Survei ini merupakan studi atas Program Dukungan Kapasitas Sektor Pendidikan Dasar atau Minimum Service Standard (MSS) Costing Survey. Survei ini dilakukan di 15 kabupaten yang terletak di 9 propinsi di Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darusalam, D I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sebanyak 25 sekolah di setiap kabupaten dipilih menggunakan stratified random sampling. Survei ini dilakukan pada Maret hingga Mei tahun 2009.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memutuskan untuk merevisi Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Nasional (SPM), yang dikenal sebagai Kepmendiknas 129a/2004 sejalan dengan pengaturan hukum lain saat ini. Sebelum pengajuan draft SPM ke Dewan Penasehat Desentralisasi (DPD) untuk meraih dukungan, draft ini harus disertai dengan informasi tentang konsekuensi anggaran dari SPM yang diusulkan sebagai bagian integral dari proses evaluasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data penting berkaitan dengan biaya dari SPM, sehingga perhitungan biaya SPM dapat dilakukan di 15 kabupaten sampel. Selain itu ada kebutuhan untuk memahami kondisi sekolah sebenarnya pada penggunaan standar dalam draft SPM saat ini, bahkan meskipun draft ini tidak memiliki konsekuensi biaya langsung ke anggaran kabupaten.

Pengumpulan data kabupaten membutuhkan wawancara dengan petugas keuangan di kantor kabupaten atau Kandepag dan pemeriksaan berbagai dokumen keuangan, SDM dan perencanaan, termasuk anggaran, pengeluaran, data sensus, biaya unit, dll. Beberapa data relatif mudah diidentifikasi (misalnya anggaran tahunan untuk pendidikan), namun lainnya memerlukan perkiraan, agregasi atau disagregasi.

Pengumpulan data sekolah melibatkan wawancara dengan kepala sekolah dan dua guru dari sekolah, pemeriksaan dokumen dan berkeliling sekitar sekolah untuk menilai kondisi fisik. Beberapa informasi mudah dikumpulkan, misalnya jumlah toilet untuk anak laki-laki dan perempuan. Tetapi beberapa data memerlukan pertimbangan professional, misalnya apakah sekolah aman dan bersih. Banyak item dalam kuesioner memerlukan penyediaan dokumen atau catatan, misalnya rencana kurikulum sekolah. (SM)