Untuk mematangkan program Pendampingan Desa khususnya dalam penyusunan profil desa, pada tanggal 25/02 lalu tim pendamping dari SurveyMETER mengadakan kegiatan “Diskusi Penyusunan Profil Desa” dengan narasumber Bapak Agus Akhmadi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul. 

Menurut koordinator program, Setyo Pujiastuti, diskusi ini adalah persiapan sebelum terjun langsung ke lapangan untuk mendampingi Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo dan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan dalam proses pembuatan profil desa.

Sebagai pengantar acara, penanggungjawab program Dani Alfah SSos MPA selaku koordinator Divisi Pendampingan dan Pengembangan Wilayah SurveyMETER menjelaskan sedikit tentang visi dan misi SurveyMETER berkaitan dengan program ini. Menurut Dani, SurveyMETER adalah lembaga yang memiliki visi untuk memperkuat kebijakan berbasis data sehingga mempunyai misi untuk mendampingi pengambil kebijakan dalam menciptakan data yang akurat. “Jadi kegiatan ini adalah salah satu CSR (community social responsibility; red)-nya SurveyMETER untuk mengembangkan bahwa desa di kemudian akan memiliki data yang tangguh dan berkualitas dengan meminimalisir pengeluaran atau efisiensi dalam pendanaan,” jelas Dani.

Selanjutnya, sebagai pengantar diskusi, Agus Akhmadi menggambarkan sekilas kondisi geografis dan potensi desa-desa di Kabupaten Bantul secara umum. Agus juga menjelaskan kurang perhatian pemerintahan desa di Kabupaten Bantul terkait pembuatan profil desa menjadi kelemahan Pemkab Bantul khususnya pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Kondisi sekarang dalam membuat profil desa, dari semua desa di Kabupaten Bantul, 54 desa masih menggunakan model destop dan baru 17 desa yang sudah menggunakan model web. Menurut Agus masalah utama dalam penyusunan profil desa di Kabupeten Bantul terfokus pada kekurangan dalam 4 persoalan, yaitu tenaga entri dari unsur pamong, tenaga melek IT, pendataan profil masih seadanya, dan belum semua desa terpasang sarana internet. Solusi yang dilakukan Kantor PMD adalah dengan membuat program jalan pintas, dengan bergerilya ke setiap desa untuk memberikan pelatihan komputer ke pamong-pamong dalam 4 kali tatap muka. “Untuk sekedar mengoperasikan mouse komputer saja pamong desa banyak yang belum terbiasa,” ujar Akhmadi.

Pada bagian diskusi, menjawab beberapa tanggapan dari tim pendamping, Akhmadi menjelasakan bahwa kepedulian perangkat desa terhadap profil ini masih rendah. Kebanyakan perangkat desa tidak memahami tentang pentingnya profil ini. Maka di tahun 2013 Pemkab Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, mengharuskan setiap desa memiliki profil desa sebagai syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan di tingkat desa dibuat pokja pembuatan profil dengan penanggungjawabnya kepala desa dan ketua BPD dengan ketua pelaksana sekretaris desa. Penyaji datanya adalah semua kabag dengan dukungan staf dan operator sebagai pelaksana sistem aplikasi.

Tetapi terkait kualitas data, Akhmadi menjelaskan bahwa biasanya sebagian pamong desa lebih suka data yang instan. Membuat data dari rumah tanpa survei langsung ke lapangan. Bahkan adakalanya untuk membuat data profil desa, sebagian desa berani dengan membayar asal jadi. Akhmadi sendiri mengaku pernah ditawari untuk membuatkan profil oleh perangkat desa yang pembayarannya biaya pembuatannya menggunakan dana dari ADD. “Maka kami sangat setuju sekali kalau SurveyMETER menawarkan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan data yang murah dan berkualitas dalam program pendampingan desa ini,” ujar Akhmadi pada awal diskusi.

Muhammad Mulia dari tim pendamping menanggapi pemaparan Akhmadi dengan meminta masukan dan gambaran tentang seberapa jauh kemungkinan tumbuhnya keasadaran kolektif dari pemerintah Kabupaten Bantul ataupun perangkat desa tentang perlunya data yang berkualitas seperti halnya visi SurveyMETER kedepan. Bahwa yang diperlukan adalah pemahanman bersama mengenai data yang berkualitas itu penting untuk membuat kebijakan. Bahwa pengumpulan data berkualitas itu sulit untuk diperoleh secara instan dan untuk membuat profil desa harus secara kontinu tidak hanya pada saat dampingan dari SurveyMETER saja.

Terkait kemungkinan tersebut, Akhmadi menyarankan kepada tim pendamping untuk merekrut kader posyandu dan karang taruna sebagai mitra dan sasaran pendampingan. Karena biasanya sebagian pamong atau kepala dusun ketika ditawari kegiatan dengan konsep ideal yang ditawarkan SurveyMETER akan melihat untung rugi dalam keterlibatannya atau manfaat konkrit bagi dusun atau desanya.

Pada bagian selanjutnya, dalam diskusi ini dibahas juga masalah materi, konsep, serta substansi formulir profil desa yang berjumlah 88 poin pendataan. Hal tersebut penting karena kesamaan pemahaman terhadap substansi poin-poin tersebut akan mempermudah proses pendampingan desa dalam menciptakan data profil desa yang sesuai keinginan. Di sela pembahasan materi, Akhmadi juga menawarkan diri untuk ‘mengompori’ desa-desa lain supaya mau didampingi oleh tim dari SurveyMETER. Akhmadi mengharapkan SurveyMETER melakukan pendampingan tidak hanya terhadap dua desa.

Menanggapai harapan tersebut, tim pendamping menjelaskan untuk sementara akan mencoba untuk fokus lebih dahulu dalam mendampingi dua desa yang sudah menyatakan kesiapan untuk didampingi. Hal ini juga berkaitan dengan kekurangan sumber daya yang dimiliki SurveyMETER. “Kita lihat dari perkembangan dua desa ini dulu, bagaimana kontribusinya kepada Pemkab Bantul, setelah itu kita akan evaluasi bagaimana langkah selanjutnya,” ujar Edy Purwanto SP MSc, salah satu anggota tim pendamping. [Jen Fauzan]