“Sistem ini (Sistem Integrasi Data Kelurahan dan Daerah/SIDKD) meniscayakan satu sistem yang bisa menintegrasikan data. Dari mulai RT/RW sampai dengan level kabupaten dalam mendukung program Satu Data di Kabupaten Nganjuk. Pemkab Nganjuk akan menganggarkan perluasannya di desa-desa lain”

Demikian disampaikan Plt. Bupati Nganjuk, Dr.Drs.H.Marhaen Djumadi, S.E, S.H, M.M., M.BA, pada audiensi selepas Diseminasi hasil dan Launching Dashboard Sistem Integrasi Data Kelurahan dan Daerah (SIDKD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, Rabu (27/10/2021) di Ruang Anjuk Ladang Komplek Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan tersebut terlaksana atas kerja sama Lembaga Penelitian SurveyMETER Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai wali data tingkat daerah dalam program Satu Data Daerah Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini didukung penuh oleh Knowlegde Sector Initiative (KSI) yang merupakan program kerja sama antara Bappenas RI dengan Pemerintah Australia melalui DFAT.

Menurut Kang Marhaen, panggilan karib Bupati Marhaen, SIDKD dapat menjawab kebutuhan data yang update, valid dan terpercaya di Kabupaten Nganjuk daerah yang bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

Sementara Direktur Eksekutif SurveyMETER, Dr. Ni Wayan Suriastini M.Phil, menyampaikan SIDKD dapat menjembatani tranformasi data menuju registrasi sosial dan pengembangan digitalisasi monografi kelurahan/desa. Data tersebut di antaranya dapat digunakan sebagai rujukan dalam penanganan stunting di daerah.

Disampaikan Suriastini, hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa integrasi data mulai dari tingkat pemerintah desa (monograf desa) sampai dengan tingkat nasional merupakan modal dasar kita untuk membengun registrasi sosial sebagai dasar pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia (SDI). Presiden bahkan pada Sidang Kabinet Pencapaian Kemiskinan Ekstrim Nol, 3 Maret 2020, menunjuk langsung Kementerian PPN/ Bappenas dan Badan Pusat Statistik agar dapat menyelesaikan permasalahan validasi data tersebut di tahun 2020.

“Diseminasi hasil dan Launching Dashboard SIDKD ini merupakan buah dari perjalanan panjang kerja sama SurveyMETER dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo sejak tahun 2018—saat pilot STPSP (Sistem Terpadu Penanganan Stunting di level Puskesmas) yang kemudian berkembang menjadi SITEPAT RAMAH (Sistem Informasi Terpadu Penanganan Stunting Berbasis Data Individu dan Rumah Tangga) yang dilakukan di Kecamatan Patianrowo, ”paparnya.

Kabupaten Nganjuk Menuju Satu Data

Sementara Diskominfo Kabupaten Nganjuk sebagai Wali Data di Kota Bayu, berupaya untuk mewujudkan SDI. SDI bertujuan menyediakan informasi maupun data terpadu, untuk pemutakhiran data di desa/kelurahan. Baik data individu, rumah tangga, komunitas, maupun fasilitas. Tujuannya adalah dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah, sesuai kebutuhan dan untuk keperluan pelaporan.

Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk, Slamet Basuki AP, mengutarakan kegiatan Diseminasi hasil dan Launching Dashboard SIDKD tersebut merupakan salah satu jawaban atas urgensi perbaikan data. Mengingat, data yang ada saat ini tidak sinkron dan akan berdampak pada efektifitas program.

“SIDKD dapat digunakan sebagai rujukan dalam penanganan masalah sosial, kesehatan termasuk stunting, ketenagakerjaan, dan ekonomi daerah. Serta administrasi kependudukan,” terang pria dengan sapaan Slambas tersebut.

Selepas peluncuran oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk, Slamet Basuki, acara dilanjutkan dengan paparan hasil studi SIDKD Kabupaten Nganjuk. Paparan disampaikan oleh Dani Alfah, S.Sos, M.P.A selaku Program Officer Program KSI SurveyMETER. Kemudian dilanjutkan paparan mengenai sistem dan konten dashboard SIDKD oleh Iip Umar Rifa’i, S.Kom selaku Senior Programer SurveyMETER dan Roni Hermoko, SE, M.IP selaku Peneliti Madya SurveyMETER dan juga Koordinator pelaksana SIDKD.

Atas hasil pendataan tersebut, Slamet Basuki menambahkan, ada sebanyak 10 ribu lebih data administrasi kependudukan (adminduk) yang belum update. Slambas yang juga Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nganjuk tersebut menjelaskan, pihaknya akan menggunakan SIDKD untuk pembaharuan adminduk. Antara lain seperti KK, NIK, dan lainnya. 

Untuk itu, Slambas mendorong para kepala kelurahan untuk mendukung warga yang tercatat dalam SIDKD perlu melakukan pembaharuan adminduk. Yaitu dengan menyiapkan beberapa dokumennya. Seperti menyediakan surat pengantar kelurahan, mengunggah, dan di kolom keterangan tuliskan SurveyMETER. 

“Permohonan tersebut akan diprioritaskan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk untuk diproses perbaikan dokumen adminduknya. Hal tersebut sebagai bentuk yang langsung memanfaatkan data SIDKD pada masyarakat,” pungkas Slambas.

Sebagai informasi, tujuan lain SIDKD adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa/kelurahan maupun pemerintah daerah dalam membangun sistem informasi data yang valid, update dan terpercaya. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aktor lokal dalam hal menghimpun data, manajemen survei, mengawal kualtas data, membaca dashboard data, dan memanfaatkan data untuk kebijakan.

Paparan dan launching tersebut turut mengundang berbagai perangkat daerah terkait di Pemkab Nganjuk. Termasuk yang terlibat dan mendukung persiapan penyusunan instrumen. Antara lain Bappeda; Dinas PMD, Dinas Kesehatan; Dinas Dukcapil; Dinas Pertanian; dan Dinas PUPR.

Tautan publikasi lain:

https://www.nganjukkab.go.id/home/detail-kabar/begini-langkah-diskominfo-wujudkan-nganjuk-menuju-satu-data