Apa Rencana Jokowi terkait Masalah Stunting?

Kamis, 20/06/2019SurveyMETERNur Fitri Widya Astuti*

causes
Penanganan Pasien di wilayah timur Indonesia. (Foto: Repro indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au, by M. Agung Rajasa/Antara)

Melalui kampanye pemilihan presiden untuk peroide keduanya, Joko “Jokowi” Widodo menekankan pada peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak sebagai langkah untuk meningkatkan perkembangan sumber daya manusia.

Merujuk pada fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030, ketika populasi anak muda indonesia memasuki usia produktif, peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak juga dapat mendorong pembangunan ekonomi.

Namun, sumber daya yang paling berharga bagi Indonesia yaitu anak-anak, masih menghadapai masalah pada kesehatan dan kesejahteraan yang akan berdampak pada masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia.

Kerdil (stunting) yang disebabkan karena malnutrisi telah menjadi masalah kesehatan yang menonjol di Indonesia karena memberikan dampak pada semua aspek pembangunan, dari sumber daya manusia hingga pertumbuhan ekonomi.

Anak-anak dikatakan mengalami stunting apabila rasio tinggi terhadap usianya 2 standar deviasi lebih rendah dari rata-rata standar grafik pertumbuhan dari World Health Organization (WHO). Hal ini terjadi karena ketidakcukupan sumber makanan dan asupan gizi harian, serta beberapa faktor lain seperti kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi yang dapat menyebabkan infeksi berulang. Stunting dimulai sejak awal masa anak-anak dan dapat memberikan implikasi yang permanen pada perkembangan fisik dan kognitif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk menghadapi penyebab dan efek yang ditimbulkan oleh stunting.

Beberapa program pemerintah telah dirancang untuk mengatasi masalah stunting. Terdapat beberapa kemajuan yang terlihat dalam masa jabatan pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Prevalensi stunting menurun dari 37.2 % pada tahun 2013 menjadi 30.8% pada tahun 2018 menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil yang serupa juga didapat dari studi longitudinal IFLS selama lebih dari dua dekade, namun tingkat penurunannya masih lambat.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Gambar 1. Prevalensi Stunting di Indonesia tahun 1993–2014. Sumber: Indonesia Family Life Survey (IFLS)

 

Stunting menyebabkan masalah yang signifikan bagi kesehatan anak dan memengaruhi kemakmuran negara. Hal ini menunjukkan bahwa stunting merupakan kepentingan semua orang, tidak peduli dari sisi politik mana mereka berasal.

Pada masa kampanye, Jokowi dan rivalnya, Prabowo Subianto, berjanji untuk menurunkan angka stunting. Hal yang telah disampaikan seperti meninkatkan kualitas gizi di awal kehidupan, meningkatkan kualitas pengasuhan anak, dan meningkatkan praktik yang berkaitan dengan air dan sanitasi, namun keduanya belum ada yang memberikan gambaran spesifik dan detail praktis terkait apa yang akan dilakukan.

Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, berajanji untuk mencegah stunting melalui gerakan nasional yang disebut dengan “Sedekah Putih”, di mana mereka akan mendistribusikan makanan yang bergizi, seperti susu sapi dan kacang hijau kepada anak-anak yang sedang memasuki pendidikan awal. Sementara itu, Jokowi dan pasangannya, Ma’ruf Amin, berjanji untuk mempromosikan praktik pemberian Air Susu Ibu (ASI) hingga usia 2 tahun, seperti yang direkomendasikan dari WHO.

Namun, belum ada pasangan kandidat yang mempertimbangkan terkait masalah keadilan (equity) dan kesetaraan (equality) dalam menangani masalah stunting. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya kapasitas pemerintah daerah merupakan beberapa faktor yang menghambat efektivitas program pemerintah meskipun adanya desentralisasi membawa pemerintah untuk lebih dekat kepada masyarakat sehingga pemerintah lebih mudah untuk memantau dan mengevaluasi program.

Laporan terbaru dari media Kompas pada bulan Januari 2019 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di daerah timur Indonesia lebih tinggi dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Angka ini bisa saja menunjukkan angka yang lebih besar karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Selain itu, Studi Sentinel pada tahun 2017 yang dilakukan oleh SurveyMETER dan MCA-Indonesia menemukan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada anak usia satu tahun kebawah hampir 3 kali prevalence wasting dan hampir dua kali prevalensi dari anak underweight.

Langkah selanjutnya

Dengan partai pengusung Prabowo, Gerindra, yang merupakan partai kedua terbanyak dalam perolehan suara pemilu legislatif, apakah kita akan melihat upaya bersama dari koalisi Partai Gerindra untuk bergerak maju dengan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama?

Apa yang dapat mereka lakukan sudah cukup jelas. Indonesia membutuhkan sebuah sistem data sederhana namun terintegrasi yang dapat menghubungkan pemerintahan pusat dan daerah untuk mempercepat perencanaan intervensi, untuk memperpendek kesenjangan antar daerah, dan memaksimalkan koordinasi multisektoral, serta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Sistem data yang terintergrasi dari bawah dapat memetakan kasus malnutrisi di daerah dan memastikan intervensi stunting tersebut berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Data dari tingkat dasar dapat menunjukkan kasus mana yang membutuhkan intervensi dan membantu mengeksekusi rencana sesuai dengan target. Hal ini juga dapat digunakan untuk melacak kemajuan program pada tingkat dasar di daerah apakah sudah memenuhi target nasional.

Pendekatan ini telah diujicobakan di Kecamatan Patianrowo di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan oleh SurveyMETER bekerjasama dengan Knowledge Sector Innovative (KSI) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Penelitian uji coba ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem informasi data yang dapat diakses dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi stunting.

Para kader kesehatan setempat diperdayakan dan dilatih untuk megumpulkan data kesehatan pada ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun. Data ini kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi pengampu kebijakan, dari tingkat kabupaten, kepala desa, hingga Rukun Tetangga (RT). Hasil studi ini mendapatkan respon positif dari para pemangku kebijakan di daerah dan akan direplikasi pada 19 kecamatan lainnya di Kabupaten Nganjuk.

Jokowi sekarang memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin negara dengan memengaruhi masyarakat setempat untuk terlibat, berkolaborasi, dan memberikan dukungan dalam mengatasi stunting, sehingga dapat membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terkait masalah ini. Perlu adanya komitmen dalam masyarakat, aparatur negara, dan pemangku kebijakan lainnya untuk membantu mengatasi masalah ini.

Pembangunan sumber daya manusia sama pentingnya seperti pembangunan ekonomi atau pembangunan infrastruktur nasional. Presiden terpilih harus mempertimbangkan pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengembangkan sebuah sistem terintegrasi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya berdampak pada produktifitas, daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup.

Hal ini bukan hanya tentang menghindari masalah malnutrisi pada anak, namun juga memastikan distribusi petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang merata dan  memberikan kesempatan yang sama pada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mereka dapat bersaing secara global, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi potensi yang mereka miliki.

*Nur Fitri Widya Astuti is a researcher at SurveyMETER, a non-governmental research institute based in Yogyakarta, Indonesia.