyMETER Mempresentasikan Makalah

Semakin besarnya permasalahan di bidang kesehatan tidak mungkin dan tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Kesehatan RI dan jajarannya saja. Masalah keterbatasan sumber daya manusia dari Kementerian Kesehatan sementara waktu dan kondisi yang menuntut penyelesaian sesegera mungkin menjadi salah satu di antara sekian penyebabnya. Untuk itu diperlukan bantuan berupa masukan, pemikiran, atau usulan kebijakan-kebijakan dari berbagai kalangan seperti pakar kesehatan, akademisi, petugas kesehatan, dan pemerhati kesehatan lainnya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan diadakan suatu pertemuan yang dapat menghasilkan masukan atau usulan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Untuk menjawab semua kebutuhan tersebut digagas kegiatan FORUM NASIONAL IV JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA dari 4-7 September 2013 lalu di Hotel On The Rock, Hotel grand Mutiara, dan Hotel Swiss Bell Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini di hadiri oleh Direktur Bina Kesehatan Ibu Kementerian RI, Direktur Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan RI, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kepala Dinas Propinsi NTT, Kepala Dinas Provinsi DIY, Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, AUSAID HSS, PKMK UGM, P2K3 Undana, IAKMI Cabang NTT, serta para akademisi dan pemerhati masalah kesehatan nasional.

Tujuan dari forum ini untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan mengenai masalah kesehatan nasional yang terfokus pada tiga isu yaitu membahas evaluasi kebijakan MDG 4 dan MDG5 di Indonesia, membahas isu kebijakan terkait dengan Non Communicable Disease dan AIDS dalam konteks BPJS, dan memberikan masukan kepada pengambil kebijakan kesehatan dalam kebijakan pengurangan jumlah kematian ibu dan bayi, BPJS, dan AIDS. Setiap sesi forum diarahkan untuk menyoroti tiga isu tersebut.

Di antara banyak sesi tersebut, pada hari ketiga tanggal 6 September merupakan sesi penuh untuk simposium dan presentasi abstark makalah dari ratusan peserta forum. Seluruh abstrak makalah diklasifikasikan untuk menyoroti 3 topik kebijakan yang akan di bawah yaitu mengenai:

1. Kebijakan KIA yang bertujuan membahas analisis kebijakan dan paket berbagai policy brief sebagai usulan untuk mengatasi stagnasi pencapaian kinerja program.
2. Kebijakan AIDS yang bertujuan untuk membicarakan berbagai tantangan yang di hadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan AIDS selama ini.
3. Kebijakan BPJS yang bertujuan untuk membahas kebijakan dan pelaksanaan program BPJS 2014. Pada pertemuan ini fokus pada penyiapan proposal untuk monitoring pelaksanaan BPJS di tahun 2014 secara multi universal.

Selain tiga topik sorotan tersebut puluhan abstrak makalah seputar isu kesehatan juga dipresentasikan dalam forum panel dengan menampilkan beberapa pembahas sebagai pengkritisi. Sebanyak 4 peneliti dari SurveyMETER yang diundang juga mempresentasikan makalah-makalahnya. Semua makalah dari peneliti-peneliti SurveyMETER mengunakan data hasil penelitian yang telah dilakukan SurveyMETER sebagai referensi dan sumber analisa. Keempat presentator dari SurveyMETER tersebut adalah;

1. Edy Purwanto pada SESI 3.3A: Makalah Bebas Kelompok BPJS, dengan judul makalah “DAMPAK ASKESKIN TERHADAP KUNJUNGAN KE PUSKESMAS/PUSTU DAN RSU PEMERINTAH OLEH INDIVIDU DEWASA: STUDI KASUS DATA IFLS 2000 DAN 2007” oleh  Edy Purwanto dan Fajar Suminto;
2. Nursuci Arnashanti pada sesi SESI 3.4D: Makalah Bebas Kelompok Kebijakan Gizi dan Imunisasi, dengan judul makalah “FAKTOR-FAKTOR RESIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN OBESITAS PADA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI INDONESIA: STUDI KASUS DARI INDONESIA FAMILY LIFE SURVEY (IFLS)” oleh Nursuci Arnashanti, Edy Purwanto, Jeffrey A. Sine;
3. Muhammad Mulia pada SESI 3.4E: Makalah Bebas Kelompok Kesehatan Jiwa, dengan judul makalah “KEBIJAKAN KESEHATAN JIWA PASKA BENCANA: TERAPI PEMERDAYAAN DIRI SECARA KELOMPOK SEBAGAI SEBUAH ALTERNATIF” oleh Ni Wayan Suriastini, Bondan Sikoki, Nur Suci Arnashanti;
4. Sunar Indriati pada SESI 3.4E Makalah Bebas Kelompok Kesehatan Jiwa, dengan judul makalah “PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR KEBIJAKAN NASIONAL UNTUK PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DI YOGYAKARTA: PUSKESMAS SANTUN LANJUT USIA” oleh Sunar Indriati, Dwi Oktarina, Kawandiyono Santoso, Bondan S. Sikoki, Jeffrey J. Sine.

Gelaran Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ini merupakan bagian dari Kongres Nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ke VII yang mengambil tema “Politik Membangun Kesehatan Bangsa”. Kongres ini di hadiri oleh Ibu Menteri Kesehatan RI, Bapak Jusuf Kalla, Kepala BKKBN RI, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Walikota Kupang, Ketua AIPTKMI, Pengurus pusat, daerah dan cabang IAKMI, WHO SEARO, Akademisi, Director of helath AusAID, Sekretaris MDG Nasional, Staf Ahli Menteri Kesehatan RI bidang Mediko Legal, Direktur Pelayanan PT ASKES Persero, University of Technologi Sydney dan para pemerhati kesehatan lainnya.

Semua materi, rangkaian acara, dan streamingnya acara FORUM NASIONAL IV JARINGAN KEGIATAN KESEHATAN INDONESIA ini dapat dilihat di:

http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1883.html

Kota Yogyakarta terdepan dalam Dimensi Partisipasi Sosial dibanding dengan kota lain dan nasional dalam mewujudkan Kota Ramah Lanjut Usia 2030.

Demikian di antara hasil Studi Asesemen Kota Ramah Lanjut Usia 2013 (di mana Kota Yogyakarta merupakan salah satu sampelnya) yang disampaikan SurveyMETER pada kesempatan diseminasi hasil studi tersebut Kamis (13/06/2013) kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Seperti halnya di Payakumbuh dan Denpasar, kegiatan diseminasi di Kota Gudeg pun dikemas dalam acara Workshop terbatas dalam tema  “Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia Kota Ramah lanjut Usia 2030”. Workshop digelar di Ruang Pertemuan Kantor Walikota Yogyakarta Lantai 1. Hadir pada acara tersebut Dra. Maria Kanisia Pontjosiwi Warsikengsih (Asiten Adminitrasi Umum Sekda Kota Yogyakarta) yang berkenan menyampaikan sambutan tertulis Walikota Yogyakarta serta membuka acara dan perwakilan SKPD terkait seperti BAPEDDA, Dinas Kesehatan, dan beberapa SKPD lainnya. Hadir pula pengurus Komda Lansia Kota Yogyakarta, pengurus Komda Lansia Kecamatan-kecamatan se-Kota Yogyakarta, dan perwakilan dari Bank CIMB Niaga. Rangkaian acara diseminasi dimoderatori Edy Purwanto SP, MSc dengan materi diseminasi disampaikan oleh Bondan Sikoki MA (Pembina SurveyMETER) dan Dr Ir Ni Wayan Suriastini MPhil (Direktur Eksekutif SurveyMETER) mewakili lembaga SurveyMETER dan CAS UI sebagai pelaksana studi.

Sebagai pengantar acara, Suriastini mengemukakan bahwa saat ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase jumlah lanjut usia yang paling tinggi di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasiln dari program KB, kesehatan dan juga migrasi keluar yang sangat tinggi di DIY. Oleh karena itu Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota yang ikut dinilai oleh peneliti SurveyMETER dan Center for Ageing Studies Universitas Indonesia (CAS UI) tentang kesesuaiannya memenuhi kreteria Kota Ramah Lanjut Usia WHO. 

Hasil studi di Kota Yogyakarta memperlihakan tingkat kesuaian Kota Yogyakarta memenuhi kriteria kota ramah  lanjut usia  WHO cukup baik yaitu mencapai 48%. Lebih baik dibandingkan dengan keadaan umumnya di 14 kota Indonesia yang baru mencapai 43%. Dimensi Kota Ramah Lanjut Usia yang terdepan di Kota  Yogyakarta adalah Partisipasi  Sosial  yang mencapai 64%, selanjutnya dimensi Dukungan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan 63%, dan dimensi Penghormatan dan Inklusi Sosial 58%. Ketiga  dimensi ini juga leading dibandingkan dengan keadaan umumnya kota-kota lain di Indonesia. Dimensi Kota Ramah Lanjut Usia yang masih kurang di Kota Yogyakarta dan juga di Indonesia pada umumnya adalah Partisipasi  Sipil dan Pekerjaan (19%),  Perumahan (31%), Gedung dan Ruang Terbuka (40%),  dan Transportasi (43%).

Seperti di Kota Sebelumnya, hasil studi ini menawarkan srategi  menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2030 mulai dengan membenahi indikator yang  pencapaiannya rendah, yang tidak memerlukan banyak dana, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Suriastini menuturkan hasil studi ini kalau dibutuhkan akan mensuplai  asesmen, data, rekomendasi  yang diperlukan untuk perencanaan  menuju Kota Ramah  Lanjut Usia  2030. Namun diatas segalanya yang diperlukan adalah komitmen dari pemerintahan kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk  bisa menggapai Kota Yogyakarta menjadi Kota Ramah Lanjut Usia 2030.

Selanjutnya acara workshop terbatas ini diisi dengan tanggapan dari berbagai perwakilan SKPD. Beberapa perwakilan SKPD mengemukakan sangat berterimakasih dan terbantu sekali dengan adanya Studi Penilaian Kapasitas Kota Ramah Lanjut Usia ini. Sementara, Dra Suprantini, salah satu perwakilan BAPPEDA menuturkan bahwa  BAPPEDA sudah mengagendakan beberapa program Kota Ramah Lanjut Usia dalam bidang pemberdayaan dan kesehatan lanjut usia pada APBD Kota Yogyakarta tahun 2013/2014. [JF]

SurveyMETER dan CAS UI melakukan diseminasi kedua hasil Studi Penilaian Kapasitas Kota Ramah Lanjut Usia di Kota Denpasar Provinsi Bali pada hari Rabu (12/06/2013) yang lalu. Seperti diseminasi pertama di Payakumbuh, kegiatan diseminasi di Denpasar pun dikemas dalam acara Workshop terbatas dalam tema  “Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia Kota Ramah lanjut Usia 2030”. Workshop ini digelar di ruang pertemuan Wali Kota Denpasar dengan dihadiri oleh Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, perwakilan SKPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta beberap pemerhati masalah kelanjutusiaan Provinsi Bali diantaranya Prof  Dr dr Luh  Ketut Suryani SpKJ(K) selaku Direktur Suryani Institute dan Yayasan Werdha Sejahtera Bali. Materi diseminasi disampaikan oleh Bondan Sikoki MA (Pembina SurveyMETER) dan Dr Ir Ni Wayan Suriastini MPhil (Direktur Eksekutif SurveyMETER) mewakili lembaga SurveyMETER dan CAS UI.

Pada workshop terbatas tersebut disampaikan oleh peneliti utama studi ini, Dr Ir Ni Wayan Suriastini MPhil yang juga Direktur Eksekutif SurveyMETER, bahwa hasil studi ini bisa membantu memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan menciptakan Kota Ramah Lansia tahun 2030. Kota Depasar menjadi satu dari 14 kota besar dan kota kecil di Indonesia yang menjadi sampel kota yang ikut dinilai. Obyek penilaian adalah kesesuaian dalam memenuhi kreteria Kota Ramah Lanjut Usia berdasarkan Pedoman Kota Ramah Lanjut Usia (Age Friendly Cities Giudeline) dari WHO yang dikeluarkan pada tahun 2002. Check list pedoman WHO ini mencakup 8 dimensi yaitu: Gedung dan Ruang Terbuka, Transportasi, Perumahan, Partisipasi Sosial, Penghormatan dan Keterlibatan Sosial, Partisipasi Sipil dan Pekerjaan, Komunikasi dan Informasi, Dukungan Masyarakat dan Kesehatan. Studi ini menggunakan 95 daftar indikator penting kota ramah lanjut usia yang sudah dilansir juga WHO.

Hasilnya, menurut Suriastini, studi yang telah dilakukan di Kota Denpasar pada Januari-Maret 2013 yang lalu memperlihakan tingkat kesuaian Kota Denpasar memenuhi kriteria Kota Ramah  Lanjut Usia  WHO mencapai 42%. Sama dengan keadaan umumnya di 14 kota Indonesia. Dimensi kota ramah lanjut usia yang terdepan di Kota Depasar adalah dimensi Dukungan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan yang mencapai 56%,  kemudian dimensi Partisipasi  Sosial  53%, dan Komunikasi dan Informasi 52%.  Dimensi Kota Ramah Lanjut Usia yang masih kurang di Kota Denpasar dan juga di Indonesia pada umumnya adalah Partisipasi  Sipil dan Pekerjaan (17%), Gedung dan Ruang Terbuka (31.%)  dan Transportasi (33%). Yang perlu menjadi sorotan adalah keadaan dimensi Transportasi Kota Denpasar hanya 33%, lebih rendah dari keadaan Indonesia umumnya yang telah mencapai 40%.

Di akhir sesi workshop, Suriastini menawarkan srategi menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2030. Strategi yang dimaksud adalah dengan mulai membenahi indikator yang pencapaiannya rendah, tidak memerlukan banyak dana, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Bahkan kalau diperlukan, hasil studi ini mensuplai asesmen, data, dan rekomendasi  yang diperlukan untuk perencanaan  menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2030 tersebut. Namun, tambah Suriastini, di atas segalanya yang dibutuhkan adalah komitmen dari pemerintahan kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk bisa menggapai kota Denpasar menjadi Kota Ramah Lanjut Usia 2030.

Menanggapi hasil diseminasi studi ini, Walikota dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menyampaikan apresiasinya dengan segera memulai membenahi indikaor yang mudah dan diintergrasikan dengan program Pemerintah Kota Denpasar yang lain seperti Kota Layak Anak.

Mari bersama-sama kita wujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Ramah Lanjut Usia 2030. (JF)

Meningkatkan Pemahaman Riset, Membuka Peluang Kerjasama

Prodi S1 Statistika Fakultas Matematika & IPA Universitas Muhammadiyah Semarang (FMIPA UNIMUS), Selasa (14/5) menggelar Kuliah Umum bertajuk "Peranan Statistika dalam Survey" di Gedung NRC UNIMUS, Tembalang, Semarang. Kuliah Umum tersebut menghadirkan Dr. Ni Wayan Suriastini, M.Phil (Direktur SurveyMETER) sebagai pembicara, dan diikuti oleh mayoritas mahasiswa Prodi S1 Statistika FMIPA UNIMUS serta perwakilan mahasiswa dari seluruh prodi di UNIMUS.

Riset atau penelitian merupakan suatu proses investigasi yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merivisi fakta-fakta (Wikipedia Indonesia). Manusia tidak akan pernah terlepas dari riset, karena manusia selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu dan mengembangkan pengetahuan. Terlebih bagi kalangan akademis yang masuk dalam lingkaran aktivitas ilmiah. Prodi S1 Statistika FMIPA UNIMUS sangat menyadari kebutuhan tersebut. Untuk itu peningkatan pemahaman terhadap riset merupakan satu hal yang penting. Dan untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa agar terus-menerus memahami riset, maka diadakan Kuliah Umum "Peranan Statistika dalam Survey" 

Dalam pemaparannya Dr Ni Wayan Suriastini, M.Phil menjelaskan bahwa dalam kegiatan riset, statistika mencakup perencanaan, pengumpulan, pendataan, interpretasi, dan kesimpulan. Dalam cakupannya tersebut, statistika mengawal 4 hal; Pertama, validitas atau penggunaan alat ukur yang tepat. Kedua, reabilitas atau ketelitian teknik pengukuran. Ketiga, integritas atau meminimalisir bias dan manipulasi. Keempat, akurasi dan kecermatan. 

Tidak hanya itu, Direktur Survey METER tersebut juga menjelaskan cakupan-cakupan statistika dalam kegiatan riset secara mendetail. Serta memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan SurveyMETER seperti Isu Penuaan Penduduk Indonesia dan Strategi Bertahan Hidup Pasca Bom Bali. Sehingga peserta kuliah umum sangat antusias terhadap acara itu. Hal ini dapat dilihat saat sesi diskusi/tanya jawab yang begitu ramai. 

Muh. Yamin, S.Si.,M.Si sebagai moderator menilai kuliah umum siang itu sangat bagus bagi civitas akademika dan dapat dilakukan follow-up dikemudian hari, contohnya menjalin kerjasama untuk peluang kerja. Dekan FMIPA, Drs. Rochdi Wasono, M.Si berharap kegiatan semacam ini rutin dilaksanakan oleh Prodi S1 Statistika FMIPA UNIMUS agar bisa meningkatkan wawasan mahasiswa dan melihat peluang kerja lain. (-Ahsin Istighfari)

Sumber: http://fmipa.unimus.ac.id/news.php?hal=menu/informasi&&bid=50&&lang=1

Setelah  menyelesaikan  kegiatan  lapangan  dan  olah  data, dari SurveyMETER dan CAS UI mulai melakukan rangkaian kegiatan diseminasi hasil Studi Penilaian Kapasitas Kota Ramah Lanjut Usia dalam bentuk  presentasi  langsung  di  hadapan  pemangku  kebijakan  di  masing-masing  kota  sampel studi. Kota yang pertama kali disinggahi adalah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat pada Senin (6/05/2013).

Kegiatan Diseminasi di Kota Payakumbuh ini dikemas dalam acara Workshop terbatas dengan tema  “Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia Kota Ramah lanjut Usia 2030”. Workshop digelar di ruang rapat lantai 2 Kantor Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh. Pemateri workshop merupakan perwakilan Tim Studi yaitu Dr. N W Suriastini M Phil, Direktur Eksekutif SurveyMETER, yang memaparkan hasil studi dalam judul “Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia Kota Ramah lanjut Usia 2030” dan dr. Retty Irwan MPH dari CAS UI yang menyampaikan materi “Potret Lanjut Usia, Komitmen Nasional Komitmen Global”. Peserta workshop sendiri adalah perwakilan pemangku kepentingan di Kota Payakumbuh diantaranya Staf Ahli Walikota Bidang Pendidikan dan SDM Drs. Edvianus, Sekretaris Bappeda Ir. Ismet Ibrahim, M.Si, Ketua Harian Komda Lansia Payakumbuh H. Syamsuar, BA, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Yulfah Riyanti SS, MSi, dan sejumlah pimpinan SKPD lainnya.

Tujuan Workshop ini untuk memaparkan dan menyampaikan hasil Studi Penilaian Kapasitas Kota Ramah Lanjut Usia (KRL) yang telah dilakukan di Kota Payakumbuh. Studi tersebut berkaitan dengan dimensi-dimensi kota ramah lanjut usia yang harus dipenuhi oleh suatu kota untuk dapat mewujudkan kota yang ramah terhadap lanjut usia. Ke delapan dimensi/pedoman dari WHO tersebut adalah: 1. Gedung dan Ruang Terbuka (building and outdoor space), 2. Transportasi (transportation), 3. Perumahan (housing), 4. Partisipasi Sosial (social participation), 5. Penghormatan dan Inklusi Sosial (respect and social inclusion), 6. Partisipasi Sipil dan Pekerjaan (civil participation and employment), 7. Komunikasi dan Infromasi (communicationand information), dan 8. Dukungan Komunitas dan Pelayanan Kesehatan (community support and health services). Dari penilaian 8 dimensi tersebut, sebagaimana disampaikan Dr N W Suriastini M Phil, pencapaian Kota Payakumbuh mencapai total skor 55.1%. Dari hasil tersebut bisa dikatakan pencapaian Kota Payakumbuh sudah masuk ketegori cukup baik (warna kuning).

Menanggapi adanya kegiatan dan hasil dari Workshop tersebut pemerintah Kota Payakumbuh sangat gembira dan antusias karena dengan hasil studi ini bisa mempermudah pemerintah Kota Payakumbuh dalam melakukan kegiatan dan program-program kelanjutan dalam mewujudkan Kota Ramah Lanjut Usia. Pemerintah Kota Payakumbuh juga mempunyai komitmen sebelum tahun 2030, Kota Payakumbuh akan menjadi Kota Ramah Lanjut Usia dengan dukungan dan kerjasama semua stakeholder terkait. Pemerintah kota payakumbuh juga mengucapkan banyak terima kasih atas adanya studi dan workhop menganai Kota ramah lanjut usia tersebut. Kegiatan Workshop ini diliput dan dipublikasikan oleh beberapa media lokal di Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh.

Pada kesempatan Workshop ini Tim Studi menyampaikan bahwa kapasitas tim peneliti hanya melakukan dan menyampaikan hasil studi secara independen tidak dalam kapasitas untuk merekomendasikan sampel kota-kota yang diteliti sebagai kota ramah lanjut usia atau bukan. Pengajuan suatu kota yang merasa sudah memenuhi kriteria minimal dari 8 dimensi tersebut untuk menjadi kota ramah lanjut usia kepada WHO adalah kewenangan dari kota yang bersangkutan.(EDM/JF)

Pada Selasa (30/04/2013) yang lalu, SurveyMETER menyelenggarakan Semiloka Regional bertajuk “PENGUATAN DATA SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN” di Ros In Hotel Yogyakarta. Semiloka ini sekaligus menjadi agenda diseminasi hasil Studi Kebijakan Berbasis Data di 21 kabupaten/kota di 3 propinsi (Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur) yang dilakukan pada Februari-Maret 2013. Studi tersebut terselenggara berkat kerja sama SurveyMETER dan AusAID melalui The Asia Foundation.

Peserta semiloka adalah pemangku kepentingan dari 16 kabupaten/kota sampel survei yang masing-masing diwakili oleh dua SKPD yaitu Bappeda dan Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan, Akdemisi, dan praktisi kebijakan. Semiloka ini dipandang sangat strategis sebagai arena untuk mewadahi pemaparan hasil studi, perdebatan gagasan, wawasan dan konsepsi penguatan data sebagai modal pengambil kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan.

Semiloka ini digelar sebagai forum yang mempertemukan beberapa agenda materi yaitu; Pemaparan hasil studi oleh Dani Alfah, S.Sos. MPA peneliti SurveyMETER; Pengalaman dan dinamika Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan berbasis data oleh Ir.  Sutrisno MES, Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Sleman Provinsi DIY; Merumuskan tindak lanjut perbaikan data untuk proses perumusan kebijakan disampikan oleh Dr. Gabriel Lele, Dosen Pasca Sarjana UGM Yogyakarta; dan Diskusi/sharing penguatan data sebagai landasan dasar penyusunan perencanaan pembangunan dalam bingkai agenda otonomi daerah oleh Dra. Suci Iriani Sinuraya dari Bappeda Kabupaten Sleman.

Dalam pemaparannya, Dani Alfah menjelaskan hasil studi tersebut memberikan informasi dan kajian baru tentang  penguatan dan penggunaan data dalam pengambilan kebijakan dilihat dari 5 dimensi; sumber data, pengumpulan data, kualitas data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Studi ini menyimpulkan, sebenarnya kabupaten/kota telah menggunakan data dalam proses perumusan atau pengambilan kebijakan, namun masih terfokus kepada sumber dan penggunaan data tanpa memperhatikan kualitas data. Juga kontribusi dari dimensi keragaman metode pengumpulan data, kualitas data, dan analisa data masih rendah. “Hasil studi ini merekomendasikan kualitas data harus diperbaiki pada level SKPD pemerintah daerah dan metode pengumpulan data harus bervariasi dengan menggunakan data-data lokal dan idependen dalam studi kuantitatif dan kualitatif,” papar Dani.

Gabriel menyebutkan bahwa data lokal di satu daerah dapat menjadi data penyeimbang bagi data nasional. Data nasional dari institusi data yang dijadikan rujukan pemerintah seringkali tidak valid. Dalam institusi data nasional ini juga terjadi problem updating data yang sangat kritis serta validitas dan reliabilitasnya yang perlu dicek kembali. “Maka daerah mempunyai pekerjaan besar untuk mengakumulasi dan menganalisa, sebelum menggunakan data tersebut dalam pengambilan kebijakan,” jelas Gabriel.

Sementara Sutrisno, berdasar pengalamannya, menyampaikan pada tahap perumusan pemerintah daerah perlu informasi yang akurat untuk menentukan kebijakan. Hal ini akan berakibat pada sedikitnya permasalanan saat pelaksanaan dan pada saat pertanggungjawaban pun akan lebih mudah. “Tanpa data statistik yang benar kita seperti menangkap kucing hitam dalam kamar yang gelap gulita,” tukas Sutrisno menutup pemaparannya.

Dalam pelaksanaan semiloka ini, semua peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan semiloka ini hingga akhir sesi. Pada pemaparan hasil sesi diskusi diambil beberapa poin-poin kesimpulan. Bahwa idealnya, agenda pemerintah yang baik itu selaras dengan agenda masyarakat dan kebijakan berbasis data adalah keinginan nurani masyarakat. Kembali pada data adalah titik temu antara klaim kebenaran perencanaan teknokratis pemerintah dan tudingan ketidakbenaran dari masyarakat.

Di penutup acara, peserta semiloka merekomendasikan untuk membuat milis dan membentuk jaringan peduli data. Mereka berharap semangat mengagungkan data ini bisa berjalan di kabupaten/kota masing-masing sambil berupaya untuk mentransfer semangat tersebut kepada kabupaten/kota tetangganya. (JF) 

Dalam upaya meningkatkan kapasitas staf dan publikasi hasil-hasil penelitian lembaga, SurveyMETER menyelenggarakan seminar dua mingguan yang akan dipresentasikan di kantor SurveyMETER. Setiap presentasi akan dihadiri oleh semua asisten peneliti, staf, serta tamu undangan dari mitra Knowledge Sector. Tema dari seminar tersebut diambil dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh SurveyMETER. Seminar pertama dilaksanakan pada hari Senin 15 April 2013 oleh Bapak Kawandiyono Santoso dengan judul makalah “Assessing Social Determinants as Predictors to Conversion to Hypertension: Evidence from The IFLS.” Makalah dengan tema hipertensi ini menggunakan data IFLS dari tahun 1997, 2000, dan 2007 dengan jumlah sampel sebanyak 10.846 dan umur antara 15 sampai 65 tahun.

Berikut adalah jadwal beserta topik seminar yang akan dipresentasikan di minggu-minggu selanjutnya:

PENUAAN penduduk sudah menjadi isu dunia pada abad 21 ini, terutama di negara-negara maju. Masalah penuaan penduduk ini sudah menjadi isu sosial, politik, dan ekonomi, termasuk juga di Asia. Jepang dan Korea adalah contoh negara dengan jumlah penduduk lansia yang tinggi. Kedua negara tersebut sudah aktif membuat dan melaksanakan program pembangunan yang berkaitan dengan penuaan penduduk, di mana program pembangunan di sana sudah dikaitkan dengan penuaan penduduk. Dapat dikatakan penuaan penduduk merupakan keberhasilan pembangunan, karena orang bisa menjadi hidup lebih lama karena mendapatkan gizi yang baik, sanitasi yang baik, pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan seterusnya. Pada tahun 2025, diperkirakan Indonesia akan mempunyai prosentase penduduk lansia yang sama dengan Singapura, namun dengan angka pendapatan perkapita yang amat jauh lebih rendah dari Singapura. Lantas bagaimana Indonesia akan mampu membiayai penuaan penduduk ini? Jumlah peningkatan penduduk lansia juga sangat  tinggi. Diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 32 juta jiwa dan tahun 2030 mencapai 40 juta jiwa dan melampaui angka penduduk di bawah 15 tahun. Penduduk lansia memerlukan penanganan yang khusus. Apakah Indonesia sudah siap dengan hal ini?

Itulah sebagian sambutan dan sekaligus pengantar forum dari Ibu Bondan S Sikoki SE MA selaku Direktur SurveyMETER mewakili Organizing Committe dalam pembukaan lokakarya “Penuaan Penduduk dan Pembangunan: Dokumentasi, Tantangan, dan Langkah Lanjut”. Acara ini diselenggarakan SurveyMETER bekerjasama dengan Yayasan Emong Lansia UI, Centre for Ageing Studies University of Indonesia, The Asia Foundation, dan Australian Aid. Acara berlangsung di The Phoenix Hotel Yogyakarta tanggal 19 – 20 November 2012. Lokakarya ini berlangsung dua hari dengan menghadirkan 29 pembicara dan 150 peserta yang merupakan para pemangku kepentingan masalah penuaan penduduk, baik dari pemerintah, masayarakat, LSM, akademisi, maupun lembaga internasional.

Pada hari pertama acara hadir Wakil Menteri Kesehatan RI Prof dr Ali Gufron Mukti MSc, PhD yang menyampaikan keynote speech-nya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dr Sarminto MKes mewakili Gubernur DIY yang membuka acara dengan simbolik, perwakilan dari Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia Departemen Sosial RI Drs Mulyo Johni MSi, Knowledge Sector AUSAID Benjamin Davis, Ketua Komnas Lansia Dr Toni Hartono, perwakilan dari BAPPENAS Dr Maliki, ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono MA, PhD, dan para steering committe lokayarya; Prof Tri Budi W Rahardjo, Dra Eva A J Sabdono MBA, dan Bondan Sikoki SE, MA.

Dukungan dari AUSAID untuk Indonesia

Dalam sambutannya, perwakilan Knowledge Sector AUSAID, Benjamin Davis mengatakan bahwa tujuan AUSAID melakukan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menghadirkan hasil penelitian yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan. Selain itu dengan mendukung instansi pemerintah untuk menggunakan hasil penelitian tersebut. Juga berperan sebagai perantara atau intermediari antara pembuat kebijakan dengan pembuat kajian.

Benjamin sendiri mengaku spesialisasinya adalah public policy sehingga ia memposisikan diri sebagai murid yang ingin belajar banyak dari para pembicara lokakarya tersebut. Ia juga menceritakan bahwa AUSAID telah bekerja sama dengan The Asia Foundation untuk mendukung lembaga pengetahuan seperti SurveyMETER yang selama 2 tahun terakhir ini telah memposisikan diri sebagai lembaga pengetahuan di Indonesia. AUSAID memberikan dana kepada lembaga pengetahuan untuk mengembangkan diri dan khususnya mengadakan penelitian yang tidak dianggap pesanan. Untuk itu AUSAID memberikan kesempatan kepada lembaga pengetahuan untuk mengadakan penelitian sendiri dan juga untuk menindaklanjutinya.

Menurut Benjamin, SurveyMETER dan lembaga penyelenggara lokakarya ini telah mengambil tindakan strategis untuk mendorong isu penuaan sekaligus sebagai yang pertama mengangkat isu ini. Forum semacam ini, menurut Benjamin, diharapkan bisa terjadi lebih sering, karena merupakan ruang antara pembuat kebijakan dan pembuat kajian untuk menperdebatkan isu-isu, dalam hal ini masalah penuaan. Selain itu, sangat tepat untuk pertemuan ini diadakan di Yogyakarta, karena angka penduduk lansia-nya paling tinggi di Indonesia. Tujuan lokakarya ini adalah untuk menyoroti masalah penuaan penduduk di Indonesia dari berbagai perspektif, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Benjamin, masalah penuaan juga merupakan masalah yang dihadapi Australia. “Peserta lokakarya ini berasal dari berbagai institusi. Semoga hasil diskusi tidak berhenti di ruang ini. Saya mengharapkan akan bisa tercipta common ground antara pembuat kebijakan dan pembuat kajian terkait menangani masalah penuaan.” ujar Benjamin dalam sambutannya.

Dengan kegiatan ini, seperti yang disampaikan Bu Bondan dari SurveyMETER, diharapkan dapat menjadi wadah untuk saling bertemu dan berdiskusi semua pemangku kepentingan tentang isu penuaan serta mendokumentasikan apa yang sudah dilakukan, tantangan apa yang dihadapi, dan apa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Juga diharapkan akan menjadi forum untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan mencari kesamaan untuk saling bekerja sama serta merumuskan rencana tindak lanjut. Diharapkan pula setelah lokakarya tersebut, bisa terbentuk jaringan sosial untuk isu penuaan penduduk ini. Sementara Benjamin mengharapkan di forum tersebut dibahas berbagai isu, misalnya cara-cara yang paling efektif untuk mendukung dan membiayai penduduk tua, bagaimana sistem kesehatan Indonesia dapat melayani lansia, apa sistem jaminan hari tua/sistem pensiun yang paling cocok untuk Indonesia, apa peran sektor swasta di sini, apa peran sosio-budaya dan bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam hal ini.

Paradigma yang harus dihapus

Sementara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY dr Sarminto, M Kes mengatakan bahwa penuaan merupakan proses alamiah dalam hidup yang tidak mungkin ditolak. Penuaan akan diikuti dengan penurunan fungsi tubuh, sehingga akan berkurang produktivitasnya. Lansia seringkali di-stigma-kan sebagai sakit-sakitan dan tergantung pada orang lain. Jumlah lansia meningkat karena meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya jumlah kelahiran.

Menurut Sultan, dalam sambutannya, persoalan biaya akan menjadi isu sentral. Indonesia akan mengalami ledakan jumlah pensiunan PNS pada tahun 2025. Karena itu pemerintah, juga swasta dan masyarakat, perlu memberikan perhatian khusus, karena dibutuhkan solusi multidimensi terkait penyelesaian masalah ini. Tidak seharusnya masalah lansia ini dianggap sebagai beban, melainkan para lansia harus diberdayakan agar mandiri, karena jika tidak, selain berdampak pada produktivitas, juga akan berdampak pada masalah kesehatan. Paradigma yang mengarahkan bahwa lansia itu “sudah habis dan tidak berguna” harus dihapuskan. Karena jumlah lansia yang berguna masih lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah tidak berguna. Sultan juga berharap melalui acara ini dapat dipetakan permasalahan dan tantangan, serta bisa didapatkan masukan dan saran, serta program untuk lansia. Juga diharapkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa semakin sinergis, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup lansia beserta keluarganya.

Sedangkan Prof dr Ali Gufron Mukti, MSc, PhD selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam keynote speech-nya dengan judul “Pengalaman Pemerintah: Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia,” memaparkan tekad dari Kemenkes RI adalah mengubah pomeo “orang miskin dilarang sakit”, menjadi “orang miskin kalau sakit dilarang bayar”, melalui berbagai program. Dalam konteks pemeliharaan kesehatan lansia, payung hukumnya sudah jelas yaitu pasal 138 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 138 tersebut dikatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lansia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial ekonomi sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Undang-undang tersebut menjadi acuan dari tujuan Pembangunan Kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, agar dapat hidup produktif dan sejahtera secara sosial dan ekonomi. Maka, menurut Ali Gufron, pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. “Kita harapkan masyarakat akan mendapatkan standar pelayanan minimal. Pemerintah sudah menyelenggarakan PP (peraturan pemerintah) terkait lansia, yaitu menyangkut masalah kegaamaan, kesehatan, dan pelayanan umum, misalnya bagaimana lansia bisa mendapatkan layanan yang ramah, seperti ketika naik bis tempatnya lebih diutamakan, dan juga terkait penggunaan fasilitas publik.” papar Ali Gufron.

Kebijakan Program Kesehatan Lansia

Tujuan umum dari peraturan pemerintah tersebut adalah meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan usia lanjut untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdayaguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan kesadaran para lansia untuk membina sendiri kesehatannya, meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam peningkatan kesehatan lansia, dan meningkatkan jenis, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan bagi lansia. Menurut Ali Gufron program-program pemerintah yang sudah dikembangkan adalah:

1. Peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan para lansia di pelayanan kesehatan dasar, khususnya Puskesmas melalui konsep Puskesmas Santun Lansia.
2. Peningkatan upaya rujukan kesehatan bagi lansia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri di Rumah Sakit yang saat ini baru ada 8 Rumah Sakit tipe A dan B.
3. Peningkatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dan gizi bagi lansia.  
4. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pembinaan Kelompok Lansia/Posyandu Lansia di masyarakat.
5. Peningkatan mutu perawatan kesehatan bagi lansia dalam keluarga (Home Care) yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program Perawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan lansia melalui Dana Sehat dan Jamkesmas.

Setelah selesai rangkaian acara pembukaan tersebut dilanjutkan dengan agenda Presentasi Sesi pertama. Berikut adalah pelaksanaan seluruh agenda 8 presentasi/ forum kegiatan dan materi yang disampaikan. 

HARI PERTAMA

Presentasi Sesi 1: Pengalaman dari Pemerintah

GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) dibawakan oleh Dr Nahiyah J Faraz MPd—“Lansia dan Pembangunan: Antara Harapan dan Tantangan”

Dr Yulia Suhartini (Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kemensos RI) dibawakan oleh Drs Mulyo Johni MSi (Kasubdit Advokasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Kemensos RI)—“Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia”

Dr. Maliki Achmad PhD (BAPPENAS)—“Penuaan Penduduk dan Pembangunan: National Transfer Account sebagai Salah Satu Dokumentasi Pendukung Analisis Sistem Penunjang Penduduk Lanjut Usia”

Dr Toni Hartono (Ketua II Komnas Lansia)—“Pengalaman dari Pemerintah”

Moderator: Prof Tri Budi W Rahardjo (Centre for Ageing Studies University of Indonesia)

Presentasi Sesi 2: Pengalaman dari Masyarakat

Sabrin O Ladongi SAg, MM (Yayasan Al Kautsar Palu)—“Peran Generasi Muda dalam Pembinaan Lansia”

Fajarina Lathu Asmarani SKep, Ns, MSN (Pelayanan Lansia di Masyarakat, FIKES Universitas Respati Yogyakarta)—“Community Services”

Ruliyandar SE, MKes (Golden Geriatric Club)—“Golden Geriatric Club (Sekolah untuk Lansia dan Pra Lansia)—Mulia Dua Foundation”

Prof Dr Haryono Suyono MA PhD (Ketua Yayasan Damandiri)—“Pemberdayaan Menyongsong Peran Lansia dalam Pembangunan”

Moderator: Dra Eva AJ Sabdono MBA (Yayasan Emong Lansia UI)

Presentasi Sesi 3: Pengalaman dari LSM

Prof Dr dr Luh Ketut Suryani (Suryani Institute)—“Program Membina Lanjut Usia di Bali: Tua Berguna, Bahagia, dan Sejahtera”

Dr Rohadi Haryanto MSc (Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahtraan Sosial)—“Peran serta Organisasi Sosial dalam Menghadapi Penuaan Penduduk”

Dra Hj Budi Wahyuni MM MA (PKBI Yogyakarta)—“Kesehatan Seksual di Usia Tua, Sebuah Kebutuhan yang Tertunda”

Dr Siti Hariani MSc (Yayasan Pelita Usila)—“Pengalaman dalam Pengembangan Program Lanjut Usia di Indonesia”

Dra Eva AJ Sabdono MBA (Yayasan Emong Lansia UI)—“Promoting Mutual Support Through Older People’s Associations in Indonesia/ Mempromosikan Saling Dukung Melalui Lembaga-lembaga Lansia di Indonesia”

Moderator: Bondan S Sikoki SE, MA (SurveyMETER)

Presentasi/Forum Sesi 3a : Kebijakan untuk Lansia di Masa Depan

Dr Nugroho Abikusno (InResAge Trisakti University Jakarta)—“Ageing in Indonesia in The Future”

Prof Bambang Purwoko MA, PhD (Dewan Jaminan Sosial Nasional)—“Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Berbasis Kesempatan Kerja untuk Perluasan Kepesertaan Semesta Tahun 2014”

Dr Fiona Howell (TNP2K) disampaikan oleh Dr Jan Piebe—“ Pathways to Social Pensions in Indonesia: Poverty and Old-Age Income Security/ Langkah Menuju Dana Pensiun Sosial di Indonesia: Kemiskinan dan Pengamanan Penghasilan Lansia”

Moderator: Dr Kharisma Priyo Nugroho (The Asia Foundation)

HARI KEDUA

Presentasi Sesi 4: Pengalaman dari Akademisi

Dr Fatmah SKM, MSc (Dosen FKM Universitas Indonesia)–“Gizi Usia Lanjut: Pengalaman dari Akademisi”

Indrasari Tjandraningsih MA (AKATIGA—Pusat Analisis Sosial)—“Pasar Kerja Fleksibel dan Beban Lansia”

Dr Hilman Latief (Dosen Magister Studi Islam UMY)–“Faith, Elderly and Philanthrophy; Peran Organisasi Filantropi berbasis Keagamaan dalam Menangani Lansia”

Moderator: Dr Evi Nurvidya Arifin (Institute of South East Asian Study, Singapore)

Sesi Refleksi: Lansia Indonesia di Masa Depan

Fasilitator: Dr N W Suriastini MPhil (SurveyMETER)

Perangkum Hasil Refleksi: Dr Lies Marcoes Natsir

Presentasi Sesi 5: Pengalaman dari Lembaga Internasional

Dr Evi Nurvidya Arifin (Institute of South East Asian Study, Singapore)–“Aspek Ekonomi Demografi Penuaan Penduduk”

dr Hernani Djarir MPH (WHO Indonesia)–“Age Friendly City”

Dr NW Suriastini MPhil (SurveyMETER)—“Indicators of Age Friendly City for Planning and Policy Formulation: an Exploratory Analysis/Indikator-indikator untuk Merencanakan Age-Friendly City dan Merancang Kebijakan: Sebuah Eksplorasi Analisis”

Moderator: Dr Aris Ananta (Institute of South East Asian Studies, Singapore)

Sesi 5a: Suara Lansia

Ibu Sumaryati (anggota Dian Kemala)

Ibu Kamira

Ibu Suminah (anggota Dian Kemala)

Ibu Profesor Saparinah Sadli

Bapak Sutjipto

Fasilitator: Dr Lies Marcoes Natsir

Sesi Tambahan

Move with Care: J Puspo Adijuwono

Sesi Kesimpulan

Dr Aris Ananta (Institute of South East Asian Studies, Singapore)

Penutup

Prof Tri Budi W Rahardjo (Centre for Ageing Studies University of Indonesia)