Penguatan Data sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan

Sabtu, 04/05/2013Yogyakarta

causes
Semiloka Regional “PENGUATAN DATA SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN” di Ros In Hotel Yogyakarta, 30-04-2013. (Foto: Dok.SM)

Pada Selasa (30/04/2013) yang lalu, SurveyMETER menyelenggarakan Semiloka Regional bertajuk “PENGUATAN DATA SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN di Ros In Hotel Yogyakarta. Semiloka ini sekaligus menjadi agenda diseminasi hasil Studi Kebijakan Berbasis Data di 21 kabupaten/kota di 3 propinsi (Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur) yang dilakukan pada Februari-Maret 2013. Studi tersebut terselenggara berkat kerja sama SurveyMETER dan AusAID melalui The Asia Foundation.

Peserta semiloka adalah pemangku kepentingan dari 16 kabupaten/kota sampel survei yang masing-masing diwakili oleh dua SKPD yaitu Bappeda dan Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan, Akdemisi, dan praktisi kebijakan. Semiloka ini dipandang sangat strategis sebagai arena untuk mewadahi pemaparan hasil studi, perdebatan gagasan, wawasan dan konsepsi penguatan data sebagai modal pengambil kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan.

Semiloka ini digelar sebagai forum yang mempertemukan beberapa agenda materi yaitu; Pemaparan hasil studi oleh Dani Alfah, S.Sos. MPA peneliti SurveyMETER; Pengalaman dan dinamika Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan berbasis data oleh Ir.  Sutrisno MES, Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Sleman Provinsi DIY; Merumuskan tindak lanjut perbaikan data untuk proses perumusan kebijakan disampikan oleh Dr. Gabriel Lele, Dosen Pasca Sarjana UGM Yogyakarta; dan Diskusi/sharing penguatan data sebagai landasan dasar penyusunan perencanaan pembangunan dalam bingkai agenda otonomi daerah oleh Dra. Suci Iriani Sinuraya dari Bappeda Kabupaten Sleman.

Dalam pemaparannya, Dani Alfah menjelaskan hasil studi tersebut memberikan informasi dan kajian baru tentang  penguatan dan penggunaan data dalam pengambilan kebijakan dilihat dari 5 dimensi; sumber data, pengumpulan data, kualitas data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Studi ini menyimpulkan, sebenarnya kabupaten/kota telah menggunakan data dalam proses perumusan atau pengambilan kebijakan, namun masih terfokus kepada sumber dan penggunaan data tanpa memperhatikan kualitas data. Juga kontribusi dari dimensi keragaman metode pengumpulan data, kualitas data, dan analisa data masih rendah. “Hasil studi ini merekomendasikan kualitas data harus diperbaiki pada level SKPD pemerintah daerah dan metode pengumpulan data harus bervariasi dengan menggunakan data-data lokal dan idependen dalam studi kuantitatif dan kualitatif,” papar Dani.

Gabriel menyebutkan bahwa data lokal di satu daerah dapat menjadi data penyeimbang bagi data nasional. Data nasional dari institusi data yang dijadikan rujukan pemerintah seringkali tidak valid. Dalam institusi data nasional ini juga terjadi problem updating data yang sangat kritis serta validitas dan reliabilitasnya yang perlu dicek kembali. “Maka daerah mempunyai pekerjaan besar untuk mengakumulasi dan menganalisa, sebelum menggunakan data tersebut dalam pengambilan kebijakan,” jelas Gabriel.

Sementara Sutrisno, berdasar pengalamannya, menyampaikan pada tahap perumusan pemerintah daerah perlu informasi yang akurat untuk menentukan kebijakan. Hal ini akan berakibat pada sedikitnya permasalanan saat pelaksanaan dan pada saat pertanggungjawaban pun akan lebih mudah. “Tanpa data statistik yang benar kita seperti menangkap kucing hitam dalam kamar yang gelap gulita,” tukas Sutrisno menutup pemaparannya.

Dalam pelaksanaan semiloka ini, semua peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan semiloka ini hingga akhir sesi. Pada pemaparan hasil sesi diskusi diambil beberapa poin-poin kesimpulan. Bahwa idealnya, agenda pemerintah yang baik itu selaras dengan agenda masyarakat dan kebijakan berbasis data adalah keinginan nurani masyarakat. Kembali pada data adalah titik temu antara klaim kebenaran perencanaan teknokratis pemerintah dan tudingan ketidakbenaran dari masyarakat.

Di penutup acara, peserta semiloka merekomendasikan untuk membuat milis dan membentuk jaringan peduli data. Mereka berharap semangat mengagungkan data ini bisa berjalan di kabupaten/kota masing-masing sambil berupaya untuk mentransfer semangat tersebut kepada kabupaten/kota tetangganya. (JF)